Siapa Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Rp 6,9 Miliar Alkes Untan Pontianak?

Regional

Editor sutan Dibaca : 2971

Siapa Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Rp 6,9 Miliar Alkes Untan Pontianak?
Wadir Resersekrimsus Polda Kalbar AKBP Winarto memperlihatkan bukti satu di antara tersangka dugaan korupsi Alkes Untan, Amin Andika sedang sakit hingga belum dilakukan penahanan. SUARA PEMRED/YODI
PONTIANAK, SP- Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, menegaskan, penanganan kasus korupsi Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Pendidikan mengakibatkan kerugian negara Rp 6,9 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013, terus menggali peran Rektor Universitas Tanjungpura (Untan), Thamrin Usman.  

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadir Resersekrimsus) Polda Kalbar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Winarto, Jumat (1/4) mengatakan, sejauh ini hasil pemeriksaan 45 saksi belum mengarah kepada keterlibatan Thamrin Usman.  

“Thamrin Usman, dirasakan belum perlu dimintai keterangannya. Tapi proses pemeriksaan terus berjalan. Siapa pun nanti terbukti terlibat, tetap diproses sesuai ketentuan berlaku,” tegas Winarto.  

Daniel Edward Tangkau, kuasa hukum tersangka Ya’ Irwan Syahrial, Direktur Utama PT Annisa Farma Dewi, mendukung sepenuhnya penegakan supremasi hukum, sehubungan kasus korupsi pengadaan Alkes Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura. 

 “Tapi klien saya korban dari sebuah sistem PT Annisa Farma Dewi, dipinjam pakai tersangka Amin Andika, setelah diberi uang fee Rp100 juta. Cukup mudah menelusuri siapa sebetulnya orang di balik Amin Andika yang sekarang sebagai tersangka utama,” kata Daniel Edward Tangkau.  

Ya’ Irwan Syahrial, menurut Daniel, profil masyarakat kebanyakan yang jauh dari kesan hidup mewah, karena sampai sekarang masih tinggal di rumah kontrakan di Pontianak.  

Menurut Daniel, saat Amin Andika menyerahkan bungkusan uang Rp 100 juta, Irwan kaget, karena jumlahnya sangat banyak.   Di tengah-tengah rasa kaget, Amin Andika, kolega Rektor Universitas Tanjungpura, Thamrin Usman, menjamin seluruh rangkaian proses dijamin aman, karena semuanya sudah diatur.  

Cuma, Amin Andika memberikan syarat, Ya’ Irwan Syahrial selaku Direktur Utama PT Annisa Farma Dewi, bersedia menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan kontrak kerja hingga pencairan uang.  

Akhirnya, Kontrak Kerja ditandatangani Ya’ Irwan Syahrial, Nomor 1818/UN22.13/LK/2013, tanggal 4 Desember 2013. Waktu pengerjaan 28 hari, 4 – 31 Desember 2014.   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), M Nasir, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Biro Perencanaan Universitas Tanjungpura, kemudian menerima dan menyetujui Ya’ Irwan Syahrial, Direktur Utama PT Anissa Farma Dewi.  

“Akhirnya klien saya dijadikan tersangka. Karena itu, saya mendukung sepenuhnya pengungkapan kasus korupsi Alkes Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura ditangani setuntas-tuntasnya. Sehingga bisa diketahui siapa-siapa saja yang terlibat, demi keadilan hukum,” kata Daniel.  

Daniel Edward Tangkau percaya sepenuhnya Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto, mampu membongkar gurita kasus korupsi Alkes Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura melalui APBN-P 2013 senilai Rp 17,539 miliar yang merugikan negara Rp 6,9 miliar.  

Kasus korupsi disidik atas tiga laporan masyarakat tanggal 10 Agustus 2015 kepada Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto.  

 Direktur Reserse Umum Polisi Daerah Kalimantan Barat, 28 Agustus 2015, mengirim surat kepada Rektor Universitas Tanjungpura, Thamrin Usman, untuk melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang karyawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Biro Perencanaan dan FKIK Untan Pontianak.  

Disebutkan terhadap 10 orang dimaksud, diperiksa terhitung tanggal 31 Agustus – 14 Seprember 2015.  Sejumlah pihak yang diperiksa polisi, terkait dengan mekanisme pengadaan Alkes APBN-2013 di FKIK Untan yang berpotensi merugikan keuangan negara cukup besar.  

Selain Nasir, diperiksa pula 9 orang PNS lainnya di lingkungan Universitas Tanjungpura, yakni Rien Pantekostani, Hafi, Bujang Harun, Donny Raharjo, Bastian, Munawar, Delvi Yanto, dan Tyas Apriana Anggraeni.  

Tahap pertama, penyidik Polda Kalbar melimpahkan tiga berkas perkara tersangka, Amin Andika, Ya’ Irwan Syahrial dan M Nasir, ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Rabu, 30 Maret 2016.
 

Ya’ Irwan Syahrial dan M Nasir, langsung ditahan jaksa, sedangkan tersangka utama, Amin Andika, masih dalam perawatan penyakit stroke, paru-paru dan jantung di Rumah Sakit Mayapada, Tangerang, Provinsi Banten.  

“Perawatan tersangka Amin Andika di Tangerang, tetap dalam pengawasan jaksa,” kata Supriadi, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.  

Hasil pemeriksaan polisi dengan mengacu hasil audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat Tahun 2014, menyebutkan, penyebab negara rugi Rp6,9 miliar, lantaran menggabungkan barang dengan sub bidang berbeda.  

Antara lain, pengadaan alat kesehatan, pengadaan komputer, pengadaan mobil ambulance, pengadaan peralatan elektronik yang seharusnya masing-masing mempunyai sub bidangnya.

Pelanggaran lain, perbedaan harga pasar dan harga kontrak selisihnya cukup jauh merugikan keuangan negara.  

Di antaranya Ambulance Trauma Toyota HIACE yang harga mobil sesuai e-katalog dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan harga Jakarta Rp 398,960 juta per OTR (on The Road on The Road Price) plat merah Jakarta.  

Jika ditambah menjadi ambulance dianggap penambahan Rp100 juta, ditambah ongkos kirim ke Pontianak Rp10 juta, maka terjadi korupsi Rp199,040 juta.

Mesin foto copy Canon IR-2520 dikontrak Rp34,011 juta, sementara harga pasar Rp 21 juta, maka terjadi korupsi Rp13 juta.   Laptop Sony Vaio Duo i3 SVD 13217PGB dikontrak Rp 42 juta, sedangkan harga pasar Rp24 juta, maka terjadi korupsi Rp17 juta.

Tablet Lenovo ThinkPad Helix – 5JA dikontrak Rp 39,500 juta, sedangkan harga pasar Rp 24 juta, maka terjadi korupsi Rp15,500 juta. Di sini, semua item harganya melebihi terlalu jauh harga pasar.  

Proses pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik  (LPSE), di mana pengumuman mensyaratkan perusahaan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bidang pengadaan peralatan kesehatan dan peralatan laboratberlakurium yang masih berlaku dan memiliki Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan (SIPAK/SUBPAK) yang masih berlaku.  

Artinya, menurut Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Ajun Komisaris Besar Polisi Winarto, paket yang diumumkan merupakan alat kesehatan, sementara izin dari peralatan dimaksud tidak hanya alat kesehatan, tetapi juga ada pengadaan mobil, pengadaan laptop, pengadaan komputer.  

Sementara dalam LPSE untuk pembelian alat kesehatan dan pembelian mobil ambulance sudah disediakan ruang yang namanya e-purchasing, di mana daftar harga mobil dan alat kesehatan sudah ada dalam katalog yang harganya di bawah harga pasar.  

Keterlambatan penyerahan barang juga, menurut Winarto, merupakan kerugian negara yang seharusnya setiap keterlambatan dikenakan denda 1 per seribu dari nilai setiap harinya. Sementara berdasarkan bukti serahterima barang, Ambulance Trauma baru diserahkan tanggal 7 Mei 2014 (terlambat 4 bulan lebih), tetapi tidak dikenakan denda.  

Perbedaan spesifikasi Mobil Ambulance dari kontrak adalah Toyota HIACE tetapi yang diberikan Toyota Dyna type paling tinggi Rp282,650 juta (harga pasar, bukan harga pemerintah).  

“Di sini kerugian negara keseluruhan dengan sampel item dimaksud sekitar 40% atau Rp6,9 miliar,” ungkap Winarto.  

Dari aspek pengendalian yang urgensinya terkait dengan kualitas output, melalui mekanisme Berita Acara serah terima barang oleh panitia penerima hasil pekerjaan kurang teliti dalam memeriksa spesifikasi barang yang diterima.  

Terdapat permasalahan dalam kegiatan di pengadaan barang, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam membuat rencana umum pengadaan tidak memperhatikan kaidah sub bidang pekerjaan.  

Sehingga mengambil keputusan praktis dalam membuat paket pengadaan barang di Rencana Umum Pengadaan (RUP) berakibat fatal terhadap waktu menyediakan barang yang hanya dalam waktu 28 hari, 4 – 31 Desember 2014, dengan barang yang harus diadakah 141 jenis barang.  

Malah barang 141 item di antaranya mesti didatangkan dari luar negeri, seperti Jerman, Cina, Taiwan, Argentina, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Singapura, Hungaria, Denmark.   Patut diduga barang belum diserahkan, tetapi pembayaran telah dilakukan, sehingga fungsi pengawasan pekerjaan tidak diperhatikan secara substansi.  

Aktivitas pengendalian lainnya, perlu dilakukan pengujian akurasi hasil pengadaan barang, seperti kapan waktu serahterima barang secara keseluruhan, harga dikontrak dengan harga pasar, khusus alat kesehatan apakah sudah sesuai dengan daftar alat kesehatan yang ada di e-katalog LKPP. (yoo/aju)