Gapki Kalbar Menyayangkan Perancis Kenakan Pajak Tambahan Minyak Kelapa Sawit

Regional

Editor sutan Dibaca : 911

Gapki Kalbar Menyayangkan Perancis Kenakan Pajak Tambahan Minyak Kelapa Sawit
Petani menyiram bibit sawit yang telah disertifikasi di Desa Desa Alue Piet, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, Rabu (2/3). Sertifikasi benih kelapa sawit guna meningkatkan kualitas hasil produksi serta mencegah beredarnya bibit palsu.(ANTARA FOT
PONTIANAK, SP - Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar, Idwar Hanis menyayangkan sikap parlemen Perancis, menyetujui pengenaan pajak tambahan atas minyak sawit yang digunakan dalam makanan mulai tahun 2017.

Idwar menyebutkan, keputusan tersebut bersifat diskriminatif.
“Saat ini kita berharap sekali pemerintah kembali melobi pihak Perancis. Karena penetapan pajak tambahan dianggap merugikan perkebunan sawit di Indonesia,” tuturnya.

Idwar menyebutkan, selama ini Francis bukan sebagai daerah tujuan ekspor CPO. Tiongkok dan India adalah dua negara pengimpor CPO. Hanya saja, yang menjadi kekhawatirkan adalah, bila kebijakan Francis tersebut bisa mempengaruhi negara Eropa lainnya.

Hal itu tentu akan berdampak buruk pada industri sawit Nasional. Terutama pada petani sawit inti, yang menjual tandan buah segar (TBS) kepada perusahaan. Di satu sisi, biaya produksi tinggi, sementara di sisi lain, harga penjualan justru turun.

“Adanya beban pajak tambahan dari Perancis, tentu berpengaruh pada industri sawit di Indonesia,” tutur Idwar.

Sugiarto satu di antara petani sawit di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang berharap, stabilitas harga CPO dapat terus terjadi meskipun pajak impor sawit disetujui parlemen Perancis sebesar 90 euro per tonnya. “Jika stabilitas harga goyah, tentu yang dirugikan adalah masyarakat atau petani kecil,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini sudah banyak terjadi persoalan seperti konflik sosial masyarakat dengan perusahaan. Jika ditambah lagi dengan goyahnya stabilitas harga akibat pajak impor, tentu masyarakat akan semakin terbebani.

"Kita yang petani kecil ini yang akan merasakan dampak negatifnya, makanya kita harap semuanya baik-baik saja," ungkapnya.

Ia mengatakan, dengan setujunya parlemen Perancis menetapkan harga pajak impor, maka lebih baik jika perusahaan perkebunan asal Perancis yang masuk di Indonesia, khususnya di Ketapang, tidak diberikan izin dari pada menimbulkan masalah.

"Jika memang hanya merugikan, jangan sampai mereka membuka usaha disini," tukasnya.


Pajak Sawit

Pada Jumat (18/3), Parlemen Perancis menyetujui pengenaan pajak tambahan atas minyak sawit. Tambahan retribusi tersebut disebut bertujuan untuk merefleksikan potensi kerusakan lingkungan oleh perkebunan kelapa sawit. Pajak yang disepakati adalah sebesar 90 euro (US$ 102) per ton.

Tambahan retribusi tersebut bertujuan merefleksikan potensi kerusakan lingkungan oleh perkebunan kelapa sawit. Pajak yang disepakati sebesar 90 euro (US$ 102) per ton. Jumlah tersebut masih jauh di bawah usulan awal yang mencapai 300 euro pada bulan Januari 2016.

Namun produsen yang dapat membuktikan bahwa minyak yang mereka gunakan memenuhi "kriteria kelestarian lingkungan" akan dibebaskan dari pajak tambahan tersebut.

Sebenarnya, pemerintah Perancis yang didukung amandemen membuat pajak progresif, mulai pada 30 euro tahun depan, dan naik menjadi 90 euro di 2020 untuk memungkinkan transisi yang lebih lembut.


Sumber parlemen Francis mengatakan hal itu tidak bisa diserahkan untuk kemudian dipilih karena orang yang mengusulkan hal itu tengah pergi, dan akhirnya membuat pajak di angka 90 euro.

Malaysia dan Indonesia menyatakan protes menjelang pemungutan suara. Adapun Indonesia berencana mengangkat isu ini di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada awal bulan ini.

Perancis mengimpor sekitar 100.000 ton minyak sawit Indonesia per tahun, dan 11.000 ton minyak sawit Malaysia tahun lalu. Namun, pajak ini masih perlu ditinjau di majelis tinggi, yang diharapkan terjadi pada bulan Mei atau Juni. Hal ini adalah bagian dari biaya keanekaragaman hayati yang lebih luas.

Meski demikian, keputusan tersebut membuat pejabat negara meradang. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan, selama ini pemerintah Indonesia mempersyaratkan harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunan yang lebih tinggi bagi negara-negara mitra ekspor. Yang memaksakan sistem produksi ramah lingkungan bersertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Sebaliknya, Darmin beralasan pelaksanaan RSPO membutuhkan biaya besar, sehingga bisa menggerus keuntungan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.  Untuk itu, ia menganggap sudah saatnya negara konsumen produk kelapa sawit dari Indonesia, ikut berkontribusi secara finansial agar keberlanjutan perkebunan sawit tetap terjaga.

"Kalau negara-negara tujuan ekspor minta kita sustainable palm oil, apakah mereka mau bayar lebih untuk itu? Biaya sustainable palm oil itu mahal, dan tidak bisa ditanggung oleh produsen sendiri,” ujarnya.

"Kalau memang konsumennya mau kriteria produk seperti itu, harusnya mereka juga bantu secara finansial dengan membeli secara harga premium.," jelas Darmin.

Menurutnya, Indonesia berani menawarkan hal tersebut, karena produksi produk kelapa sawit akan semakin berkualitas jika standarisasi sustainable palm oil bisa dijalankan. Terlebih, saat ini Indonesia adalah pemain utama produksi kelapa sawit di dunia.

Mengutip data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Indonesia pada tahun ini menghasilkan 31,3 juta ton CPO, dan turunannya atau sebesar 52,5 persen dari produksi produk kelapa sawit dunia yang mencapai 59,6 juta ton.

"Tapi bukan berarti nanti permintaan ini bisa langsung diterima oleh negara-negara tujuan ekspor. Kami akan membuka dialog," ujar Darmin.

Deputi bidang Pertanian dan Pangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, produk kelapa sawit asal Indonesia di negara tujuan ekspor seharusnya sudah dilabeli harga premium semenjak dulu.


Pasalnya, negara-negara pengimpor produk kelapa sawit Indonesia sebelumnya memang sudah sepakat membeli produk kelapa sawit dengan harga lebih tinggi, demi mendukung sustainable palm oil.

"Sekarang saatnya kami menagih janji tersebut, karena hal itu memang sudah kesepakatan bersama. Tapi saya belum bisa sebutkan nama-nama negara yang sekiranya mau mengabulkan keinginan kami ini dalam jangka waktu dekat," tuturnya.


Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli menentang kebijakan Pemerintah Perancis menerapkan pajak progresif untuk produksi minyak kelapa sawit.

Menurut dia, kebijakan Perancis itu akan mematikan industri sawit Indonesia. "Itu akan mematikan sumber kehidupan 2 juta petani kecil sawit Indonesia dengan area lahan kurang dari 2 hektar," kata Rizal.

Kebijakan Perancis itu, juga mengancam kehidupan 16 juta orang Indonesia yang menggantungkan hidup dari kepala sawit. Saat ini, nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 19 milliar dolar AS.

Tak hanya itu, mantan kepala Bulog itu menegaskan kebijakan Perancis bertentangan dengan Amsterdam Declaration in Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020. Kebijakan itu juga melanggar ketentuan WTO dan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) tahun 1994.

Dalam aturan itu, UU suatu negara tidak boleh diskriminatif terhadap impor produk sejenis. Seperti diketahui, dalam rancangan amandemen Undang-Undang Nomor 367 tentang Keanekaragaman Hayati yang berlaku di Perancis, pajak progresif untuk produksi sawit, termasuk dari Indonesia, akan dimulai pada 2017.

Sebagai informasi, produksi kelapa sawit Indonesia telah dilakukan secara berkelanjutan berbasiskan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sejak tahun 2011. Namun, sertifikasi tersebut ditolak oleh pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa karena kedua regional tersebut menggunakan sertifikasi RSPO.

Kementerian Pertanian mencatat, sampai saat ini terdapat 149 perusahaan yang telah mengikuti standar ISPO, dengan total luasan lahan sebesar 1,2 juta hektare.

Berdasarkan catatan GAPKI, nilai ekspor minyak sawit Indonesia tahun lalu hanya mencapai US$ 18,64 miliar, atau turun 11,67 persen dibandingkan 2014 sebesar US$ 21,1 miliar.

Kendati demikian, ekspor CPO dan turunannya secara volume mengalami peningkatan sebesar 21 persen, dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 26,4 juta ton di mana India, negara-negara di Uni Eropa dan China sebagai pasar.

Sebelumnya, Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) Agus Purnomo mengatakan, rencana Perancis tersebut di luar kelaziman norma perdagangan internasional.

Pasalnya, pajak hanya dikenakan terhadap CPO, sementara minyak nabati lain tidak tersentuh. “Pemerintah lewat Menteri Perdagangan sudah kirim surat protes resmi. Kita perlu tunggu reaksi mereka seperti apa. Kami berharap pemerintah semakin lantang menyuarakan ketidakadilan ini,” ujarnya.(teo/loh/det/cnn/tem/lis)