Kajati Kalbar: Korupsi Pupuk Negara Dirugikan Rp 13 Miliar

Regional

Editor sutan Dibaca : 1756

Kajati Kalbar: Korupsi Pupuk Negara Dirugikan  Rp 13 Miliar
ILUSTRASI. (lamongankab.go.id)
PONTIANAK, SP - Aksi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, menetapkan lima tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengadaan pupuk urea dan NPK di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Kalbar, tidak cukup pada lima orang tersangka. Harus ada pengembangan lebih jauh.

Pasalnya, proyek yang berkaitan dengan masalah pangan di Kalbar, sering jadi sasaran empuk untuk dikorupsi. Tak tanggung-tanggung, perkiraan sementara dari Kejati Kalbar, Negara dirugikan sekitar Rp 13 miliar.   “Kerugian yang kita perkirakan sekitar kurang lebih Rp 13 miliar,” ujar Kepala Kejati (Kajati) Kalbar, Warih Sardono saat jumpa pers di kantornya, Jalan Subarkah, Kota Pontianak, Senin (23/5).

Warih Sadono menyebutkan, lima tersangka tersebut di antaranya inisial MAKU, JW, JR, YSK, dan AS. Mereka diduga berperan dalam penyimpangan pengadaan pupuk dana Upaya Khusus (Upsus) APBN 2015. Pada praktiknya, korupsi pupuk biasanya diawali dengan tender pengadaan yang terkesan tertutup.

Bisa juga ada kongkalikong antara oknum pejabat dengan pihak perusahaan, atau oknum ketua kelompok tani.   “Biasalah itu. Permainan untuk menang tender antara oknum-oknum tertentu, bukan hal yang rahasia lagi,” ungkap Mustain, aktivis yang mendampingi sebagian petani di Kabupaten Kubu Raya, Selasa (24/5).  

Mustain mengatakan, dugaan korupsi pengadaan pupuk pada (PTHP) Kalbar, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya transparansi tender.   “Ini kelemahan birokrasi. Mestinya setiap tender, apalagi dananya bersumber dari pusat, harusnya dipantau lebih intens,” katanya.  

Kasus dugaan korupsi ini sebetulnya sudah lama tercium. Satu di antara tersangka, pada 2014 saat ingin maju di pemilihan legislatif KKR, bantuan pupuk ini dijadikan alat kampanye.   “Saat itu petani tahunya bantuan itu dari seseorang yang ingin maju dewan. Padahal itu pupuk bantuan. Ya, sekarang semua sudah jelas setelah oknum dewan itu dijadikan tersangka,” tuturnya.

Menanggapi kasus itu, Rial, aktivis tani di Kabupaten Sambas menyatakan, kasus itu baru di tingkat kalangan atas, belum di daerah. Yang dimaksud dengan tingkat bawah adalah, sistem penyaluran bantuan pertanian dari petugas dan langsung ke kelompok tani. Indra, petani padi di Kecamatan Tebas, buka-bukaan kepada Suara Pemred.

Selama ini, bantuan pertanian dari dinas, tidak seutuhnya sampai ke petani. Misalnya, pemberian bantuan pestisida (racun rumput). Biasanya petugas pertanian memberikan bantuan itu ke kelompok tani. Misalnya satu kelompok  tani terdiri dari 12 petani.
Dari jumlah itu, petugas tidak membagikan semua. Paling 7-9 botol saja. Celakanya, pembagian itu tidak gratis. Kelompok tani harus bayar ke petugas bersangkutan. “Besarnya kisaran Rp 100-200 ribuan,” tutur Indra.

Sebalilknya, bila petani tidak memberikan uang, si petugas mengancam tidak bakal memberikan bantuan.  Bantuan obat dan pupuk sangat dibutuhkan petani. Apalagi harganya tidak murah.
  “Saat ini harga pupuk itu mahal. Kalau dari pemerintah ada bantuan pupuk, tentunya itu sangat membantu bagi kami ini,” ujar Absar, anggota kelompok tani di Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, belum lama ini.  

Mengetahui kabar tentang korupsi pupuk di Kalbar, Absar mengaku tidak begitu kaget. Pasalnya, selama ini bantuan pupuk biasanya datang secara tiba-tiba. Tanpa pemberitahuan dan penjelasan sebelumnya, dari pihak yang membantu.   “Sempat ada kelompok tani, anggotanya diminta tanda tangan tanpa dijelaskan maksudnya apa. Tidak lama, bantuan pupuk datang. Kalau caranya tidak terbuka seperti ini, ya mungkin saja ada apa-apanya,” terangnya.  

Tak Ada Bantuan


Hal berbeda terjadi di Bengkayang. Petani tidak dapat bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Selama ini petani membeli.

"Kami tidak pernah dapat bantuan pupuk bersubsidi secara gratis dari pemerintah. Yang ada kami membeli di toko pupuk," ungkap Nono, warga Kecamatan Ledo ditemui di pasar Ledo, Selasa (24/5).

Ia mengutarakan, selama ia menanam jagung tidak pernah mendapatkan pupuk bersubsidi gratis. Yang ada biasanya pembagian bibit jagung gratis. 
  Untuk mendapatkan pupuk urea maupun NPK, tergantung dengan masa tanam jagung. Bila sudah masanya untuk dipupuk, sedangkan pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK tidak ada, yang non subsidi dibeli. Hal ini demi berhasilnya jagung yang ditanam. 

Hal senada diutarakan Anus, warga Kecamatan Ledo. Ia juga tidak pernah mendapatkan pupuk bersubsidi gratis. 

"Untuk memupuk kebun sawit, saya membeli pupuk di pasar. Selama ini tidak pernah membeli pupuk bersubsidi jenis urea, namun membeli pupuk non subsidi," jelas Anus.

Diakuinya, ia ingin sekali membeli pupuk bersubsidi jenis urea untuk kelapa sawit. Namun, tidak pernah dapat. 

Di Sambas pun, banyak petani kesulitan mendapatkan bantuan pupuk dan obat hama bersubsidi dari pemerintah. Seorang petani asal Kecamatan Teluk Keramat, Ismail, mengaku kesulitan  mendapat pupuk bersubsidi, khususnya jenis urea dan
SP-36. Petani mesti membeli dari para tengkulak dengan harga mahal.

"Kami tidak pernah mendapat pupuk bersubsidi, terpaksa membeli pupuk ke tengkulak dengan harga dua kali lipat dari semestinya. Atau dengan cara menukar padi 150 kilogram atau seharga Rp 300 ribu untuk dua jenis pupuk itu," ujarnya.

 
Padahal, harga normal dua jenis pupuk paling tinggi hanya Rp 90 ribu per 50 kg jenis pupuk urea, dan Rp 60 ribu untuk SP-36. Akibat sulitnya mendapatkan dua jenis pupuk tersebut, hasil panen padi satu hektar milik petani berkurang.
  "Hasil panen saya hanya mencapai 1,8 ton saja. Padahal jika dalam kondisi normal bisa mencapai tiga ton,” ujarnya.  

Kebanyakan petani tidak mampu beli pupuk karena mahal, sementara pupuk subsidi tidak pernah sampai mereka. Hal senada juga disampaikan petani dari di Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Keramat, Idar.
 Ia mengatakan, kalau pun ada pupuk, rata-rata sudah diborong oleh para tengkulak, sehingga petani tidak mendapatkan bagiannya.   "Petani membutuhkan pupuk subsidi pemerintah yang dapat dibeli di pasar atau koperasi yang dikelola oleh kelompok tani, tapi tidak pernah ada," ujarnya.  

Ladang Korupsi


Aktivis Lembaga Gemawan, Iskandar menyebutkan, sudah lama sebenarnya curhatan para petani bagaimana mengeluhkan bantuan pupuk tidak sampai kepada petani daerah. “Saya sering lihat status curhatan mereka di media sosial, seperti facebook, banyak yang ngeluhkan hal itu,” tutur Iskandar, Selasa (24/5).

Sayangnya, laporan itu hanya habis di kicauan dunia maya. Kebanyakan petani tidak ada yang berani melaporkan permasalahan bantuan pertanian kepada pemerintah langsung, maupun aparat penegakan hukum. Kondisi ini sebenarnya bisa diantisipasi dan bisa dikatakan melakukan perlawanan, manakala, organisasi di tingkat petani solid dan kuat.

“Kalau mereka kuat berorganisasi dan kompak. Penyelewengan semacam ini bisa cepat diantisipasi,” tuturnya.

Para petani bisa mengadu ke DPRD dan pemerintah langsung. Permasalahan lain yang terus berulang adalah sistem pemerintahan, baik di provinsi maupun daerah yang belum berani bersikap transparan. Mulai dari pengadaan hingga penyaluran.

Mestinya, Pemda sudah memegang data jumlah kelompok tani mana saja yang mendapatkan penyaluran bantuan pupuk.  Data itu mestinya bisa langsung diakses langsung ke petani. “Teknologi sekarang sudah canggih. Petani harus bisa mengaksesnya. Apakah mereka berhak mendapatkannya atau tidak,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pertanian dan Peternakan, Kecamatan Teluk Keramat, Kurnia Tatang mengatakan, keberadaan pupuk sebenarnya tidak dalam keadaan langka. Yang menjadi permasalahan, masa tanam petani yang tidak bersamaan, sehingga saat diperlukan pupuk belum datang.


"Memang sering terjadi keterlambatan pengiriman pupuk SP-36. Saat ini saja, pupuk itu masih tidak tersedia di pasaran maupun di koperasi," ujarnya.

Ia juga membantah tidak adanya pasokan pupuk subsidi di lingkungannya, karena permainan pihak tertentu dan hanya diberikan oleh kelompok tani tertentu. Adanya penambahan harga pupuk, karena untuk ongkos angkut kendaraan yang cukup jauh dan hanya naik Rp 200 per kilogram pupuk.

Menurutnya, selama ini pemilik kios diperbolehkan membeli pupuk dapat melampirkan nama maupun jumlah petani yang memesan pupuk. Dari data yang ada, luas lahan pertanian padi di Kecamatan Teluk Keramat mencapai 11.500 hektar yang terbagi 160 kelompok tani.

Setiap satu kelompok tani beranggotakan 30 orang, namun masih banyak petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. "Mungkin saja yang kesulitan mendapat pupuk bersubsidi itu petani yang tidak
tergabung dalam kelompok tani," pungkasnya.(umr/cah/
umr/nov/loh/pas/sul/lis)