Pemprov Kalbar Belum Menghitung Aset Eks Gafatar

Regional

Editor sutan Dibaca : 960

Pemprov Kalbar Belum Menghitung Aset Eks Gafatar
Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa ketika mengunjungi penampungan eks Gafatar di Bekangdam XII/ Tanjungpura, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. (FOTO. Dok. SUARA PEMRED)
PONTIANAK, SP - Pemerintah daerah sampai sekarang belum mendata aset eks warga Gafatar pasca pemulangan mereka ke kampung halaman. Setali tiga uang, pemerintah pusat juga mengakui sulit mendata aset mereka.

Padahal, aset warga eks Gafatar memiliki nilai besar.
Khusus di Kabupaten Mempawah saja terungkap, lahan seluas 43 hektare milik eks Gafatar, dimiliki oleh sembilan investor. Bila dihitung, aset mereka mencapai angka miliaran rupiah.

 Kinerja aparatur pemerintah pun patut dipertanyakan.  
“Kami belum menghitung aset eks Gafatar di Kalbar. Karena kami masih menunggu koordinasi dengan Satgas pemerintah kabupaten dan kota,” kata Kabag Humas Pemprov Kalbar, J Numsuan Madsun, Rabu (3/2).

Adapun untuk  jadwal koordinasinya, sama sekali belum diputuskan.
Plt Kabag pemerintahan di Pemda Mempawah, Rudi mengatakan mengenai aset miliknya Gafatar, untuk saat ini masih dalam tahap pengamanan.

 "Jadi, untuk saat ini, aset-aset mereka masih dalam tahap pengamanan, baik itu sapi, kendaraan, maupun aset aset lainnya," jelas Rudi.

Rudi menambahkan  aset milik Gafatar di Mempawah,  sedikitnya ada di beberapa lokasi.  Yaitu, di Polres Mempawah, berupa kendaraan bermotor, sementara ditangani Pemkab Mempawah, baik aset surat menyurat, tanah maupun aset lainnya. "Jadi, untuk saat ini aset mereka masih dalam tahap pengamanan," jelasnya.

 Ia mengatakan, mengenai teknis pengembalian aset milik eks Gafatar di Kabupaten Mempawah, masih menunggu pembahasan lebih lanjut. "Apakah nantinya aset mereka dilelang, ataukah dijual, atau dikembalikan kepemiliknya. Dan itu pun kita harus teliti ditakutkan salah sasaran," jelasnya.

Ia mengatakan, mengenai pengembalian aset mereka, nanti pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah daerah. Namun, mengenai koordinasi dengan Pemda tempat eks Gafatar tinggal.

"Yang terpenting, untuk saat ini aset Gafatar aman dulu," jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah daerah, di mana Pemda di daerah asal eks Gafatar bermula, justru mengaku kesulitan mendata aset mereka.

 Seperti Pemrov Jawa Barat. Pengembalian aset yang dimiliki para eks Gafatar di Kalbar, hingga saat ini masih dalam pembicaraan antara Pemprov Jabar dengan pemerintah pusat.
 
Pemerintah pun kesulitan mengurus soal ini, sebab luasan tanah sebagai salah satu aset berharga bagi eks Gafatar, tidak memiliki status kepemilikan yang jelas.


Aset Aman
Kepala Kesbangpol Sintang, Budiarto mengatakan,  aset-aset tanaman serta beberapa rumah yang di tinggalkan oleh  eks Gafatar pasca evakuasi tersebut tetap akan diamankan.

"Saat ini kita sudah menyurati para camat dan kepala desa setempat, untuk melakukan pendataan aset-aset yang ditinggalkan eks Gafatar di Sintang," kata Budiarto.

Budiarto  mengatakan, meski eks Gafatar sudah dipulangkan ke daerah asalnya, namun sampai saat ini barak-baraknya terus dipantau. "Sejumlah aset mereka yang tidak bisa dibawa pulang  masih dalam kondisi aman. Artinya, tidak ada barang -barang yang bergerak," katanya. 
(berbagai sumber/ abd/umr/ben/loh/lis).