Senin, 17 Februari 2020


Open Bidding Terkendala Anggaran

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 144
Open Bidding Terkendala Anggaran

Ilustrasi

BENGKAYANG, SP – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bengkayang (BKPSDM), Geraldus mengatakan ada sembilan jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bengkayang yang kini masih kosong.

Pihaknya diakui Geraldus berkeinginan untuk segera melakukan lelang jabatan atau open bidding untuk mengisi jabatan yang kosong, namun masih harus menunggu penyesuaian APBD Bengkayang tahun anggaran 2020 yang belum final.

"Anggaran untuk open bidding masih rancu, belum ada. Meskipun kami sudah diminta untuk melaksanakan tahun ini," ucap Geraldus ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/1).

Menurut Geraldus untuk melaksanakan open bidding membutuhkan biaya besar, Melihat anggaran yang belum tersedia, ia pesimis open bidding bisa segera dilakukan.

“Lelang jabatan sembilan OPD ini butuh biaya besar, jadi kita juga belum pastikan kapan open bidding bisa dilakukan," tambah Geraldus.

Selain terkendala biaya untuk open bidding, Pemkab Bengkayang juga akan terbentur dengan aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar di Bengkayang.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) mengatur, petahana dan pejabat kabupaten tidak boleh melakukan pergantian pejabat atau rotasi mutasi selama enam bulan setelah penetapan dan enam bulan setelah pelantikan. 

 "Kalau melihat aturan itu otomatis tidak ada pelantikan pejabat definitif, artinya dalam setahun selama Pilkada, kita akan dua kali Plt-kan pejabat. Karena masa jabatan Plt paling lama tiga bulan, dan setelah itu Plt-kan lagi. Tapi ada sedikit kelonggaran bahwa kita boleh rotasi terhadap jabatan yang anggap penting, tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri," ujarnya. 

Sementara Ketua DPRD Bengkayang, Fransiskus mendorong Pemkab Bengkayang untuk segera melakukan open bidding untuk mengisi kekosongan jabatan di OPD.

 "Jika semua sudah defenitif tentu pelayanan akan lebih maksimal. Kami menjalankan tugas sebagai pengawasan juga mendorong bupati untuk melakukan itu," pintanya.

Menurut Fransiskus, pejabat definitif sangat diperlukan untuk memaksimalkan kenerja pelayanan OPD, termasuk untuk meningkatkan pembangunan di Bengkayang.

Selain itu evaluasi kinerja OPD juga penting dan harus dilakukan tiap enam bulan untuk  melihat pejabat yang bekerja dengan baik atau tidak. 

"Enam bulan evaluasi kinerjanya. Kurang baik kita dorong lebih baik. Yang sudah baik kita tingkatkan lebih baik. Jika itu kita lakukan saya yakin bengkayang akan semakin baik,” yakinnya. (nar/jee)