Langganan SP 2

Ketua YBS Pontianak: Momentum secara Bersama Membangun Kalbar yang Berkeadilan

Regional

Editor sutan Dibaca : 784

Ketua YBS Pontianak: Momentum secara  Bersama Membangun Kalbar yang Berkeadilan
Sembahyang Imlek- Seorang warga melakukan sembahyang menyambut tahun baru Imlek 2567 di Vihara Bodhisatva Karaniya Metta di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Darat Sekip, Kota Pontianak. (Muhlis Suhaeri/Suara Pemred)

Tjioe Kui Sim alias Hasyim,  Ketua Yayasan Bhakti Suci, Pontianak:
“Dapat menjadi momentum secara bersama-sama membangun Provinsi Kalbar yang berkeadilan, sehingga tidak ada ketimpangan sosial dalam pembangunan.  


PONTIANAK, SP
– Warga Tionghoa merayakan tahun baru Imlek, hari ini, Senin (8/2). Tahun baru Imlek 2567 tersebut, dimaknai tak sekedar perayaan tahun baru saja. Namun juga sebagai pembauran bagi kalangan masyarakat Tionghoa di Kalbar.
 

Mantan Ketua Majelis Adat dan Budaya Tionghoa (MABT) Provinsi Kalbar, Harso Utomo Suwito dan mengatakan, pembauran merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan.

Juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006. Dua aturan itu, bertujuan menghapus diskriminasi kewarganegaraan etnis Tionghoa.   “Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Hari Raya Imlek dapat dijadikan momentum spirit antirasisme dalam bentuk apa pun di negeri ini,” kata Harso, Minggu (7/2).  

Pembauran melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian, untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia, tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka NKRI.    Di antaranya bergaul akrab dengan tetangga dan rekan kerja.

Karena payung hukumnya sudah jelas, tidak ada lagi istilah pribumi dan non pribumi. Semua warga negara diberlakukan sama.   “Kalau orang Tionghoa selalu menutup diri dalam banyak hal, sama saja dengan mendiskriminasi diri sendiri. Orang Tionghoa jangan terlalu hanyut dengan paham curiga jika bergaul dengan masyarakat luas,” kata Harso yang kini menetap di Denpasar, Bali.  

Sementara itu, Ketua Yayasan Bhakti Suci, Pontianak, Tjioe Kui Sim alias Hasyim mengharapkan, Perayaan Imlek 2567, Senin (8/2), dirayakan dengan lebih sederhana.   Menurut Hasyim, Imlek 2016, “Dapat menjadi momentum secara bersama-sama membangun Provinsi Kalbar yang berkeadilan, sehingga tidak ada ketimpangan sosial dalam pembangunan.”

Sejarah Panjang

Pusaran sosial dan politik masyarakat Tionghoa di Indonesia, termasuk di Kalbar, melewati perjalanan jalan yang penuh dengan liku. Migrasi atau perpindahan pertama orang Tionghoa di Kalbar, sulit diketahui secara pasti.


Menurut buku berjudul “Goldiggers, Farmers and Traders in the ”Chinese Districts” of West Kalimantan, ditulis Mary Somers Heidhues menjelaskan, sebelum abad ke 13, pengunjung dan pedagang dari Tiongkok sudah mendatangi pulau Borneo, melakukan perdagangan.
 

Wilayah Kalbar yang berada di laut China Selatan, juga lintasan perdagangan internasional, dari dan menuju India. Pada masa ini, orang Tionghoa belum banyak yang menetap. Barang dagangan dari Borneo yang diekspor biasanya terdiri dari hasil hutan dan laut, emas dan intan. Barang itu ditukar dengan garam, beras, dan barang kebutuhan lainnya dari Tiongkok.

Orang Tionghoa mulai menetap di wilayah Kalbar, dalam jumlah besar sekitar pertengahan abad ke 18. Migrasi orang Tionghoa menempati wilayah yang disebut Distrik Tionghoa. Daerah ini meliputi sebelah Utara Pontianak, sepanjang pesisir hingga ke Sambas dan perbatasan Sarawak. Wilayah tersebut meliputi lembah-lembah sungai yang subur. 


Tak hanya di sepanjang pesisir, tapi mencakup wilayah hingga puluhan kilometer ke pedalaman. Dalam istilah administrasi saat ini, Distrik Tionghoa mencakup wilayah Kota Pontianak, sebagian Kabupaten Pontianak, dan sebagian Kabupaten Sambas. Sebagian besar yang menghuni Distrik Tionghoa merupakan orang Hakka.

Migrasi orang Tionghoa di Kalbar, dilakukan secara swakarsa dan menggunakan jaringan mereka sendiri. Mereka diorganisir oleh sesamanya. Hampir semua pendatang Tionghoa adalah calon buruh. Mereka berhutang untuk membiayai perjalanan yang dilakukan. Kondisi yang sama juga terjadi pada para tenaga kerja Indonesia (TKI), sekarang ini.

Kedatangan awal orang Tionghoa di Kalbar, juga didorong pihak kerajaan Sambas. Pada awalnya, kerajaan turut serta mendatangkan para pekerja ini, karena kebutuhan pertambangan yang mereka miliki.
 

Sebagian besar orang Tionghoa di Kalbar, datang dari provinsi Guangdong di Tiongkok bagian selatan. Mereka berbahasa Hakka, Teochiu, Kanton, Hainan, dan lainnya. Walaupun berasal dari satu wilayah, mereka tidak saling memahami bahasa yang digunakan. Meski terlihat homogen, namun keterpisahan diantara mereka begitu besar.  

Pada masa awal kehidupan orang Tionghoa di Kalbar, tidak bisa dipisahkan dengan kongsi. Pada abad ke 19, ada tiga kongsi besar di Kalbar. Pertama, Fosjoen di Monterado. Kedua, Lanfang di Mandor. Ketiga, Samtiaokieo di Sambas.   Selain itu, masih ada kongsi-kongsi kecil yang hidup dengan mandiri.

Bila diperlukan, kongsi ini juga melebur dan bergabung dengan kongsi yang lebih besar membentuk sebuah federasi. Baik kerajaan pribumi maupun kekuasaan kolonial, tidak memiliki organisasi, infrastruktur dan kekuasaan yang sebanding dengan federasi ini.

Kongsi menjadi pusat kegiatan. Tak hanya pertambangan. Kongsi punya struktur. Kepemimpinan dilakukan dengan pemilihan, dan dilakukan secara teratur. Para pimpinan kongsi menyelesaikan tindakan kriminal dan perdata.
 

Korban Politik
Warga Tionghoa pernah dicap sebagai warga negara Indonesia kelas dua, sehingga menjadi korban diskriminasi dan kekerasan politik. Ada tiga faktor penyebab Etnis Tionghoa menjadi korban diskriminasi dan kekerasan politik, yaitu Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959, tanggal 16 Nopember 1959.  

Di samping itu, pemutusan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), tanggal 30 Agustus 1967 yang berujung kepada keluarnya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, tanggal 9 Desember 1967.  

Pengurus Suku Hakka Provinsi Kalbar, Fang Khat Fu mengatakan, akibatnya sentimen terhadap Etnis Tionghoa meluas. Tapi itu sudah masa lalu, katanya.   “Kalaupun ada warga Tionghoa menjadi korban kekerasan politik, dalam konteks Kalbar, seperti kerusuhan tahun 1967, merupakan bagian dari kebijakan negara. Tidak bisa dilihat secara parsial,” tambah Fang Khat Fu.  

Keanekaragaman etnis dan budaya, adalah fakta yang mau tidak mau harus diterima oleh warga negara RI. Tidak terkecuali etnis Tionghoa.   Menurutnya, strategi yang paling mendasar adalah, bagaimana masing-masing anggota masyarakat tidak menyesatkan diri dengan cara berpikir yang eksklusif, kelompokisme, sukuisme, golonganisme.

Yang justru mengingkatkan suhu pertentangan dan saling tidak mengertian antar anggota masyarakat.   “Bagaimana mendidik masyarakat agar mampu mengindentifikasikan diri dengan lingkungan di mana mereka hidup,” ungkap Fang Khat Fu.  

Kesadaran kebangsaan dalam pembauran, tumbuh ketika tanggal 17 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengambil keputusan bersejarah dan monumental. Gus Dur mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000, mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967, tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa.  

Kebijakan Gus Dur melahirkan kebebasan etnis Tionghoa menjalankan ritual keagamaan, adat istiadat, serta memperbolehkan pengekspresian terhadap kebudayaannya di Indonesia.  Alam demokratisasi semakin lengkap ketika di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. DPR mengesahkan UU No 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan RI.  

Oleh karena itu,  dibutuhkan kesadaran sejarah bahwa kita tercipta dan hidup di alam multikultur. Subkultur dan subetnis di Indonesia merupakan penjelmaan dari tali-temali kebangsaan yang saling merajut membentuk permadani.  

“Tidak boleh dilihat sebagai pernak-pernik yang terpisah satu sama lain. Itulah esensi multikulturalisme yang telah diletakkan Presiden Abdurachman Wahid,” ungkap Fang Khat Fu. (aju/hd/lis)