Rabu, 23 Oktober 2019


Nikah Siri di Kabupaten Sekadau, Kalbar Mulai Meresahkan

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1963
Nikah Siri di Kabupaten Sekadau, Kalbar  Mulai Meresahkan

ILSUTRASI- Nikah Siri. (bimasislam.kemenag.go.id)

SEKADAU, SP- Bukan cuma melanggar aturan, nikah di bawah tangan atau nikah siri sangat berdampak buruk. Khususnya, menyangkut keabsahan kedua mempelai di mata negara, dan yang merugi  adalah anak hasil pernikahan .

Dampak buruk tersebut, sebenarnya bukan sesuatu yang awam.  Namun seolah mengabaikannya, masih saja banyak orang yang melakukan nikah siri, terutama yang memeluk agama Islam.  

"Nikah siri mulai  meresahkan. Sebab mulai dilakukan massal dan secara masif.  Saya banyak dapat laporan dari masyarakat. Memang secara aturan Islam pernikahan itu sah, tetapi aturan pemerintah atau negara ini harus diterapkan juga,” ujar Muslimun,
Bina Masyarakat Islam, Kantor Kemenag Kabupaten Sekadau kemarin.

Muslimun menyebutkan, nikah siri di sana cukup mulus,  lantaran ada keterlibatan beberapa oknum tokoh, baik agama maupun masyarakat. Dia khawatir hal ini semakin menyimpang, sehingga memudahkan pernikahan padahal tidak sesuai kebutuhan dan syariat Islam.

“Saya pernah melihat oknum tokoh agama, tokoh masyarakat yang melakukan hal seperti itu,” ujarnya.

Dia memaparkan, banyak faktor terjadinya nikah siri, antara lain kekurangan syarat, dana, nikah bawah umur, duda dan janda, dan sebagainya . Menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Perkawinan terjadi setiap perempuan 16 tahun,  kalau untuk laki-laki berumur 19 tahun.

“Banyak masyarakat yang mengabaikan aturan ini, dan saya dengar,   mereka melakukan nikah siri, karena persyaratan di KUA sangat sulit, sebenarnya itu tidak benar,” jelasnya.

Menurutnya, agar tetap berjalan sesuai aturan negara, seharusnya ustadz, kiayi, tokoh masyarakat, dan lainnya yang menikahkan, harus menyampaikan kepada kedua mempelai untuk mengurusnya ke Kantor Urusan Agama (KUA).
Kalau ada KUA yang menolaknya, itu akibat kekurangan syarat. Tentu harus dilengkapi oleh pihak bersangkutan. 

Misalnya,  kalau nikah kecelakaan di bawah umur,  dispensasi pengadilan berbentuk surat hasil persidangan. Kalau cerai hidup duda atau janda melampirkan akta cerai di pengadilan agama. Cerai mati keterangan kematian dari desa.


“Kalau mau izin poligami,  harus minta izin di pengadilan agama,  berbentuk surat dan persetujuan istri,” bebernya.


Dengan poin di atas, mengantisipasi masa depan anak-anaknya. Dan menjaga wanita, karena anak harus memiliki akta kelahiran. Kalau tidak ada buku nikah dari KUA, tentu akan sulit untuk membuat akta tersebut.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sekadau KH Muhdlar nikah di bawah tangan sah. Tetapi jika belum terdaftar negara berdampak buruk dalam pembagian hak-haknya.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekadau Hilir Muhammad Hasby mengatakan, pihaknya pernah menerima aduan terkait nikah di bawah tangan. KUA tidak mengizinkan nikah di bawah tangan.
“Nikah siri,  karena mereka kurang paham dan dipersulit oleh oknum yang mengawinkan itu,” singkatnya. (akh)