BPAN Dorong Perda Pengelolaan Lahan Gambut di Kalbar

Regional

Editor sutan Dibaca : 1194

BPAN  Dorong Perda Pengelolaan Lahan  Gambut di Kalbar
ILUSTRASI.
PONTIANAK, SP – Wakil Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Wilayah Kalbar, Paulus Ade Sukma Yadi mengatakan, perlu adanya peraturan daerah (Perda) tentang Pengelolaan Lahan Gambut di Kalbar.

Pasalnya, sampai saat ini belum ada Perda yang mengatur hal itu. Sementara, Undang-undang tentang Pengelolaan Lahan, jauh hari sudah dibuat.
“UU Nomor 71 tentang Pengolahan Lahan saat ini sudah ada meski sedang direvisi. Kita ingin dorong adanya Perda tentang Pengelolaan Lahan Gambut di Kalbar,” ujarnya kepada Suara Pemred, Senin (4/4).

Paulus yang juga menjabat sebagai Koordinator Aliansi Pemuda Dayak se-Borneo Willayah Kalbar ini menuturkan, berdasarkan ekosistemnya ada tiga pulau di Indonesia yang memiliki tanah gambut dengan tingkat kematangan cukup tinggi yakni Papua, Kalimantan, dan Sumatera.

Dengan kematangan itu, lanjut Paulus, maka pemerintah dan berbagai pihak mesti bersepakat untuk menjaga ekosistem gambut sebagaimana pernah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak akan memberikan izin bagi perusahaan yang membuka lahan di lahan gambut, dan bahkan yang sudah diberikan izin akan dicabut izinya guna lestarinya gambut.

“Yang kita dorong kepada pemerintah maupun LSM (lembaga swadaya masyarakat) itu pemetaan, rehabilitasi, dan restorasi yang kemudian adanya Perda tentang Gambut,” ucapnya.


Dikatakan Paulus, dengan adanya Perda ini ke depan akan lebih jelas regulasi yang menaungi konservasi lahan gambut. Tidak jarang tanpa ada regulasi yang jelas, dapat menimbulkan sengketa yang berakibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan.
“Seperti pemblokiran jalan menuju perusahaan oleh masyarakat di Desa Kelumik, Kabupaten Sintang,” bebernya.

 Ia menyebutkan, di Kalbar sendiri lahan gambut terluas berada di Kabupaten Kubu Raya, diikuti Kabupaten Mempawah. “Untuk daerah lain, BPAN dan LSM-LSM di Kalbar sedang melakukan penelitian dan pemetaan,” katanya.

Selain itu, Paulus mengatakan pihaknya juga mendorog adanya Perda tentang Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat. Pasalnya, seringkali persoalan lahan dan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat sejak turun temurun berujung pada sengketa dengan perusahaan maupun pemerintah.
“BPAN juga menagih janji Presiden Jokowi yang mengakui hak-hak masyarakat adat, sesuai dengan janji Nawacita,” tuturnya. (umr/ind)