Wali Kota Sutarmidji Ancam Gembong Gafatar di Kota Pontianak

Regional

Editor sutan Dibaca : 1117

Wali Kota Sutarmidji  Ancam Gembong Gafatar di Kota Pontianak
Para eks Gafatar Kalbar ketika dipulangkan melalui Bandara Supadio Pontianak Sabtu (23/1) dini hari. (FOTO SUARA PEMRED/ SUTAN)
PONTIANAK, SP – Wali Kota Sutarmidji menegaskan, tengah mempelototi terhadap sejumlah pihak yang patut diduga sebagai gembong Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kota Pontianak.  

Sutarmidji mengemukakan hal itu, menanggapi keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) berupa larangan seluruh aktivitas Gafatar di Indonesia.  

“Dedengkotnya tetap saya awasi. Kalau masih ngomong bernada membela Gafatar, akan saya tindak, karena sudah ada payung hukumnya,” kata Sutarmidji, Minggu (27/3).  

Menurutnya, dipandang dari sisi apapun oleh agama apapun itu, sudah jelas ajaran Gafatar menyesatkan masyarakat.  

Sementara Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot mengatakan, surat keputusan bersama Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, tanggal 29 Februari 2016, berupa larangan Gafatar, membuat Pemerintah Daerah lebih leluasa melakukan pencegahan dan penindakan.  

“Sangat mendukung larangan Gafatar, karena sebagian besar aktivitas intelektualnya berpotensi melawan pemerintah,” kata Adrianus Asia.  

Adrianus menambahkan  semua institusi penegak hukum seperti polisi dan jaksa, dan didukung TNI, secara otomatis bersinergi mencegah dan penindakan terhadap sejumlah pihak, baik dengan perkataan maupun perbuatan, masih terbukti mendukung Gafatar.  

Sementara, Wakil Bupati Sintang, Askiman mengatakan, ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk bertindak, setelah keluarnya SKB.   “Pemerintah Daerah, bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat. Gafatar harus dijamin steril dari wilayah Bumi Pertiwi dari Sabang sampai Merauke. Jangan coba-coba lagi Gafatar berulah,” kata Askiman.  

SKB larangan aktivitas Gafatar dikeluarkan Jaksa Agung, Nomor 93 Tahun 2016, Menteri Dalam Negeri, Nomor Kep-043/A/JA/02/2016 dan Menteri Agama, Nomor 233-865 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo, mengatakan inti dari SKB itu, tentang perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut atau simpatisan untuk menghentikan penyebaran kegiatan keagamaan yang menyimpang.

"Ada lima point keputusan bersama yang dikeluarkan terkait Gafatar," kata Jaksa Agung Prasetyo di Jakarta, Kamis, 24 Maret 2016.

Prasetyo mengatakan, SKB tiga menteri dikeluarkan setelah mendapat masukan dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan kesimpulan Gafatar telah mengajarkan pemahaman yang sesat kepada masyarakat.
 

"Memberi perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan simpatisan Gafatar, dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut Indonesia," kata Prasetyo.  

Bagi mantan pengurus, anggota, pengikut Gafatar yang tidak mengindahkan peringatan ini, akan dikenai sanksi.

Prasetyo meminta masyarakat dapat memahami keputusan ini. Mantan pengikut Gafatar mau memahami, menyadari, dan mematuhi keputusan yang telah dikeluarkan ini.  

"Kepada masyarakat yang kebetulan ada warganya yang sempat terbawa arus, mengikuti ajaran Gafatar dan bermigrasi ke tempat lain, ketika kembali ke halamannya, tentu kami harap masyarakat asalnya bisa menerima dengan baik," kata Prasetyo.  

Gafatar mencuat setelah dokter Rica Tri Handayani menghilang dan diduga pernah mengikuti organisasi ini.   Dokter Rica bersama anaknya dilaporkan hilang sejak 30 Desember 2015 di Yogyakarta dan pernah di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin, 11 Januari 2016. 

Dosen Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (Unesa) Mochammad Yasir Alimi, memberikan solusi untuk mencegah penyebaran paham-paham negatif seperti Gafatar.   Yasir menyarankan kepada masyarakat terutama umat muslim untuk berhati-hati ikut pengajian dan bertanya lebih dulu tentang ilmu agama sang ustadz,serta alirannya apa.  

“Kalau ustadznya hanya belajar dari buku saja, tentu jangan diikuti. Apalagi hanya belajar dari google atau postingan berita. Jangan sampai urusan agama dan akhirat itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya dan yang tidak punya guru,” ujarnya.  

Ia menyarankan, supaya orang tidak menyerahkan urusan agama pada dunia cyber. Yaitu, wartawan yang tidak diketahui namanya, siapa gurunya, apa disiplin ilmunya, dan kesehatan jiwanya.  

“Intinya jangan serahkan urusan akhirat kita pada makelar ideologis. Carilah wali atau kiai yang benar-benar paham tentang agama untuk belajar. Karena inti agama adalah untuk membebaskan, bukan untuk menindas atau mengajarkan kebencian,” tutur Yasir.  

Yasir menegaskan pentingnya penguatan cinta Tanah Air dan Bangsa. Pancasila adalah saripati ajaran ketuhanan yang sudah terbukti kebenarannya.  

Sebelumnya, Manan Imanulhaq, Anggota Komisi VIII DPR menyatakan, paham radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), harus diberantas dari Indonesia, karena paham itu membawa ajaran sesat.  

Paham itu teridentifikasi bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) dan mereka mengancam perdamaian dan persatuan di Indonesia. Upaya pencegahan paham radikalisme dan mengarah pada pecah belah bangsa Indonesia harus lebih masif dan intensif.  

“Jika tidak, ancaman ISIS dan organisasi seperti Gafatar ini akan terus muncul. Gafatar terindikasi merupakan pecahan Al Qiyadah Al Islamiah yang dahulu dipimpin Ahmad Musadeq,” ujarnya.(aju/ant/okz/lis)