PNS Kecewa Server BKN Lemot

Regional

Editor sutan Dibaca : 1061

PNS Kecewa Server BKN Lemot
PUPNS 2015. (bkd.madiunkab.go.id)
PONTIANAK, SP - Sistem pendataan ulang PNS atau dikenal PUPNS yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dikeluhkan sejumlah PNS di Kalbar. Selain sistem jaringan lelet, untuk login saja harus ditentukan jadwal resminya dari BKN.  

Buruknya pelayanan dari BKN dirasakan oleh Wiyah. Satu di antara PNS di Kalbar ini, pada awal login PUPNS. Untuk sekedar memasukkan satu data di website, pengguna harus sabar menunggu loading upload sekitar 10 menitan.

Padahal dalam isian registrasi PNS, harus mengisi puluhan kolom yang tertera di formulir online.   “Kita waktu itu harus mencoba berhari-hari, agar data kita teregistrasi di BKN,” tutur Wiyah.

Bahkan, temannya juga harus mengerjakan tiga hari untuk melengkapi berkas di PUPNS.   Pengalaman lebih pahit dialami seorang PNS di daerah. Terutama mereka yang PNS pindahan dari luar Kalbar. Seorang PNS di Pemprov Kalbar, harus menangis di hadapan atasannya, lantaran namanya tidak tercantum di BKN.  

“Waktu itu dia pindah dari Jawa ke Kalbar. Setelah puluhan tahun mengabdi, begitu ada aturan PNS harus registrasi di PUPNS, nama dia justru masih terdaftar di daerah asal dia pindah, tutur PNS yang enggan disebutkan namanya ini.

Kasus server lemot tidak hanya di Kalbar. Kondisi sama terjadi di daerah lain. Program Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil dengan sistem elektronik (e-PUPNS) membuat sejumlah pegawai negeri khawatir.

Pasalnya, sejak diluncurkan 1 September 2015, server yang lemot membuat ratusan ribu PNS gagal memasukkan data mereka. Sejumlah keluhan pun bertebaran di media sosial mengenai susahnya memasukkan data mereka ke server e-PUPNS.

“Pelaksanaan e-PUPNS perlu dikaji lagi oleh pembuat kebijakan, sangat menyita waktu bagi PNS akibat server tidak memadai, sehingga banyak pekerjaan lain yang tidak terselesaikan,” keluh Azharman, PNS di Pemprov Jambi. Rai Sujana,

Staf Bagian Kepegawaian di Pemprov Bali menimpali, “Sebelum meluncurkan portal PUPNS, harusnya dicek dulu kapasitas servernya. Kami para pegawai merasa dirugikan. Pasalnya jaringan PUPNS tidak dapat diakses dengan cepat dan lemotnya bukan main.

”Beberapa kali dia input data ke server, tapi tidak bisa disimpan dan kembali lagi ke login atau dari awal lagi. “Kalau begini kapan kami bisa bekerja,” katanya.

Sambas Selesai

Kabid Pendataan dan Informasi Kepegawaian Kabupaten Sambas, Ary Sudanto mengatakan, registrasi PUPNS Kabupaten Sambas telah dilaksanakan pada Januari lalu.   "Registrasi PUPNS berakhir tahun ini. Bisa dibilang Sambas adalah kabupaten yang pertama selesai 100 persen," katanya.

Ketika disinggung soal PNS siluman, Ari menjelaskan, sampai saat ini seluruh PNS di Kabupaten Sambas teregistrasi. Hal itu terbukti dengan selesainya registrasi PUPNS oleh PNS di Kabupaten Sambas.  

Menurutnya, tidak ada PNS siluman di Kabupaten Sambas. Hanya saja, pada saat proses PUPNS, ada belasan pegawai yang belum registrasi karena sesuatu dan lain hal.
 

"Di dalam sistem akan kelihatan pegawai yang belum daftar, dan itu akan kita sisir keberadaannya, dan dimana pegawai tersebut ditugaskan. Malah ada instansi terkait yang tidak tahu ada pegawainya yang tidak masuk," jelasnya.

Metode jemput bola merupakan  bentuk pelayanan BKD Kabupaten Sambas dalam melayani pegawai. "Untuk tindakan selanjutnya, apakah pemberian sanksi disiplin diserahkan kepada SKPD masing-masing," tuturnya.

Menurutnya, pegawai yang sering bermasalah adalah guru. Sebab dari
7445 PND di Kabupaten Sambas, sebanyak 5000-an adalah guru yang bertugas di Kabupaten Sambas, sehingga sulit mengawasi dan pembinaan.

Berdasarkan data BKD Kabupaten Sambas, data terakhir PUPNS bulan Januari berjumlah 7486 pegawai. Jumlah itu tidak termasuk PMS DPK atau diperbantukan dan dipekerjakan. Contoh, PNS yang bekerja di Poltekes Sambas, KPU Sambas dan guru di bawah Kemenag tapi masuk data pegawai Sambas.   “PUPNS-nya di tempat masing-masing mereka ditugaskan," jelasnya.

Jumlah pegawai negeri sipil yang terdata hingga bulan April berjumlah 7449 orang termasuk dari Kementerian Agama, sudah dikurangi dengan PNS yang pensiun dan mutasi.

Belum Ditemukan


Inspektur Inspektorat Kapuas Hulu, M Yusuf belum mengetahui secara pasti terkait keberadaan PNS ‘misterius’ di daerahnya.   "Belum tahu karena belum ada data, mungkin yang dikatakan misterius itu, orang yang sudah meninggal tapi gajinya jalan terus," katanya, Jumat (22/4).  

Menurutnya, jika ada PNS yang meninggal dunia, gaji yang diterimanya masih penuh selama tiga bulan. Setalah itu, barulah diuruskan untuk pengajuan pensiun janda/duda.   "Misterius dalam penafsiran kami di sini, mungkin ada yang tidak mengikuti pendataan ulang secara elektronik online," ujarnya.  

Namun demikian, dia tak menampik jika hal ini bisa saja terjadi. "Saya berharap BKD agar memiliki data yang akurat terkait masalah ini,” ujarnya.  

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Administrasi Pegawai, BKD Kapuas Hulu, Syeh Mohdar memastikan tidak terdapat PNS ‘misterius’.           "Kita sampai saat ini belum ada terdapat PNS yang misterius. Saat ini jumlah PNS sampai pada 31 Maret 2016 sebanyak 5.835," katanya.  

Sementara terkait pendataan ulang secara elektronik, berlaku untuk seluruh Indonesia, sampai batas 31 Desember 2015. Pihaknya setiap tahun terus mendata para PNS.  

"Sekarang ini beda dengan dulu, kalau pensiun bisa diwakilkan dengan orang lain untuk mengambil uang pensiun, sekarang tidak bisa. Harus yang bersangkutan itu datang ke kantor pos. Tanda tangan, baru bisa dicairkan," ujarnya.  

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Tuah Mangasih meminta BKD Sintang, agar kembali melakukan pendataan yang falid, mengenai jumlah PNS yang ada.

"BKD harus melakukan penyisiran kembali, guna memastikan semua PNS yang ada di Sintang semuanya jelas," katanya.

Menurutnya, temuan BKN terhadap PNS 'misterius' yang jumlahnya begitu besar, bukan tidak mungkin juga terjadi di Kabupaten Sintang. Sehingga penyisiran perlu dilakukan kembali oleh BKD.

Selain itu, terkait dengan layanan  PUPNS yang disediakan oleh pemerintah sebagai wadah untuk mendaftarkan semua PNS di Indonesia supaya terdata, agar penyediaan servernya juga mendukung.

"Jangan sampai, jaringan layanan PUPNS sistem online yang lambat, juga menghambat para PNS untuk meregistrasi. Saya kira ini juga menjadi kelemahan, pusat harus siapkan sistem online  yang cepat," pungkasnya. 
 

Wakil Gubernur  Kalbar, Christiandy Sanjaya belum menemukan ada PNS misterius. Ia pun menyarankan harus ada pendataan ulang. Demikian juga dengan Kepala BKD Kalbar, Kartius. Ia tidak pernah mendapat laporan ada PNS siluman.  

Sebelumnya, BKN menemukan 57 PNS di seluruh Indonesia yang terdaftar dalam database terdahulu, tetapi tidak jelas keberadaannya alias 'misterius'. Hal yang membuat khawatir ialah, diduga selama uang gaji yang mengalir ke rekening PNS 'misterius' itu, merugikan keuangan negara.

"Sekarang tinggal 57 ribu (PNS). Statusnya enggak jelas. Orangnya ada atau enggak?" ucap Kepala BKN, Bima Haria Wibisana.
(umr/sap/nov/abd/and/loh/lis)