Hutan Lindung Gunung Serantak Dipertanyakan, Tak Ada Sosialiasasi kepada Warga

Bengkayang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 235

Hutan Lindung Gunung Serantak Dipertanyakan, Tak Ada Sosialiasasi kepada Warga
TAMBANG EMAS – Sejumlah pekerja sedang menambang emas di sebuah lokasi penambangan emas. Di Bengkayang, tepatnya di Gunung Serantak Kecamatan Lumar, yang menambnag emas ditertibkan lantaran lokasi itu masuk kawasan hutan lindung. (Net)
BENGKAYANG, SP - Sejumlah warga Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang mengeluhkan kepastian lokasi tambang yang berada di Gunung Serantak mengingat belum adanya sosialisasi sebagai kawasan lindung.

"Selaku kepala desa saya mendapatkan keluhan dari masyarakat yang didatangi oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat atau SPORC beberapa waktu lalu atas aktivitas pertambangan di Lokasi Gunung Serantak. Masyarakat mempertanyakan persoalan itu," ujar Kepala Desa Tiga Berkat, Alan saat dihubungi di Bengkayang, Sabtu (10/3).

Ia menjelaskan bahwa warganya belum mendapat sosialisasi dan penjelasan terkait penetapan adanya kawasan hutan lindung di daerah Gunung Serantak.

"Kita minta Pemda menyikapi kembali atas penetapan kawasan Gunung Serantak sebagai kawasan hutan lindung. Mengingat lebih kurang tiga abad lalu masyarakat mengenal dan mengetahui turun-temurun ada penegasan dan pengakuan batas antara hutan lindung dan hutan masyarakat," paparnya.

Saat ini, yang menjadi pertanyaan adalah ketika Gunung Serantak ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, sementara di daerah tersebut ada perusahan.

"Menjadi pertanyaan ada wilayah perusahaan dan kenapa masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas di gunung tersebut. Atas nama perwakilan masyarakat, saya selaku kepala desa meminta pihak kabupaten, provinsi dan pusat menyikapi permasalahan itu," pintanya.

Sementara itu, seorang penambang emas di Gunung Serantak, Yohanes Ria meminta pemerintah dapat membantu masyarakat agar dapat kembali bekerja.

"Kami tidak tahu itu lokasi hutan lindung dan bekerja aman-aman saja selama ini. Namun, tiba-tiba ada SPORC dengan senjata lengkap dan melarang masyarakat beraktivitas," katanya.

Ia berharap kepada DPRD Bengkayang sebagai wakil rakyat menyampaikan aspirasi agar dapat beraktivitas kembali dan tidak diganggu.

"Harus ada batasan di mana hutan lindung dan lahan masyarakat. Harus ada patok atau batas yang jelas karena sebagai lokasi mata pencaharian yang sudah dilakukan secara turun - temurun," katanya. 

Pemprov Kalbar mengakui, komoditas  pertambangan jenis emas di Kalbar memiliki potensi eksplorasi hingga 541,6 juta ton. Potensi itu terdapat di Kabupaten Bengkayang, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Landak, dan Melawi.  

“Saat ini tidak lebih dari 12 perusahaan yang melakukan tahap eksplorasi: dua perusahaan tambang emas di Kabupaten Bengkayang dan 10 lainnya di Kabupaten Landak,” kata Wilfred Andjioe saat menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Wilfred, masih terbuka luas untuk kegiatan eskplorasi maupun eksploitasi komoditas emas.   Selain sumber daya yang cukup besar, eksplorasi akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat lokal dalam bidang tenaga kerja, dan sumber pajak bagi daerah dan negara.   

Potensi pertambangan emas di Kabupaten Bengkayang merupakan emas placer (aluvial). Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang menyebutkan, khusus emas primer terdapat di Gunung Selakean, Gunung Pandan, Serantak, Sintoro, dan Sekarem. Di daerah Lumar dan Ledo, emas primer hadir bersama emas sekunder dengan kadar 1,77-2,8 gram/t. (ant/dok/bah)

Respons Keluhan Segera


Mahasiswa Universitas Tanjungpura asal Bengkayang, Timotius meminta pemerintah daerah segera menyikapi keluhan masyarakat yang pekerjaannya menambang emas terganggu, karena dibayangi status kawasan hutan lindung.

“Masyarakat mengandalkan mata pencaharian dengan penambang. Pemda melalui dinas terkait harus memberikan kejelasan terkait lokasi tambang yang digarap oleh masyarakat,” kata Timotius. 

Timotius mengatakan, Pemkab Bengkayang juga harus dapat menjelaskan alasan sebuah perusahaan tertentu dapat beroperasi tambang, sementara masyarakat dilarang.

“Jangan sampai penguasa membela korporasi dan abai pada penghasilan masyarakat,” pungkas Timotius. (noi/bah)

Komentar