Langganan SP 2

Aktor Intelektual Kasus Dugaan Korupsi PT Telkom Pontianak Rp 6,6 Miliar Masih Berkeliaran

Regional

Editor sutan Dibaca : 1213

Aktor Intelektual Kasus Dugaan Korupsi  PT Telkom Pontianak Rp 6,6 Miliar Masih Berkeliaran
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (telkom.co.id)
PONTIANAK, SP - Praktisi hukum Hermawi F Taslim mendesak Kepala Polisi Daerah Kalimantan Barat Brigjen Pol Arief Sulistyanto, mengusut tuntas praktik korupsi di lingkungan PT Telkom Pontianak, dalam kerjasama dengan Polri yang merugikan keuangan negara Rp6,6 miliar periode 2011–2014.  

“Sekarang ada pihak yang terkesan sengaja dikorbankan. Aktor intelektualnya masih bebas berkeliaran,” kata Hermawi F Taslim, Senin (29/2).  

Menurut Hermawi, sangat tidak adil kalau hanya Mochammad Yusuf, Febri Supriadi dan Farida dijadikan terdakwa. Karena tiga orang ini meneruskan kebijakan pengurus Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Pontianak tahun 2011, dimana di dalamnya ada Ludi Giata (ketua), Salehudin (sekretaris) dan Rudi Sianturi (bendahara).  

Hermawi mengatakan, logika sederhananya, kalau Mochammad Yusuf, Febri Supriadi dan Farida dijadikan terdakwa, mestinya pendahulunya Ludi Giata yang sekarang bertugas di PT Telkom Jakarta, Salehudin sekarang Kepala Kantor PT Telkom Sanggau dan Rudi Sianturi sekarang Manajer Logistik PT Telkom Pontianak, segera dijadikan tersangka.  

Dikatakan Hermawi F Taslim, penegakan hukum dilakukan Polda Kalbar tidak boleh tebang pilih. Ludi Giata, Salehudin dan Rudi Sianturi, saat ini masih bebas berkeliaran.   “Belum lagi kalau bicara tentang keterlibatan Ari Safari, Tohirun, Hamidong, Dedi Sutiadi, Iin Rosifah yang terbukti menerima transfer uang fee Rp369 juta periode 2011 – 2014. Mesti ditelusuri uang fee kemudian mengalir ke mana-mana saja,” ujar Hermawi.  

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Kalbar, Tanto Yakobus menilai ada sesuatu yang tidak beres dalam menangani kasus korupsi di PT Telkom Pontianak.   Kesannya ada sesuatu yang disembunyikan, dan kemudian pihak lain yang tidak memiliki akses ke institusi penegak hukum, dijadikan korban karena sudah berstatus terdakwa.

“Padahal mereka tidak terbukti menerima uang hasil korupsi. Sedangkan pihak lain yang terbukti menerima hasil korupsi tidak disentuh hukum,” kata Tanto.  

Ia mendukung sepenuhnya langkah Kapolda Kalbar, segera mengusut tuntas praktik korupsi di PT Telkom Pontianak, sehubungan korupsi uang Polri Rp6,6 miliar.  

“Kalau Mochammad Yusuf, Febri Supriadi dan Farida diseret ke meja hijau karena jabatannya, mestinya pendahulunya tidak boleh lolos dari jeratan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi hukum,” ungkap Tanto.  

General Manager PT Telkom Pontianak, Bayun Royong Rohadi belum berhasil dikonfirmasi. Surat permohonan tertulis untuk wawancara Jumat (26/2), sampai sekarang belum direspons Bayun. (aju/lis)