Kejari Masih Menunggu Kasus Dugaan Tipikor Pengadaan Alkes di RSUD dr Ahmad Diponegoro Putussibau, Kapuas Hulu, Kalbar

Regional

Editor sutan Dibaca : 953

Kejari Masih Menunggu Kasus Dugaan Tipikor Pengadaan Alkes di RSUD dr Ahmad Diponegoro Putussibau, Kapuas Hulu, Kalbar
ILUSTRASI- (liputan6.com)
PUTUSSIBAU, SP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Putussibau, masih menunggu aparat kepolisian menyerahkan berkas kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Ahmad Diponegoro Putussibau, tahun anggaran 2013.  

Proyek itu menelan anggaran hampir Rp 13 miliar. Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu, dr Rey, yang merupakan Dirut RSUD.   "Seharusnya sudah masuk karena kasus itu dari 2013, penanganan proses hukum 2014, namun hal itu kita kembalikan kepada instansi yang terkait. Yang jelas kita ini sifatnya menunggu," kata Heri, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Putussibau.  

Sementara itu, Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Sudarmin menyebutkan kasus tersebut masih dalam proses penyidikan. Pihaknya juga telah meminta BPKP untuk mengaudit. Namun tak bisa dilakukan lantaran terbentur proses pengauditan oleh oleh Inspektorat. 

 "Kami gelar lagi kasus itu di polda, dari Pembina Fungsi Direktorat Tipikor Polda, hasilnya kami meminta lagi audit investigasi kerugian negara ke BPK, sekarang tinggal menunggu keputusan perkara dari BPK," katanya.  

Sejauh ini berdasarkan hasil temuan penyidik, terdapat indikator temuan yang merugikan keuangan negara. Namun untuk jumlahnya tidak bisa ditentukan.   "Hasil audit dari Inspektorat menyatakan tidak ditemukan kerugian negara dari kasus itu," ujarnya.   Jika dalam kasus ini nantinya terbukti mengakibatkan kerugian negara, maka akan ditetapkan tersangka.

Sementara terkait saksi – saksi sudah cukup.   "Tinggal menunggu kerugian negara saja, kalau ada, maka kasus ini akan tetap berlanjut. Jika hasil BPK keluar cepat maka prosesnya juga akan berjalan cepat," tambah kapolres.  

Inspektur Inspektorat Kapuas Hulu H M Yusuf mengatakan, pihaknnya telah memeriksa, namun tidak mengaudit kerugian negara. "Kami tidak bisa mengaudit, yang berhak mengaudit itu BPK atau BPKP, lalu Kapolres pun sudah memintanya kepada kedua lembaga itu,” ungkapnya.  

Dia mengaku belum mengetahui pengauditan yang dilakukan BPK. "Dari kepolisian menduga Alkes itu untuk spesifikasi barangnya tidak sesuai dengan yang ada dikontrak," ujarnya. (sap/and)