Wakil Ketua DPRD Sekadau Soroti Kongkalikong Penerbitan Sertifikat Prona

Regional

Editor sutan Dibaca : 1262

Wakil Ketua DPRD Sekadau Soroti Kongkalikong Penerbitan Sertifikat Prona
ILUSTRASI PRONA- (bpn.go.id)
SEKADAU, SP – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Jefray Raja Tugam menegaskan, perangkat desa dan masyarakat jangan sampai ‘main mata’ alias kongkalikong saat penerbitan sertifikat Program Nasional Agraria (Prona).

 
Menurut Jefray, kongkalikong tersebut bisa berupa nepotisme antarpemohon dan pengurus sertifikat objek lahan.   “Jika masih ada kendala oleh BPN sehingga sertifikat belum keluar, kami dapat membantu demi meningkatkan pelayanan maksimal kepada warga. Salah satunya dari tata cara pembuatan sertifikat itu,” katanya di Sekadau, Kamis (4/2).

 
Meskipun menyambut baik kerja BPN yang telah memberikan Prona, namun Jefray tetap mempertanyakan banyaknya sertifikat yang sampai sekarang belum terbit.  “Jangan hanya memprioritaskan keluarga untuk mendapatkan jatah Prona. Penerapannya harus sesuai dengan aturan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tegas politisi Partai Demokrat ini.  

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Sekadau, Syaranur menjelaskan,  daerahnya mendapat jatah pembuatan sertifikat Prona sebanyak 986 bidang yang akan disebar ke sejumlah desa di wilayahnya.


Namun, tambahnya,  pembagian Prona ke sejumlah desa itu tidak diberikan begitu saja. Sebab, ada beberapa kriteria penilaian yang telah ditentukan. “Yang paling diprioritaskan adalah untuk kawasan desa miskin dan tertinggal. Bukan berarti yang lainnya tidak mendapatkan jatah, tetapi ada spesifikasinya,” ujar Syaranur  

Menurutnya, prioritas diberlakukan untuk daerah miskin dan tertinggal.Ini dilakukan untuk membantu masyarakat miskin agar aset milik mereka memiliki legalitas. Dengan demikian, warga miskin bisa membuat sertifikat atas tanah mereka.
“Penyebaran wilayah yang masuk dalam Prona tersebut ditetapkan oleh Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat. Sementara, saat ini belum diketahui desa-desa yang berhak mendapatkan jatah pembuatan sertifikat itu,” jelasnya.

Pihak BPN telah memberikan surat kepada 87 desa di Sekadau.  Tanpa menyebut nama-nama desa tersebut, menurut Syahranur,  setidaknya sudah dua desa yang telah memasukkan usulan pembuatan sertifikat Prona.
“Satu desa mengusulkan minimal sepuluh bidang. Setiap peserta boleh mengajukan paling banyak hanya dua bidang saja,” ujarnya.

Ditambahkan, biaya pembuatan Prona ditanggung oleh APBN. Di antaranya,  dana  penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, dan pemeriksaan tanah. Begitu pula untuk penerbitan surat keputusan (SK) hak atau pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat, item supervise, dan  pelaporan.


“Tetap ada biaya yang dikeluarkan. Untuk pembuatan biaya surat menyurat bukti kepemilikan tanah, materai, patok batas, biaya pengurusan operasional aparat desa, dan pajak yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan, seperti PPh dan BPHTB, menjadi tanggungjawab pemohon sertifikat,” tegasnya. 

 Kesepakatan Bersama
Antonius Dolar, Kepala Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, berencana menggelar pertemuan dengan seluruh warganya. Hal ini untuk membuat kesepakatan terkait siapa saja yang berhak mendapatkan jatah Prona.

 
Mengenai jumlah yang sudah mengajukan laporan untuk mendapatkan Prona, menurut Dolar, pihaknya telah melaporkan sebanyak 100 orang ke BPN. Tetapi, lanjutnya, bakal ada penambahan jumlah warga yang ingin mengajukan kembali.
“Setelah melakukan pertemuan dengan masyarakat, nanti akan kami rapatkan juga bersama muspika kecamatan dan BPN,” ujarnya.

Dalam kesepakatan itu,  tambah Dolar, akan diutamakan pendapat jalur tengah. “Tetap akan ada biaya untuk membayar perangkat desa, namun jumlah itu dirasa masih dapat dijangkau masyarakat. Kami juga mengharapkan adanya Prona perkebunan dan perumahan. Sebab,  ini salah satu keluhan masyarakat,” jelasnya. (akh/and)