Kejari dan BPN Tingkatkan Kerja Sama di Bidang Perdata

Bengkayang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 106

Kejari dan BPN Tingkatkan Kerja Sama di Bidang Perdata
FOTO BERSAMA – Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang Martinus Hasibuan dan Kepala Kantor BPN Banu Subekti foto bersama usai penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata, tata usaha negara dan pencatatan sertifikasi aset
BENGKAYANG, SP – Kejaksaan Negeri Bengkayang bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata, tata usaha negara dan pencatatan sertifikasi aset Kejaksaan, di Ruang Aula Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang, Rabu (11/7). 

Kesepakatan tersebut, bertujuan membangun sinergisitas BPN dan kejaksaan guna tercapainya pelayanan masyarakat secara maksimal. Terlebih dalam penanganan masalah bidang perdata dan tata usaha negara.

Kepala Kantor BPN Bengkayang, Banu Subekti mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan ini, ada kemudahan dalam menangani masalah yang terjadi di Kantor BPN. Baik itu pendampingan hukum maupun tindakan hukum.

"Kantor BPN meminta perlindungan hukum terkait dengan beberapa masalah yang terjadi di kantor BPN. Sehingga kegiatan yang berhubungan dengan hukum dapat dilaksanakan dengan baik," kata Banu. 

Kerja sama ini juga menyoal pendampingan masalah masalah hukum, perdata dan tata usaha serta penyelesaian sertifikat tanah.

Sementara itu, Kepala Kejari Bengkayang, Martinus Hasibuan menyampaikan  terima kasih dan apresiasinya kepada pihak BPN Bengkayang yang turut membantu suksesnya kerja sama ini. 

"Kerja sama ini sebagai salah satu itikad baik demi kelancaran upaya penegakan hukum. Ke depan diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen," ujar Martinus. 

Lembaga Kejaksaan sebagai unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum, baik hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum, tapi juga dibebani tugas lain. Salah satunya, dalam bidang perdata dimana Kejaksaaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. (nar/ang)