Senin, 17 Februari 2020


Obaja Jabat Plh Bupati Bengkayang

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 87
Obaja Jabat Plh Bupati Bengkayang

BENGKAYANG, SP – Sekda Bengkayang, Obaja menjabat pelaksana harian (Plh) Bupati Bengkayang untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana tugas (Plh) Bupati Bengkayang, Agustinus Naon yang saat ini sedang menjalani perawatan medis.

Obaja resmi menjabat Plh Bupati Bengkayang setelah dikeluarkannya Surat Edaran dari Gubenur Kalbar dengan Nomor: 131/0406/Pem-B Tanggal 7 Februari 2020 prihal pelaksana harian (Plh) Bupati Bengkayang.

Dikatakan Asisten I, Setda Bengkayang, Yohanes Atet, saat ini Plt Bupati Bengkayang, Agustinus Naon masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Otak di Jakarta pasa diserang stroke.

"Informasi dari keluarga saat ini beliau dalam pemulihan. Mohon doa dari seluruh masyarakat Bengkayang agar beliau cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Sementara pemerintah tetap kita jalankan tanpa hambatan," ucap Yohanes Atet, Rabu (12/2).  

Mengahadapi situasi saat ini, menurut Yohanes Atet, Gubernur Kalbar mengeluarkan surat edaran menunjuk Sekda Bengkayang, Obaja menjabat pelaksana harian (Plh) Bupati Bengkayang.

"Ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan dan pelayanan publik di Pemkab Bengkayang tetap terlaksana tanpa halangan," jelasnya.

Yohanes memastikan roda pemerintahan di Pemkab Bengkayang tetap berjalan normal. Sementara untuk posisi jabatan Plh kata dia paling lama berlangsung satu bulan. 

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Bengkayang, Martinus Khiu berharap pelayanan publik dan pemerintahan di Bengkayang tidak terhambat dengan kondisi yang sedang dialami oleh Plt Bupati Bengkayang, Agustinus Naon.

Gubernur kata dia telah menunjuk Plh Bupati Bengkayang agar pelayanan di pemerintahan Bengkayang tetap berjalan baik pada awal tahun 2020 ini.

"Tentu persiapan-persiapan harus dilakukan, kita harus bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja tahun 2019. Penekanan kami bagaimana mempercepat penyerapan anggaran. Sisi lain anggaran terbatas, tapi sisi lain anggaran kita harus dikembalikan, karena tidak mampu kita serap. Ini tentu menjadi prioritas, apalagi kita dilegislatif ini fungsi pengawasan itu harus kita jalannya," ujar Martinus.

Martinus Khiu juga berharap ke depan efisiensi dan percepatan anggaran dapat dilaksanakan, khususnya dinas-dinas yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terlebih dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

"Apabila penerapan ini cepat kita lakukan, tentu masyarakat akan menikmati dan merasakan manfaat hasil pembangunan yang harus kita berikan ke masyarakat," tegasnya. (nar/jee)