Wujudkan Kemandirian Kerja, BP-PAUD dan Dikmas Kalbar Gulirkan Program Kursus

Advertorial

Editor Andrie P Putra Dibaca : 102

Wujudkan Kemandirian Kerja, BP-PAUD dan Dikmas Kalbar Gulirkan Program Kursus
STAF ANALISIS - Staf Analisis SDM BP-PAUD dan Dikmas Kalbar, Edy Poerwanto. (SP/Andrie)
PONTIANAK, SP - Guna mendorong masyarakat yang mandiri dan berkecakapan dalam berwirausaha dan bekerja, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Kalbar menggulirkan dua program dari Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud RI.

"Program kursus Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)," sebut Staf Analisis SDM BP-PAUD dan Dikmas Kalbar, Edy Poerwanto, kepada Suara Pemred, belum lama ini.

Dia menjelaskan, target PKW ini untuk mewujudkan masyarakat menjadi entrepreneur. Sedangkan PKK, bertujuan mempersiapkan masyarakat yang siap dalam bekerja.

"Semua arahnya ini, untuk sebagai entrepreneur. Kemudian PKK, menjadikan tenaga (kerja) yang siap pakai," katanya.

Dia mengatakan, PKW dan PKK di Kalbar telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota sejak Juli 2017 lalu, dengan melibatkan lembaga-lembaga mitra BP-PAUD dan Dikmas Kalbar. Saat ini, tahapannya sudah masuk akhir pelaporan kegiatan.

"Kalau lembaga yang telah kita bantu, kalau PKW itu sebanyak 17 lembaga. Per lembaganya itu rata-rata 20 peserta. Kalau PKK ada 24 lembaga, masing-masing 20 perserta didiknya," ungkapnya.

Adapun jenis keterampilan usaha dan kerja yang diberikan, di antaranya perbengkelan, keterampilan menganyam, dan lain sebagainya.

"Seperti membuat tas tali kur yang pernah diadakan di Sintang. Dari 20 siswa, satu siswa sudah memproduksi 10 tas, sudah ada order pesanan. Kalau LKP As-Syifa di Melawi, ini lebih menonjol membuat seni kaligrafi," ujar Edy.

BP-PAUD dan Dikmas Kalbar, terang dia, dalam hal ini berperan mengkoordinir bantuan dari pusat. Bantuan itu didapat dari Ditjen Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan Dikmas.

Dilanjutkan, bantuan diberikan kepada setiap peserta melalui lembaga mitra. Peserta sendiri antara lain terdiri dari lulusan SMA, sarjana, dan lain sebagainya.

"Bantuannya, kalau PKW itu Rp2,7 juta per siswa. Kemudian yang PKK itu, Rp1,7 juta," terangnya.

Program PKW dan PKK, sebelumnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi. Setelah pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beralih kewenangan ke Dirjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud RI.

"Insyaallah tahun depan (2018) ada lagi kursus ini," pungkas Edy. (pk/and)