Majelis Kerajaan Kalimantan Barat Dukung Otsus di Kalimantan

Regional

Editor sutan Dibaca : 1355

Majelis Kerajaan Kalimantan Barat Dukung Otsus di Kalimantan
Memandang Otsus Plus dari Kaca Mata dan Kesejahteraan Rakyat. (www.kodam17cenderawasih.mil.id)
PONTIANAK, SP - Ketua Majelis Kerajaan Kalimantan Barat, DR Gusti Suryansyah mendukung wacana diberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) di Kalimantan, sebagaimana pernyataan sikap Rapat Kerja Nasional Majelis Adat Dayak Nasional (Rakernas MADN) di Pontianak, Jumat (8/4) pekan lalu.  

“Ini ide sangat bagus. Segera kami bahas di dalam rapat kerja Majelis Kerajaan Kalimantan Barat di Pontianak, pada Mei 2016 mendatang. Kalimantan berhak tuntut otonomi khusus,” kata Gusti Suriansyah, Senin (11/4).  

Gusti Suriansyah, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura mengatakan, pernyataan sikap bersama Rakernas MDAN, layak didukung untuk segera dipersiapkan rencana aksi yang lebih konkret, antar segenap komponen masyarakat di Kalimantan.  
Tim advokasi dan bantuan hukum MADN Provinsi Kalbar, Suarmin mengatakan, Otsus merupakan nama lain dari negara federal.   Dikatakan Suarmin, Provinsi Kalbar pernah berbentuk Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB), 22 Oktober 1947 – 17 Agustus 1950.

Seharusnya dikembalikan dalam bentuk otonomi khusus.   Menurutnya, Papua, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menerapkan diberlakukan otonomi khusus. Artinya, sudah dalam bentuk federal.  

“Jadi, Kalimantan berhak menuntut Otsus, karena sudah dikabulkan di daerah lain di Indonesia,” kata Suarmin.  

Suarmin mengharapkan, Presiden MADN, Cornelis sebagai Gubernur Kalbar segera menggalang dukungan dari segenap lapisan masyarakat di Kalimantan, untuk mewujudkan Otsus.  

Suarmin berkata, satu keunggulan model atau sistem negara federal atau otonomi khusus, terkait dengan pengendalian keamanan dan ketertiban nasional.  

Di bawah model atau sistem negara federal, karena tidak tersentralisir, maka pengendalian keamanan dan ketertiban nasional, semakin mudah bagi Kepolisian Nasional untuk mengendalikan.  

“Jika semakin sentral, maka semakin kacau, semakin sulit dikendalikan oleh Kepolisian,” ujarnya.  

Selanjutnya, model atau sistem negara federal lebih dapat memekarkan potensi jutaan manusia di daerah. Di dalam negara sentralistik, potensi dimaksud menjadi terkendala. Apalagi daerah negara yang sangat luas seperti Indonesia.  

Dengan penerapan model atau sistem negara federal, semangat putra daerah paling terpencil pun akan bergairah, memperjuangkan nasionalisme.   “Kebanggaan diri dan kepercayaan diri, lalu mekar menjadi buah kreativitas mereka yang melimpah,” ungkap Suarmin.  

Keunggulan berikutnya adalah, pembangunan dan kemakmuran akan lebih merata dan adil, karena dengan tersumbatnya penyedotan raksasa kekayaan daerah secara sewenang-wenang.  

Modal pengembangan daerah menjadi cukup bahkan berlimpah. Di bidang budaya, model atau sistem Negara Federal atau otonomi khusus, akan menimbulkan beragam sentrum kultural yang jauh lebih merata dan kaya kekhasan.  

“Negara federal adalah membuka kekuasaan. Federalisasi adalah sebuah strategi paling tepat untuk membuka kekuasaan pada masa lalu amat tertutup,” ungkap Suarmin.  

Dalam kehidupan bersama suatu masyarakat, baik bidang ekonomi, politik maupun sosial, kekuasaan menjadi terbuka, tampak atau kelihatan.   Federal adalah menghormati pluralisme. Federalisme dipandang sebagai usaha menyeimbangkan kekuataan budaya daerah, suku, atau etnis di dalam suatu negara.  

Tujuannya, supaya pemerintahan dapat berjalan secara konsisten dan dapat diandalkan. Federalisme atau otonomi khusus, merupakan respons kelembagaan terhadap heterogenitas budaya.  

Keunggulan lain federal adalah, pembangunan yang adil dan partisipatif. Terdapat unsur-unsur dapat membantu menghindari kecenderungan ke arah intensifikasi ketimpangan ekonomi dan konflik politik dan budaya menyertainya.  

Federalisme memungkinkan adanya usaha evaluasi perbedaan budaya internal di negara-negara berkembang masih memiliki struktur tradisional di pedesaan.  
Bentuk negara federal lebih memudahkan implementasi pembangunan partisipatif, dengan postulat, partisipasi politik diterjemahkan menjadi kontrol atas kekuasaan birokratis. Kemudian, ketimpangan ekonomi diselesaikan bertahap dan keanekaragaman budaya dihormati.  
Terakhir, unsur-unsur masyarakat digabungkan dalam kegiatan pembangunan langsung terkait dengan kepentingan mereka.  

Usulkan Federal


Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI), Prof DR Hamdi Muluk, menyayangkan bentuk negara kesatuan dan mengusulkan ide pembentukan negara federal.   "Negara kita negara kesatuan, ketimpangan antara pusat dan daerah jauh. Banyak mudaratnya daripada bagusnya. Semua ukuran di Pusat," kata Hamdi Muluk.  

Menurut Hamdi Muluk, Indonesia lebih cocok memakai sistem Negara Federal. Pasalnya tidak semua urusan menggunakan konsep sentralistik seperti saat ini.   "Kalau kita lihat negara federal itu pola ideal bagi Indonesia. Efektifitas managemen enggak mungkin Sabang sampai Merauke sentralistik," ujar Hamdi Muluk.  

Hamdi Muluk mencontohkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang gagal tahun 2015, karena memakai sistem sentralistik.  

Menurut Hamdi Muluk, kebutuhan masyarakat lokal seharusnya diatur oleh pemerintah daerah.  

"Maka Gubernur negara bagian yang berdaulat, politik yang hangat politik yang lokal. Negara Federal secara empiris terbukti membuat daerah itu berkembang," imbuh Hamdi Muluk.  

Hamdi Muluk mengatakan negara-negara maju yang menggunakan konsep negara federal berkembang di berbagai bidang. Setiap negara bagian memiliki universitas berkualitas. Kemudian ekonomi bertumbuh dengan pesat.  

"Dari lubuk hati saya, saya mengaggumi Bung Hatta yang mendukung konsep federal. Lalu Romo Mangunwijaya. Saya juga terpaksa bermigrasi ke pusat, jika negara federal, saya tetap di daerah," ujar Hamdi Muluk yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat ini.  

Tuntutan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi federalisme, ternyata tidak pernah padam dalam benak kaum intelektual di Indonesia.   Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2004, Amien Rais, sangat garang mendesak Indonesia berubah menjadi negara federal.  

Indonesia sebagai negara kepulauan terluas dan terbesar di dunia, berpenduduk 240 juta jiwa, tersebar di 17.408 pulau, masyarakatnya majemuk terdiri dari 1.128 suku bangsa dengan menggunakan 746 bahasa daerah, sangat mustahil jika tetap saja dipaksakan menjadi negara kesatuan. (aju/ant/lis)