Gubernur Kalbar Cornelis Minta Dana Pilkada Ditanggung APBN

Regional

Editor sutan Dibaca : 1018

Gubernur Kalbar Cornelis Minta Dana Pilkada Ditanggung APBN
ILUSTRASI (antarafoto)
PONTIANAK, SP - Besarnya dana penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), setiap lima tahun sekali selalu naik nyaris 100 persen, dan membuat keuangan daerah jebol. Pilkada serentak 9 Desember 2015 merupakan contohnya.

Di Kalbar, dana penyelenggara Pilkada serentak mencapai ratusan miliar rupiah. Di satu sisi, Kalbar masih butuh dana untuk pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, ada sejumlah Pilkada yang sudah menanti di Kalbar.

Wajar saja, Gubernur Kalbar, Cornelis menagih ke pemerintah pusat, di mana dana Pilkada tidak lagi ditanggung oleh APBD, melainkan melalui dana APBN. 

“Bayangkan, untuk melaksanakan Pilkada serentak, Pimprov Kalbar harus mengeluarkan anggaran ratusan miliar yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, maupun dana sharing pemerintah provinsi,” kata Cornelis di Pontianak, kemarin.

Untuk itu, ia berharap Mendagri bisa menampung usulan ini, dan membahasnya di internal pemerintah pusat.

Cornelis menjelaskan, KPU dan Bawaslu merupakan lembaga penting dalam penyelenggaraan Pilkada.

Selama ini, kedua lembaga tersebut merupakan lembaga independen. Namun, untuk berbagai pembiayaan Pilkada selama ini, masih menggunakan anggaran dari APBD.

"Kalau bisa ini menggunakan anggaran dari APBN saja, agar tidak membebankan keuangan daerah," tuturnya.

Menurutnya, untuk pelaksanaan Pilkada serentak untuk pemilihan Gubernur, Bupati (Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Sanggau) dan Kota Pontianak pada tahun 2019 mendatang, dimana mulai tahun 2017 sudah menganggarkan biaya untuk pelaksanaannya.

"Kemarin kita sudah bertemu dengan KPU, dan mereka sudah minta disiapkan anggaran Rp 300 miliar lebih, dan ini tentu anggaran yang cukup besar," katanya.

Dari APBN

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo mengatakan, sampai sejauh ini, anggaran pelaksanaan Pilkada memang menjadi tanggungan pemerintah daerah.

"Jika harus ditanggung oleh pemerintah pusat, tentu sulit dilakukan. Namun, dalam porsi anggarannya kan bisa diatur,” ujarnya.


Karenanya, pemerintah daerah diminta menyisihkan anggaran jauh hari, sebelum pelaksanaan Pilkada dimulai, agar tidak terlalu membebankan APBD.

“Yang jelas, pemerintah daerah harus jeli melakukan penganggaran. Jangan sampai biaya Pilkada, justru akan mengganggu anggaran pembangunan dan kebutuhan pokok daerah lainnya,” ujarnya.


Sebelumnya, anggaran penyelenggaraan Pilkada, bakal menjadi salah satu hal penting yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Belum dapat dipastikan kemungkinan pendanaan Pilkada menggunakan APBN.

“Tergantung Menteri Keuangan. Beliaulah yang mengutak-atik anggaran," kata Tjahjo Kumolo, Rabu (17/2).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan mendukung anggaran Pilkada memakai APBN. “Hakikatnya Pilkada adalah pesta demokrasi dan tanggung jawab negara. Karena itu, APBN juga pantas dan patut menjamin Pilkada itu berjalan baik dan fair dengan memastikan dananya cukup,” kata Hinca.

Dia mengatakan, benturan kepentingan antara petahana dan bukan petahana dapat dicegah. “APBD jauh lebih tepat untuk belanja pembangunan,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyatakan, sejumlah kendala pendanaan Pilkada dapat diminimalisasi dengan penggunaan APBN.

Menurutnya, berkaca pada Pilkada serentak 2015, banyak permasalahan saat pembahasan pendanaan antara penyelenggara dan pengawas pemilu dengan pemerintah daerah (pemda).

“Pencairan anggaran kerap molor. Belum lagi ada daerah yang kekurangan anggaran, sampai pada pemotongan sepihak dari pemda,” kata Titi.

Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Salehudin mengatakan, pihaknya mendukung wacana Pilkada dibiayai APBN. Sebab, pembiayaan Pilkada melalui APBD seperti saat ini, dinilai menguntungkan calon kepala daerah petahana.

"Kalau masih APBD tidak akan pernah independen. Kenapa? Karena petahana pasti lebih berkuasa. Wacana Pilkada dibiayai APBN sudah tepat,” kata Salehudin di Jakarta.

Dia menjelaskan, pembiayaan Pilkada lewat APBN tidak akan membebani negara. “Misalnya, tahun ini ada Pilkada, kurangi saja dana pusat untuk daerah,” jelasnya.

Menurutnya, di sejumlah daerah, calon kepala daerah petahana patut diduga merekayasa Pilkada yang dibebankan pada APBD. “Mulai rekrutmen KPU daerah, Panwaslu daerah, sudah direkayasa semua itu, karena kan pemerintah daerah yang anggarkan Pilkada,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri, Sumarsono, juga menyatakan hal yang sama. “Kalau anggaran Pilkada APBD terlalu berat. Ya memang ada usulan APBN, tapi ini baru usulan,” kata Sumarsono.

Pegiat Pemilu


Usulan agar anggaran Pilkada bersumber dari APBN, diwacanakan sejumlah pegiat pemilu. Pasalnya, pembiayan dengan APBD seperti saat ini, berpotensi melahirkan konflik kepentingan terhadap penyelenggara Pilkada.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz mengatakan, sebaiknya Pilkada memang dibiayai oleh APBN. Tujuannya, supaya memberikan azas pemerataan dan keseimbangan, antara satu daerah dengan daerah lain. Dijelaskan, keseimbangan itu sangat penting diutamakan.

"Selain memberikan standar pembiayaan, Pilkada dengan APBN juga untuk menghindari penyalahgunaan dana pilkada. Aspek efisiensi juga menjadi lebih murah jika pembiayaan dilakukan melalui APBN,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Nasrullah, di Gedung Bawaslu menyatakan, KPU ingin menggarisbawahi bahwa, anggaran Pilkada jauh lebih baik kalau dari APBN daripada APBD. Jadi, ada baiknya anggaran Pilkada dari APBN, minimal tidak ada lagi yang terkait persoalan anggaran ini.

“Ada kekuatan yang begitu kuat oleh pengendali uang, sehingga penyelenggara ini (seolah-olah) datang mengemis,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah pusat menahan terlebih dahulu dana bagi hasil antara pusat dan daerah. Dana yang ditahan tersebut, akan dipergunakan untuk penyelenggaraan Pilkada dan digelontorkan jelang Pilkada berlangsung.(umr/ant/cnn/det/loh/lis)