Langganan SP 2

Pemkab dan DPRD Melawi Sepakati Nilai Belanja APBD 2016

Finance

Editor sutan Dibaca : 1625

Pemkab dan DPRD Melawi Sepakati Nilai Belanja APBD 2016
ILUSTRASI- APBD (m.tempo.co)
NANGA PINOH, SP - Pembahasan APBD Melawi tahun anggaran 2016, mulai menemukan titik terang. Dalam rapat yang dimediasi langsung oleh Sekda Provinsi Kalbar, Selasa (13/4) kemarin, DPRD dan Pemkab Melawi sudah mendapatkan kesepakatan terkait nilai belanja APBD.

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengungkapkan, sudah ada kesepahaman bersama dengan pihak eksekutif terkait arah belanja APBD Melawi. “Memang belum ada penandatanganan APBD karena belum finalisasi. Tapi sudah ada perkembangan positif terkait pembahasan belanja bersama pemerintah,” ujarnya, Rabu (14/3)

Tajudin memaparkan, mediasi yang dipimpin oleh Sekda Provinsi Kalbar dihadiri jajaran pimpinan DPRD bersama anggota Badan Anggaran, Bupati Melawi, serta Sekda Melawi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Kalbar ini, sejumlah permasalahan terkait APBD dibahas. Selain itu, DPRD juga sudah menerima draft APBD.

“Walau memang belum semua, karena masih ada beberapa RKA SKPD yang belum finalisasi. Dari pihak eksekutif rencananya baru akan menyerahkannya pada Senin pekan depan,” katanya.

Sekda provinsi dalam pertemuan tersebut, kata Tajudin juga mendesak agar persoalan APBD Melawi dapat segera dituntaskan. Sehingga APBD Melawi bisa segera dioperasionalkan. Sementara terhadap pembahasan bersama TAPD berjalan lancar.

“Ditargetkan 25 April, APBD kita sudah tuntas. Dari provinsi memang tidak memberikan batasan waktu kapan harus selesai pembahasannya. Tapi eksekutif dan legislatif di Melawi sendiri yang mengupayakan agar pembahasan APBD tidak berlarut-larut,” ujarnya.


Tajudin mengakui banyak dampak dari keterlambatan APBD Melawi ini pada pembangunan di kabupaten Melawi.

Apalagi molornya realisasi anggaran juga berdampak pada pelayanan publik, seperti terhentinya operasional truk sampah, belum dibayarnya gaji honorer dan PHL serta stok obat yang habis di puskesmas dan rumah sakit.

“Kalau pembahasan ini berjalan lancar, kemungkinan pada bulan depan APBD kita sudah bisa berjalan. Kita saat ini hanya mendorong agar Pemkab bisa mengambil langkah inisiatif agar persoalan pelayanan publik tetap bisa berjalan. Seperti persoalan sampah informasinya sekarang juga sudah kembali beroperasi,” katanya.

Sementara itu, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono yang dihubungi melalui pesan singkat menerangkan APBD Melawi sampai sekarang belum final pembahasannya karena oleh provinsi, draft tersebut masih dikembalikan lagi ke Melawi.

“Hanya kemarin sudah ada kesepakatan bersama teman-teman di Banggar DPRD,” jelasnya.

Ivo melanjutkan, setelah dikembalikan oleh pihak provinsi, nantinya hal ini akan dibahas bersama Banggar DPRD untuk selanjutnya dievaluasi kembali oleh pihak provinsi. Evaluasi ini dilakukan agar tercapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional.

Serta meneliti sejauh mana APBD kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi.

“Nantinya draft APBD disesuaikan dengan hasil evaluasi, baru kemudian ditandatangani oleh bupati setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD. Kita targetkan pembahasan APBD bisa selesai pada April ini,” katanya. (eko/and)