SBSI Kalbar: Negosiasi dan Bentuk PKB

Finance

Editor sutan Dibaca : 667

SBSI Kalbar: Negosiasi dan Bentuk PKB
Ilustrasi
PONTIANAK, SP – Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kalbar, Jasmin Sibarani mengatakan, meski peningkatan UMP 2017 hanya sebesar 8,25 persen, patut disyukuri oleh para buruh. 

Namun yang menjadi permasalahan saat ini, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan UMP yang menjadi patokan upah minimum, kadangkala tak sesuai realita di lapangan.

“Sudah disepakati (UMK/UMP), tapi ternyata di lapangan banyak (buruh) digaji di bawah Rp 1 juta,” ujar Jasmin. 

Menurutnya, realita tersebut seringkali dialami buruh di daerah terutama,  di sektor perkebunan. “Banyak yang di bawah Rp 1 juta, apalagi di perkebunan sana,” ungkapnya.

Guna mengawal UMK/UMP di lapangan, lanjut Jasmin, serikat buruh dapat bernegosiasi dengan internal pengupahan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

"Acuannya UMP atau UMK itu. Tidak harus ikut UMP atau UMK, harus lebih tinggi. Karena masing-masing perusahaan itu beda-beda keuntungannya,” tuturnya. (umr)