Sengketa Lahan PT ISL dengan PT ABP, BPN Ketapang Bantah Peta Salah

Regional

Editor sutan Dibaca : 1520

Sengketa Lahan PT ISL dengan PT ABP, BPN Ketapang Bantah Peta Salah
ILUSTRASI- Foto udara pembukaan lahan untuk perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak, Riau. (ANTARA FOTO)
KETAPANG, SP– Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ketapang, Syamsuria membantah, sengketa lahan antara PT Inti Sawit Lestari (ISL) dan PT Arrtu Borneo Plantation (ABP) di Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap disebabkan oleh adanya kesalahan peta.  
“Sengketa PT ISL dan PT Arrtu itu tak ada peta yang salah. Yang dikatakan Kartius hanya salah persepsi," ujarnya Senin (15/2).  

Sebelumnya, sengketa lahan antara PT ISL dan PT ABP di Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap sudah menemui kesepakatan untuk ditempuh secara bisnis to bisnis (B to B).

Pada pertemuan Rabu (10/2) lalu di pendopo bupati Ketapang, antara kedua belah pihak dan penjabat bupati Ketapang serta instansi terkait, mencuat penyebab utama sengketa adalah adanya kesalahan peta.
 

Syamsuria mengungkapkan, pokok permasalahan sengketa kedua perusahaan, ada pada perbedaan peta situasi dan peta kutipan yang diarsipkan Kanwil BPN Kalbar.

Juga pada sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) bekas PT Benua Indah Group (BIG), yang telah dilelang dan dimenangkan PT ISL.  

“Peta tahun 1991 bentuknya memanjang Timur Barat sedangkan peta tahun 1997 bentuknya memanjang Utara Selatan. Dari beda itu terbitlah izin lokasi PT Arrtu,” paparnya.  

Jika dilihat berdasarkan peta Timur Barat, lahan PT Arrtu tidak menimpa lahan PT ISL.  Namun, bila dipandang dengan peta Utara Selatan, maka lahan PT Arrtu bertabrakan dengan lahan PT ISL.

Kanwil sendiri sudah mengirim surat ke pusat untuk meminta petunjuk.  
“Sudah kirim dua kali, 20 Oktober 2015 dan 2 Februari 2016. Tapi sampai sekarang belum dibalas,” ucapnya.  

Balasan surat tersebut, akan dijadikan pedoman untuk pemecahan masalah ini. Ia pun menegaskan, tidak ada peta yang salah. Yang terjadi, adanya dua versi peta. Satu overlap, dan satunya tidak.  

Dirinya menambahkan, PT Arrtu belum memiliki HGU. Namun, sudah masuk tahap panitia  dan masih dalam proses. Karena ada syarat yang belun dipenuhi. Ditambah, adanya sengketa dengan HGU milik PT ISL.

Pihaknya hingga saat ini masih menunggu arahan dari Pusat mengenai persolan ini.
  “Kita masih menunggu arahan Kanwil, juga perlu pengecekan ke lapangan. Baru kemudian kedua belah pihak memasang patok ulang, dibiayai pemohong masing-masing,” katanya.  

Upaya damai kedua perusahaan menurutnya hal baik, karena tidak hanya berdampak untuk kedua perusahaan, tapi juga pemerintah dan ekonomi masyarakat. (bls/bob)