DPRD Kalbar Segera Temui Menpan RB

Regional

Editor sutan Dibaca : 891

DPRD Kalbar Segera Temui Menpan RB
Ilustrasi- (www.kaskus.co.id)
PONTIANAK, SP – Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi yang menyatakan bahwa, guru honorer kategori dua (k2) belum bisa diangkat status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2016, menuai protes kalangan pendidik dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di lima provinsi di Kalimantan.

Padahal, sebelumnya Kemenpan RB telah berjanji mengangkat ratusan honorer k2 pada tahun lalu. Saat ini, Kemenpan RB belum bisa membuka tes Calon PNS (CPNS) secara umum.  "Statusnya moratorium," ujar Yuddy, kemarin.

Yuddy menga
takan, hanya menerima tes CPNS untuk tenaga kerja tertentu. Profesi tersebut, yakni tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penegak hukum dan lulusan sekolah kedinasan. Tenaga pendidik ini juga tidak diperuntukkan bagi semua komponen guru.


Penerimaan terbatas pada aspek tenaga pendidik ini, hanya untuk Guru Garis Depan (GGD) dan guru di wilayah terpencil. Seperti diketahui, Kalbar hingga saat ini masih banyak membutuhkan guru. SE (28), salah seorang guru SD yang pernah bertugas di kepulauan mengungkapkan pengalamannya.

Menurutnya, banyak guru enggan di tempatkan di wilayah kepulauan, karena jaraknya yang jauh. Selain itu, tunjangan serta rumah dinas tidak memadai.
“Saya sebenarnya tidak mau di tempatkan di wilayah kepulauan, sangat banyak tidak enak dari pada enaknya,” ujarnya.

Misalnya, saat ia harus mengurus keperluan administrasi. Ia mesti pergi ke ibukota kabupaten. Selain memerlukan biaya, juga mesti berkoordinasi dengan teman guru yang lain untuk menggantikan.


Seorang guru SMPN 1 Empanang, Martisianus Tiwarmae ini bahkan mengaku terpaksa mencari pekerjaan sampingan.  Ia berladang dan bercocok tanam, untuk menutupi kebutuhan hidup selama bertugas di perbatasan.  

Menurutnya, selama ini pemerintah diskriminasi dan tidak transparan dalam pemberian tunjangan guru di pedalaman. Misalnya guru di perkotaan dapat tunjangan khusus, dan di daerah belum mendapatkan haknya.   "Kami sudah sering mempertanyakan masalah ini ke pemerintah, tapi mereka seperti tidak peduli," katanya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V, DPRD Kalbar Martinus Sudarno, berjanji segera menemui, Yuddy Chrisnandy. Dia akan membicarakan masalah kekurangan guru PNS di Provinsi Kalbar. “Tidak ada jalan lain, selain meyakinkan Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Apabila masalah kekurangan guru PNS tidak segera ditempuh jalan keluarnya, akan berdampak pada generasi mendatang. “Hanya keberanian politik yang bisa mengatasi kekurangan tenaga guru PNS di Kalbar. Apalagi sekarang secara nasional, masih dilakukan moratorium penerimaan PNS,” ujarnya.

TNI Mengajar
Saking untuk menutupi tenaga pendidik, prajurit TNI pun turun barak dan masuk pelosok sekolah untuk mengajar. Seperti dilakukan Sersan Mayor Harjo, Babinsa di Koramil 03 Lanjak, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu.

Dia dipercaya mengajar di SDN 03 Kapar, untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). “Selama ini, TNI bekerja sama dengan masyarakat, utamanya dalam bidang pendidikan,” ujarnya.  

Menurutnya, di daerah tenaga guru SD masih kurang. Di mana guru PNS hanya dua orang dan satu guru honorer.   "Saya ada dikasih honor dari sekolah tapi tidak rutin setiap bulan. Biasanya sekitar Rp250-300 ribu. Saya tidak memandang masalah uangnya, karena niat kita membantu," katanya.  

Kasi Pendidik, Dinas Pendidikan Kapuas Hulu, Maliki mengatakan, adanya anggota TNI menjadi pengajar di beberapa wilayah terpencil, sebenarnya hasil Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama tentang  Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.    

Menurutnya, sejumlah daerah di Kalbar masih belum fokus melakukan pemerataan tenaga pengajar. “Masih ada penumpukan tenaga pengajar di ibukota kecamatan. Akibatnya wilayah terpencilnya kosong. Di situlah masuknya TNI. Ini juga buah kerjasama TNI dengan lima menteri yang tadi,” tuturnya, Kamis (4/1). 

 Anggota TNI yang menjadi pengajar, adalah anggota TNI yang memiliki bukti kelayakan mengajar. Mereka digaji sebesar Rp 300 ribu, sesuai dengan perundangan yang berlaku. Besaran ini sama dengan gaji yang diterima guru swasta, atau tenaga pengajar non PNS setiap bulannya.  

Sebenarnya ada sanksi administrasi yang menunggu pemerintah daerah yang tidak melaksanakan pemerataan tenaga pengajar di wilayahnya. Misalnya, diberhentikannya sejumlah bantuan kementerian nasional kepada bupati/walikota/gubernur yang tidak menjalankan hal tersebut.  

Dia berkata, saat ini sebenarnya jumlah guru di Kalbar cukup. Hanya saja, bila dilihat latar belakang bidang pengajaran tiap guru, jumlahnya masih kurang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk wilayah tersebut. 

Angka-angka ini masih dirasa kurang. Ditambah penyebaran yang tidak merata, membuat TNI pun harus turun tangan. Hal serius yang mesti diperhatikan, selain kuota penerimaan yang kurang, adalah adanya tenaga pengajar yang pensiun.   “Untuk penyebaran guru sendiri harus ada laporan dari lintas instansi,” tuturnya. 

 Seperti Dinas Pendidikan, BKD, dan BPKAD. Karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tenaga pengajar, tapi juga anggaran. Termasuk pertimbangan anggota dewan daerah.   Apalagi, penambahan pegawai, tidak hanya pada tenaga pengajar, bidang lain seperti kesehatan, juga diperlukan. Semuanya tergantung prioritas daerah masing-masing.

Yang terjadi sekarang, ada banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan sertifikat kependidikan yang dimiliki.   Kendala lain, munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diharap jadi jawaban untuk memaksimalkan penyebaran tenaga pengajar.

Pihaknya sendiri sudah melakukan pendataan tenaga pengajar, untuk kemudian melakukan penataan.   Bahkan, sebelumnya pun sudah ada peraturan daerah mobile teacher, yang memungkinkan pertukaran tenaga pengajar atau kepala sekolah guna pemerataan itu. Namun, lagi-lagi daerahlah yang harus menunjukkan aksinya. (bls/sap/ble/pas/rep)