DPRD Kalbar Bantah Tudingan Gubernur Cornelis Hambat Pembentukan PKR

Regional

Editor sutan Dibaca : 1555

DPRD Kalbar Bantah Tudingan Gubernur Cornelis Hambat Pembentukan PKR
Gubernur Kalimantan Barat Cornelis (kalbar.antaranews.com)
PONTIANAK, SP - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (F-PDIP DPRD) Provinsi Kalbar, membantah kalau ada tudingan Gubernur Kalbar, Cornelis menghambat pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR). 

“Cornelis sangat setuju PKR. Bahkan Cornelis menginginkan Provinsi Kalbar tidak hanya dimekarkan jadi dua provinsi, tapi justru jadi tiga provinsi, yakni Provinsi Kalbar, Provinsi Kapuas Tengah dan Provinsi Kapuas Raya,” kata Krisantus Kurniawan, anggota F-PDIP DPRD Provinsi Kalbar, Senin (7/3) kemarin. 

Menurutnya, bila dimekarkan wilayah Provinsi Kapuas Raya meliputi Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Provinsi Kapuas Tengah meliputi Kabupaten Landak, Sanggau, Bengkayang, Ketapang dan Kayong Utara.

Provinsi Kalbar, nantinya meliputi Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, dan Sambas.   “Ini skenario desain penataan wilayah Gubernur Kalbar, Cornelis. Masalahnya sekarang, penggerak PKR yang berkedudukan di Sintang, tidak pernah berkoordinasi langsung dengan Komisi A DPRD Provinsi Kalbar dan Pemerintah Provinsi Kalbar,” kata Krisantus.  

Karena tidak pernah berkoordinasi dengan Komisi A DPRD Provinsi Kalbar dan Pemerintah Provinsi Kalbar secara fisik, berimplikasi kepada tidak pernah dilakukan kelengkapan administrasi, semenjak berkas pengusulan pembentukan PKR yang sudah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri pada 5 Nopember 2007.  

Diungkapkannya, sangat tidak mungkin pembentukan PKR tidak melewati koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, karena mencakup sejumlah aspek yang harus dipenuhi.   Di antaranya, adanya surat pernyataan Gubernur Kalbar untuk menyerahkan aset, pernyataan membiayai PKR selama tiga tahun berturut-turut usai disahkan DPR, dan pernyataan bertanggungjawab mensukseskan pemilihan Gubernur Kapuas Raya definitif. 

“Tiga jenis dokumen strategis itu, apapun alasanya mesti disampaikan langsung secara fisik oleh Ketua Panitia Pembentukan PKR, Milton Crosby kepada Gubernur Kalbar, Cornelis,” ujarnya.  

Tapi sejak tahun 2007, Milton Crosby tidak pernah memiliki sikap kerendahan hati menemui Gubernur Cornelis dan Komisi A DPRD Provinsi Kalbar.  

Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Soemarno mengatakan, dibutuhkan dokumen pendukung yang sangat prinsip bagi PKR dari Pemerintah Provinsi Kalbar.  
“Tim Pembentukan PKR mestinya sudah tahu dokumen prinsip yang paling dibutuhkan, agar tidak ditolak pembahasannya di DPR,” ujarnya.  

Sebelumnya, anggota DPR RI asal Kalbar, Sukiman membantah adanya kebijakan pemerintah soal moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Dan jikapun ada, hal itu tidak akan berpengaruh pada tahapan proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya dan daerah pemekaran lain yang telah masuk dalam Amanat Presiden.

Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Grand Design Besar Penataan Daerah dan tentang Penataan Daerah, sudah hampir diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan dengan PP itulah nantinya akan menjadi payung hukum atas penetapan daerah-daerah yang menjadi daerah persiapan.

"Mendagri dan DPR telah sepakat, masa sidang berikutnya atau April, sudah jadi PP itu. Lagi pula selagi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu belum dicabut, tidak mungkin menghentikan pemekaran," kata Sukiman kepada Suara Pemred di gedung DPR RI, Jakarta. (aju/del/ang/lis)