Sinarmas Ajak Jurnalis Cerdas Sikapi Isu Sawit

Advertorial

Editor Andrie P Putra Dibaca : 327

Sinarmas Ajak Jurnalis Cerdas Sikapi Isu Sawit
Foto bersama jurnalis Kalbar bersama Sinarmas. (ist)
PONTIANAK, SP - CEO Sinarmas Kalbar, Susanto mengajak jurnalis di Kalbar bersikap cerdas menyikapi isu kampanye hitam sawit yang digaungkan oleh Non Government Organization (NGO) dan parlemen Uni Eropa.

Sebagaimana diketahui, selama ini semakin menggeliatnya industri sawit tanah air beriringan semakin deras pula tuduhan miring menerpa komoditi unggulan Nasional tersebut.

Sawit baru-baru ini ditetapkan pemerintah sebagai obyek vital Nasional ini kerap dibayangi dengan tuduhan adanya pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membuat masyarakat di daerah menjadi miskin hingga isu deforestasi.

"Padahal isu itu tidak sepenuhnya benar. Bisa jadi, isu tersebut sengaja dikeluarkan sebagai taktik dagang karena para produsen minyak nabati di  Eropa merasa terancam pangsa pasarnya oleh minyak kelapa sawit. Artinya pihak luar tidak ingin Indonesia menjadi produsen CPO terbesar di dunia serta pangsa pasar cpo makin besar," kata Susanto.

Susanto yang juga Wakil Ketua Umum 2 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pusat ini mengajak jurnalis di Kalbar agar kritis bila berhadapan dengan isu kampanye hitam sawit di daerah. Sikap kritis yang dimaksud adalah mencari referensi perbandingan data dan fakta tentang bagaimana mitos-mitos tentang sawit yang selalu disalahkan dibandingkan dengan hasil riset dan penelitian yang relevan.

Misalnya ada isu sawit yang menyebutkan, hadirnya investasi sawit di daerah belum mengangkat kesejahteraan masyarakatnya, bahkan disebutkan pula petani sawit di daerah menjadi miskin karena sawit.

Padahal, faktanya tidak demikian. Buktinya, saat ini sawit justru menjadi komoditi ekspor terbesar di Indonesia. Artinya, nilai devisa yang dihasilkan Negara lebih dari 20 miliar dollar AS per tahun dan itu nilai terbesar di antara nilai devisa sektor lainnya. Dari nilai ekonomi tersebut, industri sawit sekarang menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar dalam negeri.

Data GAPKI menyebutkan lebih dari 4,5 juta orang bekerja di sektor sawit. Dan secara tidak langsung mampu menghidupi sebanyak kurang lebih 20 juta orang.
Itu baru persentase penyerapan tenaga kerja. Belum lagi dilihat dari persentase  kepemilikan lahan.

Susanto menyebutkan, saat ini kepemilikan lahan sawit 43 persen justru dimiliki oleh rakyat artinya perkebunan kelapa sawit di Indonesia bukan sepenuhnya dikuasai oleh para pengusaha.
Hal ini bisa terlihat  dimana di setiap desa sepanjang jalan utama negara  banyak warga yang memiliki lahan kelapa sawit antara  rata-rata 1-2 hektare atau lebih. Apalagi sekarang bisa dibilang harga buah sawit dalam sepuluh tahun terakhir cukup stabil yakni kisaran Rp 1.200 - 2.000 per kilogram. Harga tersebut dianggap baik bila dibandingkan dengan harga komoditi perkebunan lain.

Seperti karet misalnya, di mana sekarang harga justru menurun kisaran Rp 5 ribu rupiah per kilogram di tingkat petani sejak 3 - 4 tahun yang lalu atau malahan lebih rendah lagi.
Tidak heran. Hadirnya sawit di daerah justru membawa pertumbuhan wilayah menjadi berkembang. Misalnya ada sebagian daerah, karena kehadiran sawit, daerah tersebut mengalami pemekaran, yang semula kecamatan kemudian berubah menjadi kabupaten. Ini baru dari sudut pandang ekonomi.

Bagaimana dengan isu deforestasi?

 Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Susanto punya penjelasan untuk itu dengan mengutip tulisan
Arif Havas yang merupakan alumnus Harvard Law School yang kini menjabat Dubes RI di Jerman, menyatakan bahwa alasan deforestasi di Indonesia disebabkan oleh sawit sehingga Eropa memandang sawit dari Indonesia ini tidak menerapkan sistem berkelanjutan (sustainability) dan harus dilarang sebagai bahan minyak nabati di Eropa.

Fakta yang Arif Harvas sampaikan, lanjut susanto adalah
pertama, laporan UE sendiri menyatakan, penyebab deforestasi tertinggi adalah peternakan, yaitu 24 persen, kedelai (5.4), jagung (3.3), sawit (2.5). Peternakan sapi, kambing, domba dan babi di UE adalah 335 juta ekor. Di Indonesia hanya 59 juta atau 18 persen dari jumlah di UE. Namun tidak ada gerakan anti-peternakan di PE.

Masih dalam tulisan  Arif Harvas fakta kedua bahwa data industri Eropa dan AS menunjukkan perluasan pertanian kedelai, rapeseed dan bunga matahari lebih masif daripada sawit.

Pada 1965, terdapat 25,8 juta hektar (ha) kedelai, 7 juta ha rapeseed, 7,5 juta ha, bunga matahari, dan 3,6 juta ha sawit. Pada 2016 luasan kedelai mencapai 121 juta ha, rapeseed 33,6 juta ha, bunga matahari 24,69 juta ha dan sawit 20,23 juta ha.

Namun tidak ada protes dari LSM lingkungan hidup UE, apalagi dari Indonesia.
Selanjutnya, angka deforestasi di Indonesia menurun hingga 30 persen sejak tiga tahun terakhir dari 1 juta ha pada 2014 menjadi 0,47 juta ha pada 2017.

Deforestasi disebabkan oleh berbagai hal, dan laju penurunannya dilakukan dengan sejumlah kebijakan tegas dan nyata.


Kemudian Arif Havas melanjutkan, pakar Barat menuduh hampir 70 persen sawit di Indonesia merupakan hasil penebangan hutan alamiah secara brutal. Pakar IPB menemukan fakta lain. Pada rentang 1950–2014, perubahan hutan menjadi non-hutan di Indonesia karena berbagai alasan mencapai 99 juta ha.


Pada rentang yang sama, 64 tahun, kebun sawit berkembang dari 597.000 ha menjadi 10 juta ha, suatu proses yang sangat lambat dan membuktikan bahwa sawit bukan penyebab deforestasi.

Justru dalam banyak hal, kebun sawit berupa pohon dengan ketinggian 12 meter memberikan peran reforestasi. Total reforestasi sawit mencapai 7,9 juta ha pada tahun 2013.
Berdasarkan data di atas, Susanto menjelaskan bahwa memang di masa orde baru merupakan masa keemasan untuk bagi industri kayu dengan begitu banyaknya ijin HPH yang diberikan sehingga aktivitas penebangan hutan dilakukan perusahan kayu atau Hak Penguasaan Hutan (HPH) saat itu luasnya mencapai puluhan juta hektar dari lebih dari 140 juta hektare luas hutan Indonesia.

Dan bila kita lihat pada 1998, Luas kebun sawit di Indonesia masih sekitar 3,568 juta hektare, tahun 2005 masih kurang dari 6 juta ha.
Dari data ini, semua pihak bisa menyimpulkan sendiri apakah benar bahwa pengembangan kebun sawit yang menjadi penyebab deforestasi di Indonesia.

Di kesempatan tersebut, ia juga ikut menjawab beberapa tudingan terhadap sawit yang dihembuskan Uni Eropa (UE) hingga melahirkan putusan penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021.
Kecenderungan kebijakan untuk menghilangkan kelapa sawit dari program biofuel sebagai sumber energi terbarukan, justru malah untuk melindungi kebijakan perdagangan.

 Perang  Dagang.
Sebagaimana diketahui pada 1980. Negara produsen minyak nabati di Eropa. Seperti kedelai, bunga matahari dan rapeseed memang besar bila dibandingkan minyak sawit kala itu. Baru pada 2006 industri sawit makin tumbuh menjadi besar.

Hal itu dikarenakan produksi sawit mampu menghasilkan 5 ton minyak dalam satu hektare.
Bandingkan dengan kedelai per hektare hanya menghasilkan minyak 0,8 ton. Begitu pula dengan Bunga matahari rapeseed hanya 0,6 ton per hektare.

Dunia ini membutuhkan kelapa sawit. Negara-negara yang menghambat masuknya CPO Indonesia ke negara mereka hanya ingin menekan Indonesia supaya tidak makin berkembang pasar eksport cpo-nya.


"Ini perang dagang supaya pangsa pasar mereka tidak tergerus terus oleh minyak sawit, mereka susah melawannya karena produktivitas kita kan sangat tinggi," jelas Susanto.

Susanto tak menampik masih ada permasalahan di perusahaan, seperti pembebasan lahan yang tak sesuai SOP, tidak dijalankannya peraturan ketenagakerjaan, serta ada yang masih membuka hutan.

"Tapi harusnya diperhatikan  jumlah persentasi hanya berapa perusahaan saja yang masih melakukan itu jangan semua disamaratakan," tegasnya lagi.

Selanjutnya Susanto mengajak semua pihak untuk lebih memperhatikan dan memajukan kepentingan nasional kita di atas hal lain serta bersama-sama memberikan masukan untuk memperbaiki dan memajukan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang makin sustainable. (*)