Ketua DPRD Kota Pontianak Merasa Diteror

Regional

Editor sutan Dibaca : 1360

Ketua DPRD Kota Pontianak Merasa Diteror
Satarudin, Ketua DPRD Kota Pontianak.
Pontianak, SP – Lampu penerangan di depan rumah dinas Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, pecah berantakan,  Kamis dini hari sekitar pukul 00.00 WIB.  Sebelum kejadian ada tiga orang pria tidak dikenal berhenti di depan rumah tersebut.   

Herman, seorang petugas keamanan rumah dinas ketua DPRD Kota Pontianak menyatakan, ia melihat tiga orang mengendarai satu motor. “Ketiga orang itu lalu memutar dan berhenti di seberang jalan, tidak lama kemudian, terdengar suara benda pecah," ujarnya.

Dirinya kaget mendengar ada suara benda jatuh. Lalu, ke luar pos dan melihat kaca lampu penerangan jalan yang sudah pecah. Ketiga orang itu sudah menghilang.

Saat kejadian tersebut, Satarudin sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Dia tak ada di rumah dinasnya. Menanggapi peristiwa itu, dia menyatakan, “Kejadian teror di rumah saya tidak ada kaitannya dengan politik,” tutur Satarudin, Kamis (31/3).


Sejauh ini, dia belum mengetahui motif teror tersebut. Tapi jabatan Satarudin adalah jabatan politis, sulit untuk tidak mengaitkan pada motif politis. Apalagi tiga pekan lalu, Ketua DPC PDI Perjuangan Pontianak ini, menyatakan siap maju untuk bertarung di Pemilihan Wali Kota Pontianak (Pilwako) 2018, pada acara Rapat Kerja Cabang PDIP, 11 Maret 2016.

Ia menceritakan kejadian itu terjadi saat dia tidak berada dirumah, saat itu dia tengah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.

Menurut versinya, ada orang tidak dikenal menembak lampu penerangan di depan rumah dinas saya, kata Satarudin. Orang yang menembak itu, menggunakan penutup wajah dan naik kendaraan sepeda motor.

Mereka menembak tepat di depan rumah dinas, dan mengenai lampu penerangan aset Pemkot Pontianak. “Mereka menutupi mukanya dengan slayer bercadar tidak terlihat,” terangnya. Lokasi rumah dinas itu biasanya memang sepi.

Istri Melahirkan


Satarudin biasa menempati rumah dinasnya. Namun, dia memiliki rumah pribadi di Jalan Tanjung Hulu. Saat istrinya melahirkan, anak dan istri kerap tinggal di Tanjung Hulu. Karenanya, Satarudin kerap bolak-balik rumah dinas dan rumah pribadinya.

“Saya tinggal di rumah dinas itu. Karena ada anak bayi, bolak balik Tanjung Hulu,” jelasnya. Menurutnya, kejadian yang terjadi tersebut, tidak ada kaitannya dengan politik atau pun Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun 2018 mendatang. “Ini kita anggap kejadian biasa, ada yang iseng saja, kan jalanan memang sepi,” tukasnya.  

Polresta Usut

Kapolresta Pontianak, Kombes Tubagus Ade Hidayat langsung mendatangi lokasi kejadian, untuk melihat dan memastikan terkait adanya dugaan teror, dengan menembak rumah dinas yang didiami Ketua DPRD Kota Pontianak. “Banyak analisis ya, kalau itu memang ditembak pakai senjata api, tentu tidak hanya kaca lampu yang pecah tapi semuanya,” kata Tubagus.

Menurut dia, hingga saat ini, lampu jalan pun masih dalam kondisi menyala. “Yang jelas bukan rumah dinas yang diteror, tetapi kaca lampu jalan yang jatuh dan pecah,” ujarnya.

Namun demikian, polisi akan mendalami karena banyak kemungkinan. Bisa saja ditembak pakai senjata, seperti softgun atau air softgun, atau kaca penerangan jatuh karena bautnya kendor. “Semua kemungkinan bisa saja terjadi,” ucapnya.

Menurutnya, berdasarkan keterangan petugas keamanan, saat kaca lampu penerangan jatuh, tidak ada bunyi suara letusan. Seperti suara tembakan dari senjata api. “Sejauh ini, untuk kejahatan menggunakan senjata api, masih sangat jarang terjadi di Pontianak. Karena kami dari kepolisian telah memperketat pengeluaran izin penggunaannya. Intinya, jangan dikait-kaitkan karena semua masih dugaan,” terangnya.

Tak Selalu Politis


Pemerhati politik, Ireng Maulana mengatakan, soal penembakan rumah dinas Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, mestinya tidak cepat mengambil kesimpulan bahwa, kejadian tersebut ada kaitannya dengan perhelatan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Pontianak 2018.

“Tidak ada hubungannya dengan perhelatan Pilwako 2018. Kalau ada yang menganalisa ke arah sana, itu sangat mengada-ada,” ujarnya.

Ireng menjelaskan, selain mengetahui seseorang yang memiliki identitas sebagai pejabat publik, harus dipahami juga identitas personal dari diri pejabat publik tersebut. “Kita tidak dapat mengetahui secara pasti, apakah kejadian ini berkaitan dengan dirinya sebagai personal atau sebagai pejabat publik,” terangnya.

Ia mengatakan, kejadian yang bersifat intimidasi ini, agar diserahkan ke penegak hukum. Bukan karena korban intimidasi adalah pejabat publik, lalu dengan mudah menyimpulkan ada muatan politis. “Semua orang berhak akan rasa aman tinggal di Kota Pontianak,” tuturnya. (yoo/umr/bls/ant/lis)