Minggu, 26 Januari 2020


DPRD Bengkayang Gelar Rapat Paripurna Pertama Bahas 20 Raperda yang Masuk Propemperda 2020

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 113
DPRD Bengkayang Gelar Rapat Paripurna Pertama Bahas 20 Raperda yang Masuk Propemperda 2020

PARIPURNA - DPRD Kabupaten Bengkayang dan Pemkab Bengkayang menyepakati 20 Raperda masuk Propemperda Kabupaten Bengkayang tahun 2020.

BENGKAYANG, SP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang menggelar rapat perdana paripurna bersama dengan OPD terkait penetapan Program  Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bengkayang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Fransiskus. 

Disepakati sebanyak 20 rancangan peraturan daerah (raperda) masuk Propemperda Kabupaten Bengkayang tahun 2020. Rinciannya, enam raperda inisiatif DPRD, 11 raperda prakarsa Pemkab Bengkayang, dan tiga raperda kumulatif terbuka. Hasil penyusunan Propemperda Kabupaten Bengkayang tahun 2020 itu disepakati menjadi program pembentukan peraturan daerah (perda) dan ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD.

Berdasarkan pasal 149 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka keterwakilan rakyat di daerah kabupaten/kota. 

"DPRD menjadi mitra pemerintah daerah dengan memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi  pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini DPRD menjembatani pemerataan daerah dengan rakyat dan mengusahakan kesepakatan maupun dukungan terhadap sistem politik secara keseluruhan terhadap kebijakan spesifik tertentu sesuai dengan ketentuan dan aspirasi masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan kepentingan umum," kata Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Fransiskus, Selasa (3/12). 

Hal tersebut kata Fransiskus juga memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya. Maka dengan itu pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya. Sehingga antara masyarakat dan pemerintah tercipta keseimbangan yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. 

"Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepada daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintah daerah membuat Perda sebagai dasar hukum sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. Perda yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yuridiksi daerah yang bersangkutan. Namun Perda yang ditetapkan daerah juga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar politikus dari Gerindra ini. 

Program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota ini termuat dalam urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dimuat dalam satu tahun anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. 

"Memenuhi amanat Mendagri tersebut Bupati Bengkayang telah menyampaikan hasil penyusunan proposal pembentukan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD pada tanggal 19 November 2019. Berkenaan dengan hal tersebut telah dilakukan rapat koordinasi antara Bapemperda DPRD Kabupaten Bengkayang," ucapnya. 

Plt. Bupati Bengkayang Agustinus Naon dalam rapat paripurna tersebut menyatakan, program pembentukan perda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. 

Progam pembentukan perda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan perda yang mengikat lembaga berwenang antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu, perda dipandang penting untuk menjaga agar produk hukum tetap berada dalam kesatuan sistem  hukum nasional. 

"Berkenaan dengan perda tersebut, saya menegaskan agar kita semua untuk terus berinovasi dan meningkatkan pemahaman tentang perancangan penyusunan  produk hukum daerah dan yang lebih penting adalah mengevaluasi kembali  produk hukum daerah kita," ucap Naon. 

Kembali Naon mengatakan, selama ini banyak persoalan dan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh pemerintah daerah dan masyarakat, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya ketegasan hukum yang mengaturnya. Hal tersebut jika tidak segera disikapi dapat menjadi pola perilaku yang menghambat proses pembangunan masyarakat Bengkayang. 

"Saya berharap semua proses penyusunan produk hukum kita  termasuk program pembentukan perda ini agar dituangkan dalam satuan regulasi sehingga dapat menjadi aturan yang ditegaskan dan harus ditaati oleh kita semua," harap Wakil Bupati Bengkayang ini. (nar)

Mesti Berpihak pada Masyarakat

Tokoh Pemuda Kabupaten Bengkayang, Albert Pandur Sae Pudaba menyatakan,  Raperda yang akan dibuat nanti benar-benar memihak kepada masyarakat. Dan Perda tersebut tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.  

"Saya sepakat jika perda yang akan dibentuk legislatif dan eksekutif tidak berbenturan dengan peraturan perundangan-undangan yang telah dibuat. Dan dari 20 Raperda di tahun 2020 yang akan datang harus dapat terselesaikan dan mencapai target, jangan sampai ini molor-molor lagi. Masukan ini dalam rencana starategis produk hukum dari Pemda bersama dewan. Dan harapannya masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari peraturan daerah yang akan di buat nantinya," harap Pandur. 

Ia juga mengapresiasi dan mendukung DPRD agar semua Raperda yang akan dibentuk dapat berefek baik bagu masyarakat. (nar)