Wagub Kalbar: Tahun 2015 Tercatat 788 Kasus KDRT

Regional

Editor sutan Dibaca : 1726

Wagub Kalbar: Tahun 2015 Tercatat 788 Kasus KDRT
ILUSTRASI- Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga. (www.rri.co.id)
PONTIANAK, SP - Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya  sepanjang 2015, tercatat ada 788 kasus.

Saat ini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kebanyakan tidak dilaporkan pada pihak terkait karena dianggap sebagai aib keluarga.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Kalimantan Barat tahun 2016, di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Rabu (23/3).

Menurut wagub,  ada sembilan kabupaten penilaiannya terkendala. Itu dikarenakan tidak adanya jaringan.  Dan  lantaran masih banyak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan ke pihak terkait. Pasalnya, masih ada anggapan bahwa KDRT merupakan aib keluarga yang tidak perlu disebarluaskan.

Christiandy menyebutkan, pada 2014 lalu, berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kalbar, angka KDRT di Kalbar 2013 mencapai 716 kasus.

Sementara, dari blog resmi BP3AKB Kalbar menyebut, data kabupaten/kota se-Kalbar yang masuk ke SKPD terkait yang dihimpun oleh BP3AKB sampai dengan November 2014, angka KDRT berjumlah 984 kasus. Itu artinya ada peningkatan drastis kasus KDRT dari 2013 ke 2014.

Sedangkan di 2014 ke 2015, terdapat penurunan jumlah yang signifikan. "Dari 2014 ke 2015, ya ada penurunan yang cukup signifikan. Sebetulnya angka 788 kasus itu masih cukup tinggi," komentar satu di antara aktivis perempuan Kalbar, Karsinah saat dihubungi Suara Pemred.

Karsinah meyakini, kasus KDRT yang terjadi di Kalbar jika betul-betul ditelusuri maka jumlahnya akan lebih besar lagi. Seringkali korban KDRT yang dalam hal ini kebanyakan dari kalangan perempuan dan anak, seolah menutup diri untuk mengekspos kekerasan yang dialami mereka.

"Selain menganggap pelaporan KDRT sebagai hal yang tabu, tingkat pendidikan dan keberadaan korban yang jauh dari kota sehingga sulit mendapatkan akses, juga sangat mempengaruhi kasus- kasus KDRT masih banyak yang tidak terungkap," terangnya.    

Di Indonesia sendiri, kasus KDRT yang mencuat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data Komnas Perempuan pada 2012, setidaknya ada 8.315 kasus setahun. Kemudian, 2013 mengalami kenaikan menjadi 11.719 kasus dan pada 2014 menjadi  289.336 kasus.

Asisten II Setda Provinsi Kalbar, Lensus Kandri dalam kegiatan sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan KDRT di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) pada November 2015 lalu mengatakan, terjadinya kenaikan kasus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, masalah-masalah pribadi yang terjadi antara anggota keluarga tidak diselesaikan.

Selain itu, karakteristik nilai budaya patriarki yang dianut masyarakat Indonesia secara tidak langsung membuat timbulnya pemikiran bahwa perempuan mempunyai posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki, sehingga selalu dilecehkan dan dianggap sebagai mahluk lemah.

“Doktrin agama yang ada di Indonesia juga menempatkan perempuan korban KDRT dalam keadaan sulit, karena perempuan sulit mendapatkan dukungan dari keluarga dan komunitas. Hal ini diperparah dengan kurangnya tanggapan dari penegak hukum terkait upaya tindak lanjut laporan dan penanganan korban KDRT,” katanya.

Hal ini menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan bagi ketahanan keluarga. Karena terjadinya KDRT memicu perempuan/istri mengajukan gugatan cerai dan kejadian ini telah banyak terjadi dan diproses di pengadilan agama.

Kasus KDRT Lansius seperti fenomena gunung es. Dibalik jumlah kasus yang terungkap pada kenyataannya masih banyak kasus yang tidak terungkap. Dia berharap kasus itu tidak terjadi di kalangan ASN di Kalbar, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat, Anna Veridiana Iman Kalis MP mengatakan, jika menilik dari kasus-kasus yang terjadi, kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang selalu meningkat.

Meski jumlah kasus yang terjadi di Kalbar terbilang lebih kecil dibanding daerah lain di Indonesia. Misalnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat, dimana angkanya di atas seribu kasus.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Saat ini kita harus pandai mengontrol diri. Bagi orang tua harus mengontrol anak-anaknya ketika di luar maupun di dalam lingkungan keluarga,” ujarnya belum lama ini.

Pihaknya mencatat, setidaknya dari ratusan kasus KDRT yang terjadi, sekitar 30 persen di antaranya melibatkan anak-anak.

Sementara ada juga kasus yang terjadi karena perdagangan manusia, mengingat Kalbar berada di daerah perbatasan. “Kekerasan juga tidak hanya berlaku secara fisik. Namun, bisa juga karena menelantarkan anak-anak,” katanya.

Untuk itu, peran orangtua dan kesadaran harus lebih ditingkatkan. Pengawasan juga harus lebih diperketat, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Selalu mendekatkan diri pada Tuhan, membentuk akhlak dan karakter yang baik serta mengontrol anak-anak.

“Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu tolong kita sama-sama membentengi keluarga kita masing-masing, awasi anak-anaknya agar terhindar dari kekerasan anak dan perempuan,” kata Anna Kalis.  (umr/ant/ind)