DKPP Pecat Ketua Panwaslu Melawi

Regional

Editor sutan Dibaca : 1172

DKPP Pecat Ketua Panwaslu Melawi
SIDANG- Suasana sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie. Sidang putusan ini digelar melalui video conference. (http://dkpp.go.id)

PONTIANAK, SP
– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memutuskan memberhentikan tetap Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Melawi, Lennys Marlina.


Putusan sidang pelanggaran kode etik itu dipimpin majelis sidang, Jimly Asshiddiqie, dan anggota majelis, Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Endang Wihdatiningtyas dan Ida Budhiati, Selasa (26/1).

Hasilnya ada enam penyelenggara pemilihan dipecat dan satu di antaranya adalah Lennys. Sidang itu sendiri berlangsung di ruang sidang DKPP RI, gedung Bawaslu lantai 5, Jalan MH Thamrin 14 Jakarta Pusat. Jalannya sidang disaksikan sejumlah anggota Bawaslu Kalbar melalui video Conference.

Sebelumnya, perkara pelanggaran kode etik yang diadukan oleh pimpinan Bawaslu Kalbar, di antaranya Ruhermansyah, Mohamad dan Krisantus Heru Siswanto, terhadap teradu anggota non aktif Lennys Marlina.

Kala itu pihak teradu tidak hadir, baik langsung di Jakarta maupun melalui video conference yang disediakan oleh di Sekretariat Bawaslu.
Sanksi dijatuhkan karena teradu saat masih aktif menjadi Ketua Panwas Kabupaten Melawi,  dinilai tidak melaksanakan tugas secara profesional dengan melepaskan tanggung jawab.

Di saat lembaga yang dipimpinnya sedang berupaya untuk mengajukan anggaran pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, serta tahapan pemilihan sedang dalam tahap krusial yakni tahapan kampanye.
“Yang bersangkutan malah beralasan pengunduran diri. Teradu sebagai anggota Panwas Melawi, melalui surat yakni alasan keluarga tanpa menjelaskan secara rinci permasalahannya,” terang Ruhermansyah.

Sebelum sanksi diputuskan, DKPP RI telah melaksanakan sidang atas perkara dimaksud sebanyak dua kali. Bertempat di ruang sidang Bawaslu Kalbar, namun teradu tidak menghadiri semua sidang.

Yang seharusnya merupakan kesempatan bagi teradu, menyampaikan pembelaan atas pokok masalah yang diadukan oleh pengadu. “DKPP RI melalui stafnya juga telah melayangkan surat panggilan resmi dan melaui sambungan telepon maupun pesan singkat (SMS), tetapi teradu tetap tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya,” kata Ruhermansyah.

Menanggapi putusan tersebut, pimpinan Bawaslu lainnya, Mohamad menyampaikan sebuah pesan bagi penyelenggara pemilihan, agar hal ini dijadikan pelajaran dalam menjalankan tugas.

Dimana, penyelenggara harus tetap memegang teguh sumpah janji yang telah diucapkan, serta selalu menjaga marwah lembaga dengan baik. “Kedepannya, masalah seperti ini tak boleh dilakukan penyelenggara Pemilu lagi,” ujarnya.

Putusan DKPP ini, bukan untuk menjatuhkan salah satu pihak. “Tapi dalam rangka menjaga marwah lembaga Pengawas Pemilu,” jelas Mohamad, usai pembacaan putusan melalui sambungan telepon. (umr/bwk/lis)