Hermawi Taslim: Pilkada Langsung Tidak Sesuai Konstitusi Pancasila

Regional

Editor sutan Dibaca : 1615

Hermawi Taslim: Pilkada Langsung Tidak Sesuai Konstitusi Pancasila
PANCASILA- (www.sultrakini.com)
PONTIANAK, SP - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung oleh masyarakat bentuk pelanggaran terhadap konstitusi, dan membuktikan Indonesia sudah terseret terlalu jauh di dalam sistem pemerintahan liberal.  

Praktisi hukum dan politik, Hermawi  F Taslim mengatakan, dalam sistem politik Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara, tidak mengenal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.
 

“Sila keempat dari Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kalau Pilkada langsung, ubah dulu sila keempat Pancasila,” kata Hermawi, Minggu (20/3).  

Menurut Hermawi, dalam sistem politik Pancasila, Pilkada mestinya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).  

Pilkada langsung dan pemilihan presiden langsung, bentuk pelanggaran terhadap sistem politik Pancasila.

“Pemilihan langsung Kepala Daerah dan Presiden, hanya dikenal di sebuah negara yang menganut sistem politik liberal,” katanya.  

Hermawi mengatakan, banyak pihak, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), membantah habis-habisan kalau Indonesia sekarang dinilai sudah terlalu jauh terperosok di sistem politik liberal. 

 Tapi faktanya, Indonesia sudah sangat liberal. Dampak sistem politik liberal, intoleransi kehidupan beragama muncul, dan antar masyarakat terkotak-kotak di saat-saat menjelang pelaksanaan pilkada.  

Ini terjadi karena penentuan pilihan politik, selalu bermula dari sesuatu yang paling dalam. Yakni, etnisitas dan religiusitas. 

Hermawi menilai, pilihan sekarang sudah dilematis, apakah mempertahankan pilkada langsung dengan implikasi serius membiarkan negara diambang perpecahan, atau kembali ke DPRD.   “Pilkada langsung, sejatinya sangat tidak sesuai dengan alam dan budaya Bangsa Indonesia. Ini mesti menjadi perhatian serius semua pihak,” katanya.  

Demokrasi bukan segala-galanya bagi masyarakat. Masyarakat hanya butuh kesejahteraan, keamanan dan keadilan.   Ia menilai, ketentuan perundang-undangan melalui amandemen menjelang habis masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014, dengan mengembalikan pilkada di DPRD, sebetulnya bertujuan mengembalikan sistem politik Pancasila secara bertahap.  

Ironisnya, tidak ada satupun pihak yang berani secara terbuka mendukung keputusan Pilkada dikembalikan ke DPRD. Akibatnya ketentuan dibatalkan, dengan keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), agar pilkada langsung tetap diberlakukan.

Hermawi menuturkan, sistem politik Pancasila yang berakar dari ideologi sosialis, sudah sangat cocok bagi Indonesia yang beranekaragam suku, agama, kelompok dan kepentingan budaya. 

Hanya Pancasila yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia dengan konsep pemahaman negara kesatuan.   “Tapi sekarang mulai kita tinggalkan, sehingga muncul intoleransi kehidupan beragama, radikalisme merebak di semua lini kehidupan yang selalu berakhir kepada aksi terorisme,” ungkap Hermawi.  

Sementara itu, Direktur Eksektutif Respublica Political Institut (RPI), Benny Sabdo mengatakan, sila keempat Pancasila mengandung nilai dasar yakni setiap permasalahan diselesaikan melalui mufakat.
 

Dalam kehidupan bersama, bangsa Indonesia menjunjung tinggi mufakat yang dicapai dengan musyawarah. Ini tiada lain merupakan penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam segala segi kehidupan.

Dalam interaksi tersebut diatur hak, wewenang dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam suatu usaha bersama (anggota, warga negara, warga dunia). Pengaturan hak, wewenang dan kewajiban itu, memberi ciri dalam berbagai bentuk demokrasi.

Benny menuturkan, sejatinya Indonesia mengenal demokrasi dalam bentuk demokrasi Pancasila.
Dalam penentuan keputusan, demokrasi Pancasila tidak mengutamakan voting atau pemungutan suara, separuh jumlah tambah satu dan persentase mayoritas.
  “Pelaksanaan demokrasi yang seperti itu digunakan oleh Negara-negara berpaham demokrasi liberal,” ungkap Benny.

Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, setiap orang dibenarkan ikut serta dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Mereka dapat mengeluarkan pendapat, pikiran dan pandangannya.
  “Namun pandangan tersebut harus didasarkan pada pemikiran dan akal sehat manusia atau didasarkan pada pemikiran yang rasional dan bermutu tinggi,” ujarnya.

Jadi setiap perbedaan dalam iklim demokrasi Pancasila, lanjut Beny, dipecahkan melalui kesepakatan bersama atau mufakat. Apabila mufakat telah tercapai, maka setiap orang wajib dengan ikhlas dan legowo, menerima dan melaksanakan keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya.
 

Benny mengatakan, aplikasi liberalisme di Indonesia yang bertolak belakang dengan sistem politik Pancasila, akibat dari amandemen konstitusi, berupa perubahan empat kali terhadap UUD 1945.  

Menurutnya, eforia demokrasi telah membuat nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diabaikan. “Kalau sistem politik liberal terselubung terus dibiarkan, maka perpecahan Indonesia hanya tinggal tunggu waktu,” kata Benny.  

Tahapan Pilkada


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar, Umi Rifdyawati menegaskan, tahapan Pilkada serentak, Rabu, 15 Februari 2017, dimulai awal tahun 2016.   Pilkada serentak tahun 2017 di Provinsi Kalbar, digelar di Kota Singkawang dan Kabupaten Landak.

Pilkada serentak tahun 2018, digelar di Provinsi Kalbar, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, dan Kayong Utara.   “Seluruh tahapan Pilkada serentak di Provinsi Kalbar, sesuai ketentuan yang berlaku. Sama seperti Pilkada serentak tahun 2015,” kata Umi.  

Menurut Umi, payung hukum Pilkada serentak, UU Nomor 8 Tahun 2015, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (aju/lis)