Provinsi Kapuas Raya Termasuk Amanat Presiden dalam DOB

Regional

Editor sutan Dibaca : 1493

Provinsi Kapuas Raya Termasuk Amanat Presiden dalam DOB
ILUSTRASI- (antarafoto)
 
Pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) dianggap sudah sampai pada tahap akhir. Saat ini DPR hanya tinggal menunggu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah (PP), yakni tentang Grand Design Besar Penataan Daerah dan tentang Penataan Daerah. Lalu dari PP tersebut, kemudian diterbitkan kembali PP tentang Daerah Persiapan Pemekaran.    

Namun dalam penerbitan PP itu, merupakan kewenangan penuh pemerintah melalui Kemendagri dan Dirjen Otonomi Daerah, sebagai badan Legislatif, pihaknya hanya bisa menekan dan mempertanyakan kepada pihak yang terkait, sudah sejauh mana kesiapan itu dilakukan.

“Sebenarnya sudah kita jadwalkan pertemuan dengan Kemendagri mengenai pemaparan Grand Design Penataan Daerah dari tanggal 27 kemarin. Cuma katanya belum selesai untuk disesuaikan kembali,” kata Sukiman kepada Suara Pemred, saat ditemui di ruangannya di DPR RI, Jakarta, Jumat (5/2).  


Rencana pemekaran terhadap PKR, telah melalui sejumlah tahapan, telaah dan pertimbangan, baik itu berupa kajian akademis, ekonomi dan politik. Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak berada dalam diskusi yang menyangkut soal syarat-syarat teknis, dan mempertanyakan seberapa penting daerah itu dimekarkan.

Pasalnya, PKR masuk dalam Amanat Presiden (Ampres) dalam Daerah Otonomi Baru. Seperti halnya, Sekayam, Benua Lanjak dan Tayan.   “Mari kita menilai secara objektif. Bahwa ini (rencana pemekaran) sudah melalui proses dan tahapan-tahapan, bahkan sudah masuk Ampres. Jika masalah syarat saya pikir tidak perlu diperdebatkan lagi,” ucapnya.

Pemekaran ini bukan hanya karena tuntutan dari bawah atau dari masyarakat, tapi memang dibutuhkan dan jadi kebijakan pemerintah pusat. Karena menjadi kebutuhan negara dalam menjaga keutuhan NKRI.

Selain itu memang dalam beberapa pemaparan, diakui jika, wilayah Kalbar itu sangat besar dan luas.     Terlebih, masalah pemekaran ini bukan soal suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Pemekaran adalah kebutuhan dan keinginan rakyat, dan pula dalam rangka menjaga daerah perbatasan NKRI.

Serta mempercepat proses pembangunan di daerah perbatasan, termasuk bagaimana membangun tata pemerintahan yang lebih baik, transparan dan terbuka. “Kita sudah sepakat untuk memperjuangkan ini segera,” kata Sukiman.

Dia berkata, sebenarnya DPR sudah mendesak pada November 2015, harus sudah selesai Grand Design-nya. Namun saat itu pemerintah lebih memprioritaskan Pilkada. “Jadi selesaikan dulu Pilkada serentak ini. Nah, sekarang baru mau mulai lagi,” ujarnya.  

Dalam Undang-Undang, telah diatur tentang Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni melalui proses dan tahapan selama tiga tahun sebagai daerah persiapan. Jika memang sekenarionya pada tahun 2016 ini, Peraturan Pemerintah tentang persiapan pemekaran itu telah dikeluarkan. Karenanya, pada tahun 2018, akan dilakukan evaluasi oleh Kemendagri beserta Timnya.

Disitulah akan dipertimbangkan dan diputuskan layak atau tidak, PKR menjadi provinsi baru. Tahun berikutnya, akan dibentuk KPU dan Bawaslu menjadi penyelenggara dan pengawas pemilu di daerah itu. Dan selama tiga tahun itu, daerah pemekaran harus melakukan persiapan.

Seperti sarana dan prasarana, perkantoran dan menata persiapan administratif. Namun masih di bawah pemerintah daerah induk. Sedangkan untuk pejabatnya, akan disiapkan dari pusat. Anggarannya dibantu dari pemerintah pusat maupun daerah induk. “Maka idealnya adalah, jika daerah induk dan pemerintah pusat dapat saling bersinergi satu sama lain, dapat juga berupa dukungan dari Provinsi Kalbar sebagai provinsi induk. Saya pikir itu,” ujarnya. (ang/lis)