Waspada, Travel Umroh Bodong

Regional

Editor sutan Dibaca : 1727

Waspada, Travel Umroh Bodong
DPR akan menggodok RUU Haji dan Umrah untuk menertibkan travel nakal. (politik.news.viva.co.id)
Pontianak, SP – Bila Anda ada rencana ingin berangkat umroh, ada baiknya Anda membuat kesepakatan tertulis dengan pihak travel yang akan memberangkatkan Anda ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji kecil.

Bila tidak,  Anda menjadi korban penipuan dari travel yang Anda tunjuk.
  Saat ini ibadah umroh semakin menjadi pilihan bagi masyarakat, sambil menunggu keberangkatan haji yang lama akibat makin panjangnya antrian.

Karena itu, sangat penting bagi masyarakat agar memilih travel perjalanan umroh yang baik dan dapat dipercaya.   Tujuannya tentu saja, agar dapat menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama sampai gagal berangkat atau bahkan tertipu sehingga kehilangan uang yang telah disetorkan.  

Setidaknya itulah pengalaman dialami Iman. Warga Pontianak Timur ini, tiga bulan lalu, menyelenggarakan ibadah umroh. Ia menggunakan travel yang melayani umroh. Kantornya ada di Pontianak Kota.  

“Awalnya pihak penyelenggara menjanjikan kami memberikan hotel penginapan dekat dengan Masjidil Haram, Arab Saudi. Tapi sampai di sana ternyata jauh. Jaraknya bahkan sampai dua kilometer,” tutur Iman.  

Ia dan pihak keluarga pun komplain. Tapi dari pihak penyelenggara justru lempar tangan. ”Kami hanya sub agen travel saja. Sedangkan agen induknya di Jakarta,” tutur Iman, menirukan pernyataan dari pihak travel tersebut.  

Wani, jamaah umroh asal Kota Pontianak yang juga merasakan hal sama. Pelayanan travel yang buruk, mulai dari jadwal keberangkatan hingga fasilitas penginapan yang disediakan sama sekali berbeda dari apa yang dijanjikan pihak travel sebelum dirinya berangkat.  

“Kita mau komplain gimana caranya? Mau lapor polisi jadi ribet,” tuturnya.  

Pengepul Umroh
Kalangan penyelenggara umroh di Kota Pontianak mengingatkan masyarakat, mewaspadai tawaran dari pihak yang menjanjikan memberangkatkan jamaah dengan biaya murah, namun tanpa izin yang jelas.

Seorang pemilik Ihya Tour dan Travel, Heru W Djarkasie saat dihubungi di Pontianak menyatakan, masalah jamaah yang gagal berangkat, visa tidak terbit dan terlantar di Jakarta atau negara transit bahkan penipuan yang menyebabkan hilangnya dana jemaah yang telah dibayarkan, bukan rahasia umum lagi.
 
“Ini karena ada penyelenggara umroh yang secara legalitas masih dipertanyakan," kata Heru, Jumat.

Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu adanya jamaah yang terlantar di Thailand selaku negara transit. Jika dibiarkan maka pihak penyelenggara seperti itu, akan terus berulang setiap tahunnya di Kalbar.

"Ini jika tidak mampu membedakan antara penyelenggara perjalanan ibadah umroh dengan pengepul jamaah umroh," kata dia.

Ia melanjutkan, untuk membedakannya, penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang resmi memiliki ciri-ciri, seperti legalitas terdiri atas Akta Pendirian Biro Perjalanan Wisata (BPW), Surat izin usaha Biro Perjalanan Wisata, Surat izin Tetap Usaha Pariwisata, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

Kemudian, untuk legalitas dari kementerian terkait di Jakarta atas nama perusahaan tersebut pula, beserta kelengkapan administrasinya. Seperti Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI, Izin Kementerian Agama RI, Sertifikat ASITA, Sertifikat Asosiasi Penyelenggara Umroh dan Haji (HIMPUH).

Ia mengatakan, jika mengacu ke aturan tersebut, maka lembaga atau sektor terkait untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh, hanya tiga perusahaan. Yaitu, PT Ihya Tour & Travel, PT Muzdalifah, dan PT Al Mahdar.

Ia mengingatkan, saat ini Kementerian Haji Arab Saudi menetapkan dan mengharuskan penggunaan system E-Umroh, dalam proses reservasi visa umroh di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Khusus di Indonesia, hal ini akan berlaku sangat ketat karena ditemukan banyak pelanggaran dalam proses permohonan visa. Hal itu disebabkan penyelenggaraannya 60 persen dilakukan pihak yang dianggap ilegal.

Ia mengungkapkan, modusnya umumnya dilakukan oleh penyelenggara perseorangan yang berlindung di balik nama pondok pesantren, KBIH ataupun lembaga dakwah ataupun ormas atau nama lainnya.

“Proses visa umroh umumnya dilakukan dengan cara, input data bodong atau data palsu yang berkaitan dengan penggunaan pesawat dan hotel di Madinah ataupun di Mekkah,” ujarnya.

Dampaknya, adalah ratusan orang gagal berangkat umroh pada akhir tahun 2014, walaupun pihak yang menyelenggarakan beralasan pesawat tidak dapat izin mendarat, pesawat tidak dapat izin parkir, visa sulit dan lain sebagainya.
 

"Karena pada hakekatnya, penyelenggara tidak mampu membuktikan bahwa, dirinya legal di mata pemerintah Saudi Arabia," katanya menegaskan.

Ia menjelaskan prosedur mendapatkan visa umroh, dengan penyelenggara resmi harus mengajukan permohonan kepada muassasah melalui provider, mempersiapkan tiket asli Jakarta-Jeddah PP maksimal satu kali transit, mempersiapkan kontrak hotel di Madinah dan Mekkah yang telah memiliki tasneef dari Kementerian Haji Arab Saudi, dan terdaftar dalam daftar hotel muassasah yang menjadi mitranya.

Kemudian mempersiapkan kontrak Bus Syariqah yang memiliki tasreh dari Kementerian Haji Arab Saudi, mengisi paket informasi reservasi visa umroh dengan data asli sesuai dengan yang digunakan, memastikan data barcode gelang umroh dapat terbaca oleh sistem pendeteksian imigrasi Arab Saudi.
 

Juga, memastikan seluruh atribut sesuai dengan nama penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang resmi dan jika semua data yang diinput tidak bermasalah, maka visa umroh dapat terbit.

Namun, provider visa atau muassasah berhak menahan paspor jamaah umroh, jika terindikasi data yang dimasukkan dalam proses reservasi umroh adalah data bodong, walaupun mova/visa sudah ditempel pada paspor, pesawat sudah siap dan hotel sudah beres.


Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Saat dirinya bersilaturahim dengan tokoh masyarakat Jakarta Selatan, menegaskan perlunya dibuat aturan atau undang-undang soal umroh.  "Sampai sekarang belum ada aturan soal umroh," ungkapnya. "Harus ada aturan soal umroh," tambahnya.

Hidayat Nur Wahid menegaskan hal demikian sebab jumlah masyarakat yang melakukan umroh lima kali dibanding jumlah masyarakat yang berhaji. Selama ini menurut Hidayat Nur Wahid, Kementerian Agama hanya mengurusi masalah haji. Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq mengungkapkan, penipuan terhadap jamaah umrah sering terjadi pada warga negara Indonesia (WNI) yang menjalankan ibadah umrah dengan menggunakan travel bodong.

Beberapa penipuan tersebut, kata Maman, terjadi karena ada iming-iming harga paket umrah jauh dari standar lazim perjalanan umrah, dengan hanya membayar sekitar Rp 10 juta atau Rp 15 juta.
"Namun, kenyataannya setelah berangkat, ternyata tiketnya hanya satu perjalanan," ungkapnya.
(ova/ang/ant/loh/lis)