Penyertaan Modal PDAM Melawi Menuai Polemik

Regional

Editor sutan Dibaca : 1358

Penyertaan Modal PDAM Melawi Menuai Polemik
Bupati Melawi, Panji saat memantau Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Melawi, beberapa waktu lalu. (SUARA PEMRED/ eko susilo)
NANGA PINOH, SP – Penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Melawi terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Melawi kembali menuai polemik. Persetujuan penyertaan modal, dikabarkan sempat tarik ulur dalam pembahasan APBD Melawi pekan lalu.

DPRD menolak usulan tersebut.
Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono mengungkapkan tahun ini ada penyertaan modal untuk PDAM Melawi sebesar Rp 1 miliar. Hal itu sesuai dengan corporate plan  PDAM, yang akan digunakan utuk penambahan jaringan. “Nanti akan dievaluasi kinerja PDAM, dan permasalahan yang menurut DPRD bahwa PDAM tidak layak diberikan penyertaan modal. Kalau memang PDAM sedang bermasalah, dana penertaan modal tersebut bisa saja tidak dicairkan,” ungkapnya, Kamis (19/5).

Menurutnya, penyertaan modal merupakan bentuk investasi pemda kepada BUMD yang memang miliknya. Karena itu yang diutamakan adalah pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat. Karena target MDG’s, 80 persen warga harus terlayani air bersih. “Kapan target itu akan tercapai apabila pemda tidak ikut berperan serta,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen mengungkapkan tak pernah setuju dengan rencana penyertaan modal dalam APBD Melawi. Alasannya, persoalan pengangkatan direktur PDAM tahun lalu yang dianggapnya tak sesuai prosedur. “Secara pribadi, saya tidak setuju. Apalagi DPRD juga sedang menggelar hak angket terkait sejumlah kebijakan Pj, termasuk salah satunya pengangkatan direktur PDAM yang tak sesuai aturan. Panitia Angket juga sudah ada menghasilkan rekomendasi untuk soal ini,” katanya.

Kluisen juga tak tahu menahu soal masuknya dana penyertaan modal dalam APBD 2016. Dirinya bersama rekanan di badan anggaran dalam pembahasan APBD sudah jelas menyatakan tak menyetujui masuknya dana penyertaan modal. “Walau memang ada perda nya yang disetujui DPRD, tapi kan ada pasal-pasal di dalamnya penyertaan juga melihat kemampuan keuangan daerah. Sekarang APBD kita sedang defisit, bagaimana mau penyertaan modal,” ucapnya.

Bahkan, legislator PDI Perjuangan ini menegaskan, fraksinya tahun lalu sudah jelas menyatakan tak menyetujui adanya Perda Penyertaan Modal pada PDAM. Kluisen juga mengatakan dirinya tak pernah menandatangani perda tersebut. “Karena PDAM selama ini tak pernah memberikan satu sen pun pendapatan daerah. Malah dana penyertaan dipakai buat beli mobil, bangun kantor,” katanya.

Menurutnya, kalaupun nantinya ada dana penyertaan modal masuk dalam APBD tahun 2016 ini, itu bukan hasil keputusan DPRD Melawi. Itu hanya keputusan sepihak di luar sepengetahuan Banggar. “Kalau ada masuk dalam APBD, berarti ada “penumpang gelap”. Karena jelas DPRD saat membahas dengan tim anggaran pemda, tak pernah memberikan persetujuan penyertaan modal,” katanya.

Kluisen menegaskan, penyertaan modal tidak bisa digunakan untuk belanja habis sekali pakai, atau membiayai kegiatan operasional, namun hanya boleh digunakan untuk belanja modal yang bisa mendapatkan kontribusi dari belanja tersebut.

Seperti untuk  pengembangan jaringan. Bukan untuk membayar gaji, atau biaya operasional. “Jadi saya menandatangani APBD bukan karena saya setuju dengan penyertaan modal PDAM, namun supaya APBD bisa berjalan,” ujarnya.   

Berharap Dikucurkan

Direktur PDAM Tirta Melawi, Agus Darius mengaku pasrah, soal kebijakan pemerintah daerah untuk mengucurkan dana penyertaan modal pada perusahaan plat merah ini. Namun, dirinya sangat berharap agar pemkab tetap mendukung kinerja instansinya melalui dana penyertaan modal.

“Pembangunan dan pengembangan jaringan PDAM sangat tergantung dengan dana penyertaan modal ini. Jangan sampai semangat kita terhambat karena kebijakan politik. Saya menyerahkan hal ini pada pemerintah,” ujarnya.

Agus mengetahui soal adanya rencana pencoretan dana penyertaan modal oleh DPRD Melawi. Namun, ditegaskannya kembali, sampai kini PDAM belum ada menghasilkan keuntungan sehingga tak akan bisa membangun jaringan lebih luas. Untuk mewujudkan PDAM sehat ke depan.

Apalagi tarif PDAM Melawi juga masih rendah dari biaya operasi PDAM. “Kalau nantinya pemerintah hapus penyertaan ya kita ikut juga. Toh ini juga perusahaan milik pemkab,” katanya.

Namun,  dia mengingat komitmen seluruh pihak, terutama adanya Perda Penyertaan Modal PDAM yang dimulai dari tahun 2015-2019. Total dana yang akan dikucurkan sebesar Rp 25 miliar.
Penyertaan ini memang akan diarahkan untuk pengembangan jaringan distribusi serta penambahan pelanggan baik di dalam kota Pinoh, maupun di seluruh kecamatan. “Dana ini baru dikucurkan sebesar Rp 5 miliar saja. Berarti masih banyak kekurangannya. Untuk memenuhi Rp 25 miliar, setidaknya setiap tahun harus ada kucuran Rp 5 miliar,” katanya. (eko/and/sut)