Dirjen Bina Marga: Proyek Jalan Paralel Perbatasan di Kalimantan Mencapai 40 Persen

Regional

Editor sutan Dibaca : 2411

Dirjen Bina Marga: Proyek Jalan Paralel Perbatasan di Kalimantan Mencapai 40 Persen
Proyek Infrastruktur Jalan di kawasan PLBN Entikong, Sanggau, Kalbar. (FOTO SUARA PEMRED/ INDRA)
SANGGAU, SP- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, hingga kini, kemajuan proyek Jalan Paralel perbatasan di Kalimantan mencapai 40 persen.
"Baru 40 persen dari total 1793 kilometer dari Temaju hingga Sebatik di Kaltara (Kalimantan Utara)," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W.Husaini, di sela kunjungan Presiden Jokowi ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu (23/3).

Sementara itu, khusus di Kalbar kemajuannya sudah mencapai 60 persen, dan secara keseluruhan ditargetkan tuntas bisa dilalui secara fungsional pada 2019.
"Fungsional, artinya, meski tidak mulus, sudah bisa dilalui mobil," katanya.

Untuk kondisi itu,  hingga akhir tahun depan, kata Hediyanto, sekitar 400-500 km dari Aruk hingga Nanga Badau, sudah bisa dilalui juga.
"Rata-rata per tahun, kita mampu membuka akses sekitar 200-250 km," katanya.

Dengan demikian, katanya, prioritas jalan paralel ini adalah yang paling dekat dengan garis perbatasan Malaysia karena itu menjadi akses pertahanan.

Di Kalimantan Utara, sekitar 70-80 km akan menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu, karena jaraknya paling dekat dengan perbatasan.

Ia mengatakan, untuk menyukseskan jalan paralel perbatasan tersebut, pihaknya melibatkan TNI. "Total ada 13 tim TNI di Kalimantan, sembilan di antaranya ada di Kalbar," katanya.

Pada bagian lain, pihaknya sedang mengusulkan pembangunan jalan baru semi jalan tol sepanjang 202 km dari Entikong-Pontianak.

"Jalan ini untuk antisipasi agar setelah selesainya Jalan Paralel perbatasan, gejala dan ekses pertumbuhan ekonomi tak mendekat ke Malaysia," ungkapnya.

Jadi, katanya, perlu dibuat jalan akses cepat yang mendekat ke arah Indonesia, Pontianak, termasuk dihubungkan dengan pengembangan Pelabuhan Sei Kunyit.

Sementara, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan pemerintah serius melakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Kalimantan, agar pembangunan di pulau itu bisa dipercepat.

"Saat ini kita memerlukan akses transportasi yang cepat dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Makanya percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi ini juga menjadi perhatian utama kita, khususnya untuk pulau Kalimantan," kata Presiden.

Menurutnya, percepatan infrastruktur itu akan dilakukan di segala bidang dan seluruh daerah, seperti jalan, kereta api, bandara, pelabuhan dan lainnya.

"Sehingga diharapkan terjadi percepatan mobilitas antara orang, barang dan jasa, dan harga transportasi akan lebih murah dan logistik juga lebih murah," tuturnya.

Jika itu semua bisa dibangun, kata Presiden, tentu akan berimbas pada penurunan harga komoditas yang bisa dinikmati oleh masyarakat langsung.

"Makanya saya meminta kepada para menteri PUPR dan petugas pekerjaan jalan dan jembatan Tayan untuk mempercepat kerjanya, agar kita bisa lebih cepat dalam pembangunan,” kata Jokowi.


Diharapkan 1.900 kilometer jalan yang belum selesai dibangun di Kalimantan, juga bisa selesai pada tahun 2019 sehingga semua provinsi di Kalbar bisa terkoneksi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, mendukung, program pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan yang berencana membangun infrastruktur perhubungan laut, darat dan udara terpadu guna mempercepat arus transformasi barang dan manusia di wilayah Kalimantan khususnya Kalimantan Barat.

"Kami pemerintah Provinsi Kalbar mendukung penuh program Kemenhub, untuk membangun sarana dan prasarana perhubungan di Kalbar. Sehingga terwujudnya sistem transportasi terpadu," tuturnya.

Christiandy menjelaskan, pada tahun anggaran 2016 Kalbar mendapat alokasi anggaran antara lain adalah penyusunan masterplan dan DED Terminal Barang Internasional Entikong, pengerukan alur pelayaran/kolam Pelabuhan Pontianak, DED pembangunan jalur KA lintas Pontianak-Batas Negara.

"Sedangkan untuk tahun 2017 kami usulkan penambahan jalur rel kereta api yang menghubungkan Kota Pontianak-Kabupaten Landak-Kabupaten Sanggau-Kabupaten Sekadau," katanya.(ant/det/lis)