Anggaran Pembangunan Kantor Bupati Melawi Rp 10 Miliar

Regional

Editor sutan Dibaca : 1669

Anggaran Pembangunan Kantor Bupati Melawi Rp 10 Miliar
Gedung Kantor Bupati Melawi. (Suara Pemred)
PEMBANGUNAN kantor Bupati Melawi mulai digenjot. Sebab, walaupun   berstatus barang bukti kasus korupsi, pihak  Kejati Kalbar sudah mempersilakan kelanjutan pembangunannya. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi misalnya, sudah menganggarkan Rp10 miliar untuk penyelesaian pembangunannya.

Kepala Dinas PU Melawi, John Murkanto menyatakan, pembangunan fisik kantor Bupati Melawi memang sudah dianggarkan pada APBD tahun ini. "Untuk rehab berat kantor bupati ini dianggarkan Rp10 miliar. Sekarang  sudah tinggal lelang saja," kata John kepada Antara di Nanga Pinoh, Senin (2/5).

John menerangkan, anggaran Rp10 miliar memang diarahkan untuk memperbaiki fisik gedung yang sudah banyak mengalami kerusakan akibat dibiarkan terlalu lama. Anggaran tersebut pun lebih difokuskan untuk penyelesaian pembangunan kantor supaya bisa segera ditempati sebagai kantor oleh bupati yang baru.

"Kita hanya rehab fisiknya saja, karena anggaran ini tidak termasuk dengan perlengkapan perangkat di dalamnya," tambahnya.
Dinas PU sendiri tidak melakukan penambahan bangunan atau pembangunan fisik baru pada kantor yang sudah berumur hampir satu dasawarsa ini. Hanya memang dilakukan desain atau perencanaan ulang pada bagian dalam bangunan.

Kaca-kaca yang sudah pecah dan plafon yang jebol misalnya, semuanya diperbaiki.  "Nantinya tidak ada lagi pakai dinding kaca. Tapi kita ganti dengan batako. Jadi,  dindingnya kita ubah sesuai dengan perencanaan yang baru," jelas John.

Kantor Bupati Melawi yang dibangun sejak era bupati pertama Melawi, almarhum Suman Kurik memang beberapa tahun terbengkalai karena persoalan hukum yang menderanya. Kantor bupati yang telah menelan anggaran lebih dari Rp 30 miliar tersebut, kerap menjadi tempat kumpul anak muda dan dirusak oleh oknum oknum tak bertanggung jawab.

Pemkab Melawi sendiri baru bisa menganggarkan kelanjutan pembangunan kantor bupati setelah adanya surat dari Kejati Kalbar yang menyatakan pembangunan di kantor bupati bisa kembali dilanjutkan setelah sebelumnya menjadi barang bukti dugaan korupsi.(loh/pat/sut)