Senin, 17 Februari 2020


KPN-BS Pemkab Bengkayang Diduga Bermasalah

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1077
KPN-BS Pemkab Bengkayang Diduga Bermasalah

Plang Kantor – Suasana Kantor Koperasi Pegawai Negeri Bumi Sebalo. Pengelolaan keuangan di koperasi tersebut tengah disoroti oleh kalangan ASN di lingkup Pemkab Bengkayang yang merupakan anggota dari koperasi tersebut.

BENGKAYANG, SP – Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri Bengkayang Sejahtera (KPN-BS), belakangan ini dipertanyakan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bengkayang, karena ada dugaan pengelolaan KPN-BS bermasalah.

KPN-BS  Pemda Bengkayang semulanya peruntukan membantu meningkatkan  kesejahteraan ASN/PNS di Bengkayang, yang jumlahnya kurang lebih 4.500 orang. Dana yang dikelola KPN-BPS diambil dari dana insentif ASN dan diberikan setiap semester dalam bentuk insentif  beban kerja (BK). Besarannya disesuaikan dengan pangkat golongan dan eselon pegawai.

Aturan tersebut berdasarkan Surat Edaran Bupati Bengkayang tanggal 24 Juni 2011 dengan nomor 500/0657/KPN-BS/2011. Surat Edaran tersebut memerintahkan setiap bendahara atau pejabat yang ditunjuk pada SKPD atau unit untuk mengkoordinir penarikan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota terhadap seluruh PNS di lingkungan masing-masing yang dipotong setiap pembayaran beban kerja pada setiap semester.

Hasil pemotongan diserahkan pada bendahara KPN. Pemotongan uang BK untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dan asuransi pegawai.

KPN-BS Pemkab Bengkayang yang dimaksudkan untuk membantu menyejahterakan pegawai, setidaknya mengatur anggota mendapatkan bagai hasil setiap tahun dari tabungan, serta memudahkan pinjaman dari tabungan simpanan KPN.

Namun sejak 2019 hingga 2020 sistem bagi hasil malah tidak ada kepastian. Kondisi ini yang kemudian dikeluhkan oleh ASN dan berujung adanya dugaan pengelolaan yang bermasalah.

Berdasarkan penjelasan dari salah satu tokoh masyarakat Bengkayang, Yulius Heri kepada Suara Pemred, pemotongan dana BK setiap ASN sebesar Rp300 ribu untuk  simpanan wajib KPN, dan pemotongan BK untuk  simpanan wajib pada  KPN  telah  dilaksanakan sejak 2012 sampai 2019. Kecuali BK semester II tahun 2019 yang  tidak dianggarkan dalam APBD.

"Aset dana ASN yang terkumpul misalnya, PNS Pemkab Bengkayang ada 4.500 dikalikan Rp3.900.000 hasilnya Rp17.550.000.000, selama hampir 7 tahun operasi  KPN Bengkayang, dan ini banyak dipertanyakan ASN sebagai anggota KPN," jelas Yulius Heri yang mengaku paham dengan program KPN-BS.

Selain mempertanyakan pengelolaan, buku simpanan dalam program KPN juga dipertanyakan karena tidak semua ASN memiliki. Hanya anggota tertentu yang memiliki buku simpanan.

Selain itu, sebagai koperasi simpan pinjam, semua ASN yang pensiun hanya  menerima sesuai jumlah BK yang dipotong. Padahal semestinya ada tambahan  dalam bentuk SHU simpan pinjam.

Masalah lainnya, ditenggarai dana yang ada di KPN dimanfaatkan oknum pejabat untuk keperluan pribadi, yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh  keputusan RAT yang jumlahnya mencapai miliaran.

Kemudian juga diduga pinjaman oleh oknum pejabat tidak bisa dikembalikan, karena ada yang sudah pensiun dan ada yang tersandung kasus hukum. Untuk menjamin dana ASN di KPN Bengkayang, menurut Heri perlu audit oleh auditur independen.

"Audit jangan dilakukan dari Pemda, tapi dari akuntan publik supaya jelas. Jangan  sampai kejadian pengumpulan dana pegawai yang pernah dilaksakan untuk  asuransi pegawai hilang tak tentu rimba terulang kembali," harap Heri.

Heri menganologikan kasus yang terjadi di Asuransi Jiwasraya sama dengan kasus di KPN Bengkayang. “Kalau diteliti pembukuan pinjaman ASN  besarannya sampai  Rp20 juta berjalan sesuai AD/ART, tetapi yang diteliti adalah pinjaman pejabat  yang  mencapai ratusan juta dan secara teori tidak mungkin dikembalikan, dan  SHU simpan pinjam yang hanya dimanfaatkan pengurus KPN," tambah Heri.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Data Manusia (BKPSDM) Bengkayang, Gerardus saat dikonfirmasi mengenaipersoalan ini tidak memberikan komentar. Dia mengaku persoalan tersebut bukan bagian tugas pokok dan fungsi pihaknya.

"Kalau itu, kami tidak bisa comment, karena KPN bukan bagian dart Tupoksi BKD, dan BK itu kebijakannya ada di tim anggaran Pemda yang kemudian disetujui bersama DPRD,"ucapnya, kilah Gerardus. (nar/jee)