Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Bahas TKI dengan Ketua Menteri Sarawak

Regional

Editor sutan Dibaca : 913

Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Bahas TKI dengan Ketua Menteri Sarawak
Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta melakukan pertemuan dengan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adenan bin Haji Satem di Wisma Bapak Malaysia di Petrajaya, Kuching, Rabu (6/4).
KUCHING, SP - Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adenan bin Haji Satem melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta di Wisma Bapak Malaysia di Petrajaya, Kuching, Rabu (6/4).

Pertemuan antara dua pejabat tinggi negara itu, membahas sejumlah isu yang saat ini masih membelit perbatasan. Delegasi parlemen Indonesia dipimpin Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta bersama Sekjen MPR Maruf Cahyono serta Konjen RI di Kuching, Jahar Gultom.

Pertemuan Oesman Sapta dengan pimpinan pemerintahan di Sarawak itu, berlangsung sekitar setengah jam dan tertutup bagi wartawan.
Seusai pertemuan, Oesman mengaku sangat berbahagia karena baru pertama kali ini, parlemen Indonesia bisa bertemu Ketua Menteri Sarawak secara resmi. Pertemuan itu, berlangsung akrab dan konstruktif bagi kedua negara. 

“Tadi kita berdiskusi mengenai perbatasan (Sarawak-Kalimantan). Kita sama-sama ingin meningkatkan hubungan baik terutama di perbatasan. Tenaga kerja kita juga banyak bermasalah, sehingga perlu sama-sama melakukan pengawasan,” katanya.

Kedua belah pihak juga menyepakati percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Termasuk pembicaraan sistem perdagangan dan parwisata. Menurut Oesman, jumlah wisatawan Sarawak ke Pontianak hanya sebanyak 20 ribu orang per tahun. Sementara wisatawan Pontianak ke Sarawak mencapai 400 ribu orang setiap tahun.

Untuk itu, perlu peningkatan pembangunan di daerah perbatasan. Oesman dan Ketua Menteri Sarawak juga melihat pembangunan perbatasan akan sangat penting, mencegah jalur-jalur "tikus".

“Ketua Menteri juga akan memperingatkan para pengusaha, agar mempekerjakan tenaga kerja legal. Ini merupakan bagian terpenting dari pertemuan tadi. Kita memang urusan politik tapi sangat penting bagi bangsa kita,” tandasnya.

Sementara, Konsul Jenderal KJRI Kuching, Jahar Gultom menyebut ada sekitar 200 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang meninggal dunia setiap tahunnya di Sarawak, Malaysia.

Menurut Jahar, jumlah ini sangat besar. "Yang lebih membuat miris lagi, tenaga kerja yang meninggal umumnya adalah TKI ilegal," kata Jahar.

Jahar menjelaskan, TKI ilegal yang dimaksud bukan hanya berarti datang ke Sarawak tanpa izin. Namun, ada pula tenaga kerja yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi ketika masuk Sarawak.

Akan tetapi, mereka kemudian menjadi ilegal saat berada di negara bagian Malaysia tersebut. Misalnya tenaga kerja ini masuk ke perusahaan A, hanya dalam hitungan bulan sudah loncat ke perusahaan B.

Jadi, dia tenaga kerja ilegal di perusahaan B, karena semua administrasinya ada di perusahaan A. "Ketika melarikan diri dari tempat kerja itu, polisi dan imigrasi akan mencari pekerja itu. Tapi perusahaan A sudah tidak bisa lagi melindungi dia, dengan administrasi yang sudah diberikan," kata Jahar.

Berdasarkan data tahun 2015, ada sebanyak 236 TKI ilegal yang meninggal dunia di Sarawak. Rata-rata, mereka meninggal dunia karena kecelakaan kerja, sakit, atau karena tekanan.

Untuk meminimalisir hal tersebut, KJRI bekerja sama dengan Diaspora Masyarakat Indonesia melakukan inisiatif perlindungan buruh migran Indonesia dengan Sarawak, The Indonesian Migrant Workers Award.

 Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun lalu, dan idenya untuk mencari buruh migran Indonesia terbaik, serta memberi penghargaan dan sejumlah uang.

"Ini menjadi salah satu upaya mengurangi jumlah TKI masuk ke Sarawak. Mengingat perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Sarawak dan dengan mudah masuk sini, hanya dengan berjalan kaki," kata Jahar.

Hanya TKI terpilih yang bisa masuk dalam program tersebut. TKI-TKI yang berhasil masuk ke nominasi penghargaan tersebut, diyakini menjadi role model bagi tenaga kerja lainnya.


Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah TKI itu, harus sudah bekerja selama tiga tahun berturut-turut, serta diusulkan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Sebelumnya, pembahasan TKI ilegal juga menjadi sorotan dalam pertemuan Oesman Sapta dengan Menteri Perencanaan Sumber dan Alam Sekitar II, Menteri

Kemudahan Awam, dan Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan. Pada pertemuan itu, Oesman meminta pemerintah Sarawak tegas menolak TKI ilegal. Sebab TKI ilegal akan merugi.

Karena tidak mendapat perlindungan hukum, jaminan, serta gaji yang setimpal. Di sisi lain, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan berjanji bakal mendata seluruh TKI yang bekerja di Sarawak. Pihaknya bakal memberantas TKI ilegal yang ada di wilayahnya.


Dalam kunjungan kerja tiga hari tersebut, 4-6 April, selain melakukan pertemuan dengan Ketua Menteri Sarawak, Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta dan rombongan juga mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama (Gubernur) Negeri Sarawak, Tun Taib Mahmud.

 
"Beliau ini sahabat lama, saya kenal betul beliau. Karena beliau mengunjungi saya sekarang, maka saya pun berencana akan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat," ungkap Gubernur Negeri Sarawak, Tun Taib Mahmud disela-sela pertemuan.

Pertemuan dua sahabat tersebut, berlangsung dalam suasana  akrab. Keduanya sudah lama tak bertemu.


Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI juga mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan beberapa orang menteri di Sarawak. Diantaranya, Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Komunikasi Sarawak, Datuk Seri Micheal Manyin dan Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan.  
(ant/pas/lis)