Dana Aspirasi di Kalbar Berawal dari Pansus Christiandy Sanjaya tahun 2008

Regional

Editor sutan Dibaca : 1446

Dana Aspirasi di Kalbar Berawal  dari Pansus Christiandy Sanjaya tahun 2008
Dana Aspirasi Dapat Memperlebar Kesenjangan antar Daerah (kesbangpol.kemendagri.go.id)
DANA aspirasi DPRD Provinsi Kalbar, berawal dari bentuk tawar-menawar politik dengan Gubernur Kalbar, Cornelis di awal masa jabatan tahun 2008.   Ketika itu, muncul Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalbar, untuk meneliti keabsahan identitas Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya alias Bong Hong San.  

Dalam perjalananan, Pansus DPRD Provinsi Kalbar tentang penelitian identitas Christiandy Sanjaya, layu sebelum berkembang. Memasuki tahun 2009, muncullah dana aspirasi yang dijatah tiap anggota DPRD Provinsi Kalbar.  

Jumlahnya Rp2 miliar per orang per anggota per tahun anggaran. Dana Rp2,5 miliar per orang bagi pimpinan komisi dan pimpinan fraksi, Rp3 miliar Wakil Ketua DPRD dan Rp3,5 miliar Ketua DPRD.  

Dana aspirasi membuat anggota DPRD Provinsi Kalbar kaya mendadak. Hanya beberapa bulan setelah dilantik, langsung mendapat mobil baru. Semuanya diurus pihak bank, dengan catatan cukup potong gaji berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta per bulan. 

 Gaji di atas Rp20 juta per bulan, dipotong kredit rumah dan mobil selama lima tahun, tidak soal, karena ada pendapatan lain berupa fee proyek dari dana aspirasi.  

Seorang anggota DPRD Provinsi Kalbar yang tidak bersedia disebutkan namanya, mengatakan, dana aspirasi menjadi ribut, karena gaya pamer tiap oknum.  

“Omong kosong kalau anggota DPRD Provinsi Kalbar tidak terima fee dari dana aspirasi. Tapi itu tadi, setiap kali datang ke daerah pemilihan, banyak proposal masuk sehingga mesti dibantu. Kalau minta bantuan pembangunan tempat ibadah, tidak mungkin ditolak," paparnya.

Menurut sumber tadi, sebagian oknum DPRD Provinsi Kalbar, sudah lupa diri dan kehilangan kontrol dengan dana aspirasi.   Tidak puas terima fee, malah ada yang ikut terang-tengan merekomendasikan salah satu kontraktor untuk menang tender, dengan menteror Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Malah ada yang berani minta fee hingga 20 persen dari pagu dana proyek.   Ada empat SKPD yang dijadikan sasaran empuk dalam menitipkan dana aspirasi, karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Yakni, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulturas, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pekerjaan Umum.   Apalagi sekarang banyak anggota DPRD Provinsi Kalbar berlatar belakang kontraktor, sehinggai akan menjadi lebih piawai apabila duduk di lembaga wakil rakyat.  

Mantan anggota DPRD Kabupaten Sanggau hasil Pemilu 1999, Ajonedi Minton mengatakan, dana aspirasi atau program aspirasi, bagaikan buah durian yang sudah matang.  

“Orang jadi penasaran karena baunya. Tapi tidak kelihatan. Membuktikannya gampang. Monitor saja gerak-gerik anggota DPRD Provinsi Kalbar setiap kali distribusi APBD atau setiap kali pengesahan APBD. Masyarakat sekarang tidak bodoh,” kata Ajonedi.  

Sikap bungkam semua anggota DPRD Provinsi Kalbar sejak hasil Pemilu 2009 di dalam menilai kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar, membuktikan ada sesuatu yang tidak beres.  

Mantan anggota DPRD Provinsi Kalbar hasil Pemilu 2004, Tobias Ranggie mengatakan, dana aspirasi hanya membuat fungsi pengawasan kelembagaan DPRD Provinsi Kalbar menjadi mandul.  

Sekarang memang terbukti mandul, karena bisa dilihat semua anggota DPRD Provinsi Kalbar, tidak ada yang berani mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar.   Seorang mantan Pejabat Eselon III di salah satu SKPD Provinsi Kalbar, mengaku memilih pindah menjadi pejabat fungsional, karena selalu berlawanan dengan hati nurani.

Setiap kali ia diminta mengamankan dana aspirasi oknum anggota DPRD Provinsi Kalbar.   “Kita kerja setengah mati, oknum di DPRD Provinsi Kalbar tinggal terima bersih. Mereka punya gaji besar. Setiap kali sidang bahas APBD, dibayar dengan honor besar. Saat distribusi anggaran ke masyarakat, masih juga minta jatah fee,” katanya.  

Menurut dia, eksekutif itu hanya tinggal tanggung dosa. Ironisnya, setiap kali ada kasus hukum, oknum anggota DPRD Provinsi Kalbar dengan mudah lepas tanggung jawab, karena tidak ada bukti ikut tanda tangan kontrak proyek.  

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Singkawang, Sujianto memastikan tidak ada dana aspirasi di APBD Kota Singkawang tiap tahun. “Tapi kita selalu mengusulkan agar di daerah tertentu, ada kebutuhan masyarakat yang mesti dipenuhi. Usulan selalu diterima, asalkan sesuai mekanisme, sehingga tidak tepat dikatakan dana aspirasi,” kata Sujianto.  

Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rajuliansyah membantah ada dana aspirasi di APBD Kabupaten Kapuas Hulu. “Usulan kami selalu disinkronkan dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Tapi bukan dana aspirasi,” kata Rajuliansyah.(aju/umr/jee/sap)