Muhammadiyah Serukan Warga Sukseskan Pilkada Santun

Advertorial

Editor Kiwi Dibaca : 190

Muhammadiyah Serukan Warga Sukseskan Pilkada Santun
FGD - DPW Muhammadiyah Kalbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas peran Muhammadiyah dalam Pilkada santun di Smokey Quartz Functional Room Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar Pontianak, Sabtu (10/3).
PONTIANAK, SP - Menghadapi Pilkada Kalbar yang semakin dekat, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Muhammadiyah Kalbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas peran Muhammadiyah dalam Pilkada santun, menuju Kalbar yang berkemajuan di Smokey Quartz Functional Room Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar Pontianak, Sabtu (10/3).  

Narasumber pada kegiatan itu Plt Kabag TU mewakili Kakanwil Kemenag Kalbar, Mi'raj, Pimpinan Muhammadiyah Kalbar, Pabali Musa, Sekretaris Umum MUI Kalbar, Zulkifli Abdullah, Kapolda Kalbar yang diwakili Kasubdit III Bidang Sosial Budaya Dit Intelkam Polda Kalbar, AKBP Abdu Rosyid dan Pengurus DPW Muhammadiyah Kalbar.  

Kegiatan itu diikuti sekira 45 orang yang terdiri atas ketua pimpinan daerah Muhammadiyah di Kalbar.   Pabali Musamenyampaikan, FGD merupakan sarana silaturahmi yang diharapkan  dapat memberikan manfaat demi menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kalbar. Diharapkan unsur pimpinan daerah segera merespons potensi konflik agar tidak terjadi dan pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan lancar.  

“Kegiatan FGD berdasarkan Rapat Pleno Pimpinan Muhammadiyah ke 30 pada 29 Februari 2018. Tentunya semua wilayah yang melaksanakan Pilkada diharapkan mengembangkan nilai positif untuk menciptakan Pilkada yang damai dan santun,” ujar Pabali Musa.  
Pabali Musa mengingatkan kepada seluruh pimpinan Muhammadiyah Kabupaten/Kota untuk berjuang dan beramal mencapai kesejahteraan, memperbanyak relasi untuk mengamalkan ukhuwah Islam.  

“dan bekerjasama dengan seluruh golongan agama sebagai pemelihara dan pembangun negara. Muhammadiyah siap membantu menyukseskan pelaksanaan Pilkada maupun kegiatan kenegaraan,” ucap Pabali Musa.   Pabali Musa juga mengatakan, Muhammadiyah harus memberikan kebebasan dalam hak politik kepada seluruh anggota atau pengurus Muhammadiyah karena merupakan tanggung jawab sebagai warga negara.  

Learning Point dari kegiatan FGD ini diharapkan dapat meningkatkan peran Muhammadiyah untuk menyukseskan Pilkada,” kata Pabali Musa.
  Sementara Mi'raj menyampaikan bahwa visi Kementrian Agama adalah terwujudnya masyarakat Kalbar yang berintegritas dan nasionalis.  

“Misi Kementrian Agama adalah mengedepankan trilogi kerukunan antarumat beragama, memberikan kehidupan beragama yang merata,” ucap Mi’raj.  

Usaha konkret Kemenag Kalbar dalam menciptakan Pilkada santun, urai Mi’raj, di antaranya melakukan silaturahmi antaragama, meningkatkan multikultural bagi guru agama, penyuluh agama, pembentukan kerukunan kerukukan umat agama, memberi bantuan operasional terhadap forum kerukunan umat beragama provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalbar, sebagai inisiator deklarasi damai tokoh agama dalam Pilkada tahun 2018.  

Kemudian, berperan dalam menyelenggarakan FGD Pemilukada Kalbar Damai No Hoax, No Issue SARA tahun  2018.   Mi’raj mengungkapkan, menurut hasil penelitian bahwa pemicu konflik adalah faktor agama dan faktor ekonomi. Terlebih, Kalbar merupakan peringkat pertama kerawanan Pilkada, sehingga keamanan Pilkada menjadi tanggung jawab bersama.

  Adapun Zulkifli Abdullah menuturkan bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar yang menerapkan sistem demokrasi dan Pilkada adalah instrumen demokrasi untuk memilih pemimpin daerah.  

“Nah, masyarakat Indonesia harus membuktikan kepada dunia bahwa sistem demokrasi di Indonesia dapat menjadi contoh,” kata Zulkifli.   Zulkifli mengharapkan, Muhammadiyah bisa menerapkan Pilkada yang damai dan santun hingga organisasi tingkat ranting, yang semestinya menjaga kedamaian, wajib dikedepankan dan dijalankan.  

“Untuk menjaga situasi Pilkada damai, rumah ibadah jangan digunakan sebagai tempat politik praktis,” tegas Zulkifli.   Sementara AKBP Abdu Rosyid mengatakan, sejarah konflik sosial yang terjadi di Kalbar menjadi catatan bahwa permasalahan tersebut harus ditangani sejak dini agar tidak terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2018.   Langkah-langkah yang dilakukan Polri untuk menangani potensi konflik itu yaitu proaktif policyng dengan meningkatkan kegiatan preemtif dan prefentif.  

Setelah FGD, kegiatan dilanjutkan dengan rapat internal pengurus Muhammadiyah mengenai perumusan terkait imbauan kepada masyarakat.   Adapun rumusan imbauan Muhammadiyah Kalbar yang telah dirumuskan tersebut yaitu masyarakat harus berperan aktif menyukseskan Pilkada tahun 2018 yang jujur, adil, santun dan bermartabat.  

Kemudian, bersikap arif dan bijaksana serta menghindari provokasi yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat , termasuk dalam berkomunikasi melalui media sosial, media massa dan tempat-tempat ibadah. (rah/bah/kombis)