Jalan Panjang Provinsi Kapuas Raya

Regional

Editor sutan Dibaca : 1774

Jalan Panjang Provinsi Kapuas Raya
Gedung Wakil Rakyat di Senayan Jakarta. (en.wikipedia.org)
PONTIANAK, SP - Gembar-gembor Ketua Tim Koordinator Provinsi Kapuas Raya (PKR), Milton Crosby menyebutkan langkah maju pembentukan Provinsi Kapuas Raya tinggal depan mata, belum terbukti kebenarannya.

Pasalnya, rapat pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB), antara Menteri Dalam Negeri dan anggota DPR di Senayan, dijadwalkan Kamis (5/2) batal digelar. Impian warga akan tinggal di provinsi baru menyisakan jalan panjang.

Sebelumnya, Milton Crosby memastikan PKR segera dibahas DPR dan Kemendagri, Jumat (5/2). Kenyataannya justru batal. Milton mengklaim, saat ini untuk membentuk provinsi baru ini, telah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah hanya tinggal menunggu hasil pembahasan pihak pemerintah pusat,” tuturnya.

 Ia juga menyebutkan, terkait siapa koordinator pembentukan PKR sudah tidak terlalu penting, mengingat tugas koordinasi di daerah sudah selesai. “Sekarang pemerintah pusat yang punya kewenangan," tutur mantan Bupati Sintang dia periode tersebut.

 Calon Bupati terpilih Sintang, Jarot Winarno menyatakan, akan memperkuat koordinasi guna mendukung percepatan proses pembentukan PKR.   Ia baru saja usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa Pengumuman dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sintang Terpilih Masa Jabatan 2016-2021 oleh DPRD Kabupaten Sintang, Kamis.

Jarot Winarno menegaskan, setelah dirinya dilantik menjadi Bupati Sintang, dia akan memperkuat koordinasi untuk mendukung percepatan proses pembentukan PKR. 

 Dia menyatakan, akan menelusuri dari awal lagi proses pembentukan PKR, untuk mencari tahu letak kendala dan kesalahannya dimana.   "Kalau masih ada kelemahan dari tim pembentukan Provinsi Kapuas Raya, haruslah segera diperbaiki," ujarnya.

  Jarot menilai, salah satu kelemahan tim pembentukan PKR adalah kerja sama tim. Dia menegaskan, pembentukan PKR merupakan keinginan seluruh kabupaten. Karena itu, wajib ditelusuri juga Sanggau bagaimana? Kapuas Hulu, Sekadau dan Melawi bagaimana?    "Mungkin lebih banyak, kami akan koordinasi dengan seluruh pihak untuk bekerja sama mewujudkan pemekaran provinsi ini," katanya lagi.


Belum Tanda Tangan
Asisten I Pemprov Kalbar Sumarno menjelaskan, dari pihak Pemprov sendiri tidak ada masalah dalam pengajuan pembentukan PKR.
 Menurutnya, pengajuan tersebut telah lama diajukan sejak mantan Gubernur Kalbar, Usman Ja'far. Terkait proses pembentukan yang cukup lama, terangnya, itu adalah ranah pemerintah pusat. "Tidak ada masalah. Soal proses yang cukup lama, itu domainnya pusat," tuturnya.

Beda pendapat dengan Retno Pramudya. Mantan Ketua Komisi A, DPRD Kalbar ini justru menuding Gubernur Kalbar sekarang, Cornelis justru menjadi aktor penghambat provinsi harapan baru warga Kalbar ini terbentuk. “Saya lima tahun jadi anggota DPRD, sampai sekarang Pak Gubernur belum tanda tangan dokumen persyaratan dari pusat,” tuturnya.

Karena pada waktu itu, dalam wacana pembentukan PKR, sudah ada lima kabupaten yang akan tergabung di dalamnya. Yakni Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Adapun Sintang yang akan menjadi ibu kota Provinsi.
Nah, pada proses kelengkapan administrasi, kala itu, dari 19 wilayah di Indonesia yang akan melakukan pemekaran daerah, Kalbar tidak termasuk dalam pembentukan daerah otonomi baru, yang akan dibahas pada rapat paripurna.

 Kendalanya, pembentukan Provinsi Kapuas Raya, tidak lolos dalam pembentukan daerah otonomi baru karena ada persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi Rekomendasi itu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. 

Ada tiga rekomendasi yang harus dipenuhi dan disanggupi oleh Gubernur dan DPRD.
Pertama, rekomendasi bersedia membiayai tiga tahun berturut-turut provinsi baru, sesuai dengan keuangan provinsi. Kedua, membantu Pemilukada dan menyerahkan sebagian asetnya kepada Provinsi baru hasil pemekaran.

Ketiga,
menyerahkan sebagian pegawainya kepada provinsi baru hasil pemekaran.
Sampai sekarang Gubernur Cornelis belum menandatangani rekomendasi itu
“Mestinya Provinsi Kapuas Raya sudah terbentuk dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara. Karena yang masuk usulan justru kita dulu dibanding Kalimantan Utara,” tuturnya.

Pasca pergantian Presiden dari SBY ke Joko Widodo, ada aturan baru pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), di mana pemerintah pusat sebenarnya bisa menentukan DOB yang layak dan tidak dimekarkan. Ketua Pemuda Muhammadiya Sintang, Nur Abid menganggap panjangnya proses terbentuknya Provinsi Kapuas Raya, yakni lantaran adanya muatan politik.

Padahal pembentukan PKR sangat mendesak, guna percepatan pembangunan di lima kabupaten yang tergabung dalam Kapuas Raya kedepan.

Menurutnya, secara administrasi pengajuan PKR sudah tidak ada kendala. Hanya saja adanya kekuatan polical will sehingga proses ini menjadi panjang.

"Logikanya, sekarang jika presiden menyetujui, tapi provinsi induk tidak melepaskan tentu, tidak akan disahkan," kata Nur Abud.

Sekretaris KNPI Sintang, Supriyadi optimis, jika pemekaran PKR dilaksanakan tentu akan cepat mendongkrak percepatan pembangunan.

Menurutnya, sumber pendapatan daerah di lima kabupaten yang tergabung di Kapuas Raya, seperti Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu sangat besar. Kemudian dana perimbangan yang dikucurkan pemerintah pusat tidak akan terbagi.

"Dan anggaran yang ada itu, tentu dapat difokuskan untuk percepatan pembangunan," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan, pembentukan PKR sebagai daerah otonom baru mempunyai arti strategis secara nasional.

"Provinsi Kapuas Raya secara nasional masuk kawasan strategis perbatasan," kata Irman Gusman di sela kunjungan ke Pontianak, Kamis.

Ia mengatakan, harus diakui kawasan perbatasan masih membutuhkan banyak pembangunan di berbagai bidang. Irman mencontohkan dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara, pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara, salah satunya dengan harapan pembangunan perbatasan dapat dipercepat.

Ia mengakui, sekitar 85 persen daerah otonom baru di Indonesia bermasalah. Kategorinya mulai dari berat, sedang dan ringan.  "Sepanjang masih masuk kategori sedang dan ringan, masih bisa diperbaiki," ujarnya.

Ia tidak memungkiri pembentukan daerah otonom baru pada masa lalu banyak didominasi kepentingan politik.(abd/umr/loh/ang/ant/kal)