Pemkot Pontianak Tolerir Perusahaan Tidak Terapkan UMK 2017

Bisnis

Editor sutan Dibaca : 12805

Pemkot Pontianak Tolerir Perusahaan Tidak Terapkan UMK 2017
Ilustrasi
PONTIANAK, SP – Pemkot Pontianak masih memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang belum menerapkan Upah Minimum Kota (UMK) 2017 sebesar Rp 1.982.000.  Namun,  mesti ditindaklanjuti dengan pengajuan surat tidak mampu kepada Pemkot.  

"Biasanya,  memang perusahaan ada juga yang tidak mampu memenuhi UMK. Tapi harus dikomunikasikan, daripada perusahaan tutup lebih rugi seharusnya ada komunikasi," kata Wali Kota Pontianak, Sutarmidji.
 

Wali Kota meminta kepada masyarakat agar melapor jika perusahaan tempatnya bekerja tidak mengikuti UMK yang berlaku. Kemudian, Pemkot akan menelusuri dan mengecek faktor penyebab perusahaan tersebut tidak mampu menerapkan UMK.  

"Pemkot akan menelusuri laporan masyarakat tersebut. Jika memang terbukti, perusahaan akan diberikan pembinaan," ujarnya.  

Bagi perusahaan yang mampu, Midji menegaskan agar peraturan UMK yang baru untuk diterapkan.  "Karena perusahaan yang baik itu, malah  memberikan insentif kepada karyawannya," tandasnya. 
 

Sementara, anggota Komisi D, Masyur mensinyalir masih banyak perusahaan swasta melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan dan aturan UMK Pontianak.
  Misalnya di tahun 2016 dengan besaran UMK Rp1.815.000, tidak semua perusahaan melaksanakannya. Dia berharap di 2017 ini perusahaan tak kembali abai.  

“Kita terima laporan dari masyarakat, dari tenaga kerja, bahwa banyak perusahaan yang tidak melaksanakan itu, bahkan ada yang hanya Rp1 juta lebih, padahal mereka kerja delapan jam,” ungkapnya.  

Menurut Masyur, tahun ini DPRD  konsentrasi untuk melihat ketenagakerjaan di Pontianak, termasuk perusahaan yang baru, berapa yang terserap.

"Sebab kami melihat pengangguran semakin meningkat, padahal perusahaan yang berinvestasi cukup banyak,” pungkasnya. (bls/and)
 

Baca Juga:
Mulyadi: BOS Daerah Kota Pontianak Sudah Cukup
Tujuh Kasus di KPAID Kalbar Masih Diproses
Ini Versi PPPA Penyebab Kekerasan Anak Terjadi