Wacana Syarat Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Independen Diperberat

Regional

Editor sutan Dibaca : 1503

Wacana Syarat Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Independen Diperberat
ILUSTRASI (antarafoto)
Jakarta, SP - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Revisi itu dianggap sebagai cara untuk menjegal pencalonan Basuki Cahaya Purnama (Ahok) untuk maju pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR, Lukman Edy membenarkan rencana peningkatan persentase syarat dukungan bagi calon independen di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Rencana itu nantinya akan diakomodir melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada. "Ini karena syarat independen jauh dari syarat partai politik. Jomplang. Kami naikkan agar tetap berkeadilan," ujar Lukman, Selasa (15/3).

Awalnya, syarat dukungan KTP bagi calon independen berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah 6,5-10 persen dari jumlah pemilih di pemilu sebelumnya.

Ini merupakan hasil gugatan masyarakat, karena syarat sebelumnya adalah berdasarkan jumlah penduduk. Menurutnya, syarat dukungan bagi calon independen menjadi lebih ringan sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun lalu.

Syarat dukungan untuk calon dari parpol naik 5 persen menjadi 20 persen dari jumlah suara. Karenanya, dia berpendapat persentase dukungan bagi calon independen juga harus diperberat agar berimbang.

"Ada dua model yang diwacanakan. Yang pertama, syarat dukungan adalah 10-15 persen dari DPT (jumlah pemilih) atau yang kedua 15-20 persen dari DPT," tuturnya.


Menanggapi hal itu, Basuki mengungkapkan, tidak terlalu memikirkan masa depannya sebagai Gubernur. Menurutnya, jabatan yang dia pegang sekarang merupakan sebuah amanah dan tak perlu diperebutkan oleh orang-orang.

Jika memang Tuhan menghendaki dirinya kembali menjadi gubernur maka itu akan dia jalani, sedangkan jika tidak maka dia pun tidak akan mempermasalahkannya.
"Saya santai saja karena jabatan itu amanah, yang penting adalah kerja dengan benar," ujarnya.

Landasan Hukum
Landasan hukum pengusungan calon kepala daerah dari jalur independen, tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

UU tersebut merupakan perubahan dari aturan sebelumnya, untuk menyesuaikan dengan keputusan MK. Sejak dimungkinkannya pengusungan calon kepala daerah dari jalur independen pada tahun 2004, ternyata sudah ada beberapa pasangan calon independen yang berhasil memenangkan pilkada.

Sebelumnya, ada pasangan Muda Mahendrawan-Andreas Muhrotein berkompetisi dalam Pilkada Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, pada 2008. Muda-Muhrotein memilih jalur independen, karena mereka ingin memimpin daerah tanpa terbebani keharusan balas budi. Perjuangan mereka mewujudkan visi, misi, dan janji kampanye pun lebih terfokus mengingat dukungan rakyat yang riil adanya.

"Kami menggalang dukungan masyarakat melalui pengumpulan KTP. Kami kepala daerah pertama dari jalur independen di Kalimantan. Walaupun demikian, hubungan kami dengan DPRD harmonis, karena kami membangun komunikasi politik yang baik," ungkap Muda.

Pasangan independen itu memenangi Pilkada 2008 dalam dua putaran, dengan mengalahkan pasangan yang digadang PDIP, yakni Sujiwo-Raja Sapta Oktohari.

Pada Pilkada serentak 9 Desember 2015, Martin Rantan-Suprapto yang didukung Koalisi Rakyat (Indpenden) berhasil memenangkan pertarungan Pilkada di Ketapang. Martin-Suprapto unggul diurutan teratas dengan 64.711 atau 31,23 persen suara.


Di Nusa Tenggara Timur, pasangan Bupati-Wakil Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome-Nikodemus Rihi Heke, berhasil mengumpulkan 37.000 lembar KTP dari 52.000 pemilih. Mereka pun memenangi Pilkada Kabupaten Sabu Raijua pada 2015, melalui jalur independen dengan raihan suara 23.912 atau 59,26% dari suara sah.

"Kami maju karena dukungan rakyat. Kalau rakyat sudah mendukung, ikuti saja. Suara rakyat suara Tuhan," tutur Marten di Kupang. Marten menyarankan partai politik ringan hati mendukung calon kepala daerah dari jalur independen, seperti dilakukan Partai NasDem dengan mendukung Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Dukungan terhadap calon independen itu lebih riil." Pasangan Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto yang maju dari jalur independen memborong 70% suara dalam Pilkada Kabupaten Rembang, Jateng, pada 9 Desember 2015. "Jika maju lewat parpol pasti gagal. Dengan jalur independen, kami mendulang suara riil karena mengumpulkan sendiri KTP dari pendukung," kata Sugeng yang juga Ketua DPD Partai NasDem Rembang.

Abdul Hafidz menambahkan, bukti dukungan riil itu tampak dari banyaknya warga yang sukarela menyerahkan KTP langsung kepada dirinya dan tim pemenangan. "Kami berkeliling 18 jam sehari. Jika perlu, saya tidur di rumah warga, tidak saja saat kampanye, tetapi kapan saja," ujar Abdul Hafidz.

Hubungan Harmonis


Ketua Fraksi Partai NasDem, Viktor Laiskodat tak sepakat dengan wacana kenaikan syarat dukungan terhadap calon independen. Terlebih saat ini sudah mepet dengan waktu pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2017.

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum akan dibuka sekitar September 2016. “Syarat calon independen tidak bisa (dinaikkan sekarang). Aturan tidak boleh berlaku surut,” kata Viktor di Gedung DPR RI.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Johnny G Plate menuding wacana kenaikan syarat dukungan calon independen bersifat pragmatis, dan berpotensi menjegal kader dan bakal calon kepala daerah yang hendak mendaftar.

“Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, mestinya dapat menghasilkan kepala daerah yang lebih baik,” ujarnya.


Dia menegaskan, bila syarat calon independen diperberat maka berdampak terhadap kemungkinan kader potensial. Menurutnya, syarat independen bisa menjadi jalur bagi calon yang tak lewat parpol.

"Apabila syarat itu diperberat, kita menutup kemungkinan kader untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, kami melihat usaha untuk menaikkan threshold, hanya untuk jegal dan itu kontraproduktif bagi demokrasi," tuturnya.


Tak Konsisten


Bakal Calon Walikota Singkawang Andi Syarif dari jalur independen mengatakan, rencana perubahan syarat pencalonan dari jalur independen yang saat ini tengah digodok di tingkat DPR RI, merupakan bentuk tidak konsistenya pemerintah dalam mengeluarkan peraturan.

Bahkan, sikap plin-plan yang ditunjukan pemerintah merupakan bentuk kekhawatiran dari partai politik, terhadap peluang menang para calon kepala daerah yang berasal dari jalur independen.

"Aturan awal kan mereka yang buat. Dan ada fenomena dimasyarakat bahwa banyak pasangan independen yang menang. Ini membuat partai politik ketakutan, nilai bargaining mereka akan turun jika independen menang," katanya.

Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung menyayangkan wacana yang coba digulirkan dengan menambah persentase jumlah dukungan bagi calon independen. “Belum perlu itu (revisi). Laksanakan saja UU Pemilu dengan benar, itu sudah sangat baik,” ujarnya kepada Suara Pemred.

Lagi pula tidak perlu dikhawatirkan pencalonan kepala daerah dari jalur independen. Pasalnya, masyarakat sudah paham siapa yang mesti mereka pilih saat pemilihan. Tentu, figur yang dirasa mampu memimpin yang akan dipilih.

“Mereka (calon independen) punya hak. Bukan berarti (calon dari) partai ini lebih baik dari independen. Kalau semuanya lewat partai, independen itu dihapus saja,” katanya.

Menurut Suyanto, merevisi UU Pemilu itu belum begitu penting. Harusnya yang dipikirkan oleh legislator di pusat, yaitu bagaimana membuat aturan untuk mengantisipasi adanya calon tunggal di pemilihan kepala daerah.

Selain itu, hal lain yang perlu diatur adalah calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum dan terbukti bersalah oleh pengadilan, hendaknya untuk tidak diloloskan. “Kacau kalau diikutkan Pilkada. Sebagaimana baru-baru ini kasus kepala daerah di Ogan ilir,” tuturnya.

Tak Pernah Menang
Direktur Eksekutif Polcomm Institute, Heri Budianto menilai jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap ngotot maju di jalur independen, jalan yang dia tempuh akan sangat berat.

Pasalnya, belum ada sejarah di DKI Jakarta pasangan calon dari jalur perseorangan ini, berhasil memenangi pemilihan gubernur di ibu kota. "Kalau tetap di jalur independen memang agak berat. Artinya, berdasarkan sejarahnya independen tidak pernah menang di DKI. Cukup berat, malah berat sekali. Infrastruktur politiknya harus kuat," kata Heri.

Ia menilai, maju melalui jalur perseorangan pada proses pencalonan yang mensyaratkan jumlah KTP atau formulir dukungan dari KPU merupakan hal berat. "Proses pencalonan saja sudah harus melakukan pekerjaan besar dan berat. Kalaupun nanti jadi, untuk independen itu berat," ujarnya.

Kemunculan calon independen dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak bisa dianggap sebagai upaya deparpolisasi, melainkan koreksi terhadap sistem kaderisasi dan kinerja parpol.
 "Ini bukan soal deparpolisasi, tapi partai yang lemah dalam menjalankan fungsi utama yaitu kaderisasi untuk menempati jabatan politik," kata pengamat politik dari Fisip Universitas Indonesia,

Maswadi Rauf. Menurutnya, sebagian besar parpol belum memiliki calon yang dianggap tepat, sehingga mereka menunggu perkembangan siapa calon yang paling populer.
"Partai masih menunggu siapa orang yang cocok untuk diajukan. Di sini, terlihat partai kurang percaya diri untuk mengajukan calon," papar Maswadi.

Sementara, politisi PDI Perjuangan Eva Sundari menyayangkan kemunculan isu deparpolisasi, terkait rencana pencalonan Ahok dalam bursa calon Gubernur DKI Jakarta. "Sayangnya, ketika problem komunikasi antara Ahok dan PDI-P, itu dikerdilkan menjadi isu deparpolisasi," kata Eva.

Problem komunikasi itu, terlihat dari sikap Basuki Tjahaja yang kurang sabar menunggu proses mekanisme penjaringan calon kepala daerah di PDI-P. "Kita 'kan bukan seperti relawan Teman Ahok yang cair. Di PDI-P itu ada proses penjaringan, ada musyawarah khusus," katanya. (umr/jee/ant/cnn/det/bbc/loh/lis)