Langganan SP 2

Kalbar Masuk Sepuluh Besar Aduan Masyarakat Ke Komisi Yudisial

Regional

Editor sutan Dibaca : 1242

Kalbar Masuk Sepuluh Besar Aduan Masyarakat Ke Komisi Yudisial
Kantor Komisi Yudisial. (setkab.go.id)
PONTIANAK, SP - Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 3.242 laporan masyarakat pada tahun 2015 kini. Kalbar merupakan daerah yang masuk dalam 10 besar dari jumlah aduan terbanyak ke KY
“Jakarta menempati urutan pertama dengan 295 laporan, menyusul Jawa Timur 173 dan Sumatera Utara 142,” ungkap Anggota Komisi Yudisial, Farid Wajdi, disela-sela pelatihan jejaring Peradilan Bersih dan Antikorupsi di Hotel Santika, Pontianak, Jumat (18/3).

Dari ribuan aduan tersebut, Kalbar menempati urutan ke sepuluh dengan 34 laporan, 1.491 aduan masyarakat dan 1.751 surat tembusan. Sepanjang tahun 2015, KY telah merekomendasikan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung sebanyak 116 orang, dengan rincian sanksi ringan sebanyak 79 orang sedang sanksi sedang sebanyak 29 orang dan sanksi berat sebanyak delapan orang.

"Hal tersebut didasarkan hasil sidang pleno terhadap hakim terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Farid.

Selama 2015, KY telah melaksanakan pelatihan terhadap 300 hakim. Pelatihan-pelatihan tersebut berupa pemantapan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Farid menjelaskan, bahwa satu hal yang disoroti oleh masyarakat adalah perilaku dari hakim.

Perilaku ini disorot baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam keseharian. Oleh karena itu hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Sesuai amanat Undang-undang, Komisi Yudisial adalah yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dia menambahkan, tak sedikit masyarakat yang masih salah kaprah terkait wewenang KY. “Perlu diperjelas, KY bukanlah penegak hukum atau pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan lembaga pengawas etik bagi hakim,” katanya.

Maka, lanjut Farid, semua rekomendasi yang diberikan KY ke Mahkamah Agung (MA) pelaksanaannya harus pula dengan kesadaran etik. “Jadi KY tidak bisa memaksakan rekomendasinya ke MA untuk dijalankan,” ungkapnya. (yoo/ind)