Gugatan Perdata Sengketa Tanah 62.039 Meter Persegi di Desa Arang Limbung, KKR ke PN Mempawah Dinilai Salah Alamat

Regional

Editor sutan Dibaca : 2190

Gugatan Perdata Sengketa Tanah 62.039 Meter Persegi di Desa Arang Limbung, KKR ke PN Mempawah Dinilai Salah Alamat
ILUSTRASI- (dprd-kaltimprov.go.id)
PONTIANAK, SP - Kasus gugatan perdata berupa sengketa pertanahan dilayangkan Hamidy Salim di lahan diklaim seluas 62.039 meter persegi di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya di Pengadilan Negeri Mempawah, dinilai salah alamat.  

Gugatan Hamidy Salim terhadap Leo Chandra Lie alias Lie Hin Liauw (Tergugat I), Effenddy Djaya Ateng (Tergugat II), Tarcisius Oerreang Lissau (Tergugat III), Manopo Chandra Ariyanto alias Heng Lie Meng (turut Tergugat I) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, turut Tergugat II), mesti dinyatakan batal demi hukum.  

Hal itu dikemukakan kuasa hukum Tergugat I, II dan III, Tamsil Sjoekoer, Samsil dan Mieske Theresia, dari Kantor Advokat Tamsil Sjoekoer dan Rekan, Pontianak, Rabu (9/3).  

Dua kali dilakukan pengukuran di lapangan, kata Samsil, dua kali pula peta obyek sengketa berubah.   Pengukuran pertama, berdasarkan berita acara 134/BA/SPP/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011.

Pengukuran kedua, berita acara 236/BA/SPP/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013.   “Obyek gugatan tidak jelas. Tapal batal di sebelah utara yang diperoleh, sama sekali tidak kelihatan jalan. Sedangkan menurut penggugat, tapal batas di utara ada jalan,” kata Samsil.  

Pada dokumen gugatan Andel dan Usman Juntak, kuasa hukum Penggugat (Hamidy Salim), mengklaim dari 62.039 meter persegi lahan sengketa, diakui 24.538 meter persegi milik Tergugat I (Leo Chandra), 27.968 meter persegi milik Tergugat II (Effendhy Djaya Ateng) dan 9.538 meter persegi milik Tergugat III (Tarcisius Oerreyang Lissau).  

Hamidy Salim membeli sebidang tanah di Desa Arang Limbung dari Manopo Chandra Ariyanto alias Heng Lie Meng. Belakangan selaku mantan penjual, Manopo Chandra turut dijadikan Tergugat I oleh Hamidy Salim.  

“Gugatan Penggugat dinyatakan salah alamat, karena merupakan gugatan komulatif subyektif yang dilarang undang-undang,” kata Samsil.  

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 3750, Desa Arang Limbung, Kutipan SU.Sem Nomor 492/1982, tanggal 7 April 1982 seluas 48.210 meter persegi. 

 Tanah dimaksud diklaim milik penggugat dengan nomor sertifikat 2113, Desa Arang Limbung, Gs. 710/1987, tanggal 3 Maret 1987 luas 72.800 meter persegi.   Tergugat II berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 4138, Desa Arang Limbung, SU 834/1982, tanggal 28 Agustus 1982 luas 46.410 meter persegi dan Tergugat III berdasarkan sertifkat hak milik Nomor 1249, Desa Arang Limbung, SU.Nomor 4153/2003, tanggal 16 Desember 2013 seluas 15.873 meter persegi.  

Tanah dimaksud diklaim penggugat sebagai miliknya dengan sertifikat nomor 2113, Gs. 710/1987, tanggal 3 Maret 1987 seluas 72.800 meter persegi.   “Apabila dilihat dari posita gugatan Penggugat, maka tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Tergugat I, II dan III,” ujar Samsil.  

Diungkapkan Samsil, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 524 K/Sip/1974, jo yurisprudensi MARI Nomor 343/Sip/1975 yang menegaskan gugatan yang diajukan kepada lebih dari satu orang tergugat.  

Kemudian, di antara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri. 

Tamsil Sjoekoer menambahkan, penggugat (Hamidy Salim), merupakan pihak yang tidak mempunyai hak dan kepentingan terhadap tanah obyek sengketa.  

“Karena tanah milik Penggugat letak dan batas-batasnya berbeda dengan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa milik Tergugat I, II dan III,” ujar Tamsil.  

Hal ini dapat dilihat dari tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 20113, Desa Arang Limbung.   Penggugat mengklaim, batas di utara dengan tanah milik adat, selatan milik adat dan timur milik adat, barat milik nomor 1777, Gs. 711/1987.  

Sedangkan tanah milik Tergugat I sebagai dimaksud sertifikat hak milik nomor 3750, Desa Arang Limbung, dengan batas di utara dengan Ali bin Muhammad (sekarang milik Hamidah), sebelah timur dengan jalan (sekarang jalan sekunder/Wonodadi 2), di barat tanah negara.  

Tanah milik Tergugat II, sesuai sertikat nomor 4138, Desa Arang Limbung, di utara berbatasan dengan Kasim, selatan dengan tanah Sumarno (sekarang milik Tergugat III), di timur dengan rencana jalan (jalan sekunder/Wonodadi 2), di barat dengan tanah negara.  

Tanah milik Tergugat III, sesuai sertifikat nomor 12429, Desa Arang Limbung (jalan sekunder), dengan di utara berbatasan dengan tanah Bujang bin Hasan (milik Tergugat II), di selatan dengan tanah Abdul Syukur (sekarang milik Tergugat I), timur rencana jalan (jalan sekunder/Wonodadi 2), di barat dengan tanah M. 9598 SU.446/1999.   Dari sini, lanjut Tamsil, materi gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

Tidak jelas obyek sengketa, yaitu ukuran panjang berapa. Maka konsekuensi hukumnya gugatan pantas untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.   Leo Chandra mengatakan, telah membuat laporan polisi di Polda Kalbar, tanggal 14 Juli 2014, sehubungan penyerobotan lahan dilakukan Hamidy Salim.


Dalil Hamidy Dimentahkan BPN  

DALIL Hamidy Salim, Penggugat yang melakukan gugatan terhadap Tergugat I (Leo Chandra alias Lie Hin Liauw), Tergugat II (Effendhy Djaya Ateng), Tergugat III (Tarcisius Oerreyang Lissau), turut Tergugat I (Manopo Chandra Ariyanto alias Lie Meng) dan turut Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, sudah dimentahkan.  

Antonius, petugas Suvervisi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, membuat surat pernyataan di atas materai berupa bantahan terhadap dalil Hamidy Salim di Pontianak, 12 Desember 2014.  

Menurut Antonius, pengukuran yang dilaksanakan Kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 Agustus 2011, tidak dimaksudkan untuk membenarkan posisi letak sertifikat sesuai dengan petunjuk Manopo Chandra (dimana tanahnya sekarang dibeli Hamidy Salim).  

“Pengukuran untuk mengetahui letak dan bentuk bidang tanah yang diklaim, sehingga diperoleh gambaran perbandingan antara gambar sertifikat dengan gambar klaim penguasaan fisik,” ungkap Antonius.  

Antonius menegaskan, segala akibat yang timbul kemudian hari, akibat dari pengukuran berdasarkan penunjukan batas sesuai klaim Manopo Chandra, baik perdata maupun pidana, merupakan tanggung jawab penunjuk batas sepenuhnya.  

Dari hasil pengukuran berdasarkan penunjukan atas oleh pemilik, kata Antonius, didapat hasil, bentuk gambar serta arah orientasi peta dari gambar hasil pengukuran, tidak sesuai dengan yang ada di dalam sertifikat.  

Sebelum pengukuran, Manopo Chandra, dimana tanahnya sekarang sudah dibeli Hamidy Salim, diklaim lokasi yang diukur merupakan letak obyek sertifikat hak milik nomor 2113, Desa Arang Limbung, SU.Nomor 710/1987 eluas 72.800 meter persegi.  

Kepala BPN Kabupaten Kubu Raya, Herculanus Ricardho Lassa, dalam jawabannya di Pengadilan Negeri Mempawah, 31 Agustus 2015, menilai gugatan Penggugat keliru dan salah alamat.   Keliru karena gugatan aquo seharus ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana segala perbuatan yang diperbuat oleh Turut Tergugat II (BPN Kabupaten Kubu Raya), adalah suatu perbuatan Tata Usaha Negara.  

Yakni menerbitkan serfikat hak atas tanah dan peralihannya serta melakukan pengembalian batas serifikat-sertifikat yang keseluruhan kegiatan dimaksud merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.   “Keputusan Tata Usaha Negara, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata usaha Negara. Bukan Pengadilan Negeri Mempawah,” kata Lassa. (aju/hd)