Tenaga Honorer Segel Kantor Camat Sokan, Melawi

Regional

Editor sutan Dibaca : 1413

Tenaga Honorer Segel Kantor Camat Sokan, Melawi
Kantor Camat Sokan, Kabupaten Melawi, yang disegel para honorernya, Rabu (25/5). (ist)
NANGA PINOH, SP – Emosi lantaran SK perpanjangan kontrak kerjanya tak kunjung dikeluarkan, Muhammad Alfazrin bersama tiga rekannya menyegel tempat kerjanya, yakni Kantor Camat Sokan, Kabupaten Melawi, Rabu (25/5).
Keempat tenaga honorer ini memalang dua pintu kantor camat sebagai bentuk protes akibat nama mereka digantikan oleh tenaga honorer lain oleh Pemkab Melawi.

“Kami melakukannya karena  tahun ini tidak keluar SK-nya, diganti dengan honorer lain. Dengan kata lain,  kami diberhentikan. Saya mewakili kawan-kawan kemudian menyegel kantor camat," kata Alfazrin.


Alfazrin mengaku bersama tiga rekannya yakni Sam’an, Abdul Arifin, dan Chevy Jumarah sebelumnya selalu mendapatkan  perpanjangan kontrak tiap tahun. Bahkan pada 2016 ini, usulan perpanjangan sudah dilakukan di era camat sebelumnya.
  Pengajuan kontrak tenaga honorer, lanjutnya, dilakukan pada November untuk tahun anggaran berikutnya.

Di masa mantan Camat  Ardiansyah, mereka sudah diajukan untuk diperpanjang kembali.
Namun, semuanya berubah saat Ardiansyah digantikan oleh Yeskil Leban di masa Penjabat Bupati Hatta. “Kami masih tetap masuk seperti biasa, bahkan sampai bulan Mei ini. Hanya memang,  kami pernah mendengar isu soal pemberhentian tenaga honorer karena soal politik,” ujarnya.

Dia mengaku awalnya tidak mengetahui hal ini. Namun setelah melihat SK pengangkatan tenaga honorer dari BKD, ternyata nama mereka tidak tercantum. “Tidak seperti usulan awal, kami tak keluar SK-nya. Posisi kami diganti orang lain," ungkapnya.


Pihaknya sudah mencoba meminta penjelasan langsung dari camat terkait alasan pemberhentian. Namun karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, mereka kecewa sehingga menyegel kantor camat.  "Camat tak mampu menjelaskan alasannya,” singkatnya.
 

Sejauh ini, keempat honorer ini masih mengharapkan penjelasan pemberhentian tersebut. Terlebih gaji mereka sejak Januari hingga Mei tak dibayar.
  “Per bulan sebesar Rp 950 ribu. Itu tahun 2015 lalu. Tapi tahun ini kan informasi naik,  menjadi Rp 1.050.000,  ditambah uang piket Rp 750 ribu. Jadi, per bulan Rp 1,8 juta," terang Alfazrin, yang bertugas sebagai petugas Satpol PP ini.

Sementara itu, Abdul Arifin mengaku kebingungan dengan kondisi ini karena  harus menafkahi keluarga. “Kami berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan atas tuntutan ini. Paling tidak memberikan solusi terhadap kami,” pungkasnya.

Kewenangan Pemda
Camat Sokan, Yeskil Leban yang dihubungi melalui sambungan
telpon seluler membenarkan insiden penyegelan kantornya. Hanya saja,  soal pemecatan ini bukan keputusannya. Sebab, keputusan tak memperpanjang kontrak bagi empat honorer itu  berdasarkan kebijakan pemkab.
 

Yeskil menyatakan tak punya kewenangan untuk menandatangani perpanjangan SK tenaga honorer ini. "Yang jelas, kami sudah usulkan ke pemkab nama-nama honorer ini. Bahkan ada buktinya. Hanya saja, mengapa SK mereka ini tak muncul, itu kebijakan dari sana," katanya.

Namun demikian, Yeskil juga menyesalkan aksi penyegelan kantor tersebut. Ini mengingat kantor tersebut merupakan aset negara dan juga bagian dari pelayanan publik.  “Harusnya jangan begitu," pungkasnya. (eko/and)