Langganan SP 2

Polresta Pontianak Periksa Ulang Korban Pencabulan

Regional

Editor sutan Dibaca : 1548

Polresta Pontianak Periksa Ulang Korban Pencabulan
Kuasa Hukum DP, oknum dosen yang diduga mencabuli siswi SMK, Zalmi Yulis (kemeja putih) dan Yanuar (kemeja marun) ketika jumpa pers di Hotel Gajahmada, Pontianak, Selasa (31/5). (SUARA PEMRED/ UMAR)
PONTIANAK, SP – Devi Tiomana, Direktur Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) mengatakan, tidak diumumkannya hasil visum ke publik merupakan hak pihak kepolisian. Ia tetap percaya pihak kepolisian masih profesional dalam menyelesaikan kasus ini.  

“Yang pasti hari ini secara maraton pihak Polresta telah memeriksa ulang korban, para saksi yang berasal dari pihak sekolah, rekan korban magang, termasuk saksi yang bekerja di lembaga itu,” terangnya saat dihubungi lewat telepon, Selasa (31/5).  

Apalagi, sejak pelaporan Senin (30/5) kemarin, dirinya terus memantau dan menemani korban dan saksi dalam penyidikan hingga Selasa (31/5) malam hari.

Secara langsung ia melihat kerja tim penyidik. Karenanya ia yakin pihak kepolisian bekerja serius menyelesaikan kasus ini.   “Dengan hasil penyidikan ini, penyidik akan punya keyakinan untuk rilis nanti apa pun hasilnya. Saya percaya kawan penyidik Polresta bekerja profesional,” ulangnya lagi.  

Sejak awal pihaknya yang menyiapkan saksi dan pendamping. “Jadi, tidak akan ada kekeliruan,” ujarnya.   Ia pun yakin polisi juga akan berhati-hati. “Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sudah ditetapkan jadi kejahatan serius. Tidak akan beranilah mereka (polisi) main-main,” ujarnya.  

Hasil penyidikan dan semua keterangan yang diperoleh sampai Selasa malam, akan menjadi data pendukung hasil visum, keterangan korban dan saksi-saksi.

 “Jadi biasanya hanya dua alat bukti, tapi sekarang polisi sudah memperbanyak, jadi tidak bisa lagi ada main-main. Kita mengapresiasi kinerja Polresta, dan kami menghargai kinerjanya,” ujarnya menegaskan.  

Pengacara Protes  

Satu dari tiga kuasa hukum dosen Untan, DP terduga kasus pelecehan seksual, Zalmi Yulis menyayangkan pemberitaan media yang dianggap terlalu cepat memberitakan, dugaan yang menyebutkan kliennya terindikasi melakukan pencabulan.  
“Saya menyayangkan berita yang sepertinya kurang objektif, tendensius, dan boleh dikatakan hampir menggiring opini publik. Seolah-olah klien kami itu memang berbuat seperti apa yang dituduhkan,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Hotel Gajahmada, Jalan Gajahmada Pontianak, Selasa (31/5)  

Menurutnya, harus ada putusan inkracht dari pengadilan. Sedangkan, kasus ini baru mulai dilaporkan atau diadukan oleh yang merasa menjadi korban pada 30 Mei 2016.
  “Buatlah suatu asas praduga tidak bersalah,” ujarnya.   Zalmi memaparkan, dalam proses hukum untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak, bukan sesuatu yang mudah. Sebab, tahapannya cukup panjang.  

Dilanjutkan Zalmi, hukum itu tidak berdasarkan sesuatu yang belum jelas melainkan pembuktian. “Tidak ada bicara pake katanya-katanya, tapi melalui tahapan pembuktian,” ucapnya.  

Terutama dalam masalah hukum pidana, sambungnya, kalau ini pelecehan seksual tentu ada bukti visum. Tidak sampai di situ saja, hasil visum itu mesti dilihat bentuknya, harus dicocokkan dengan kronologis dan lain sebagainya.   “Kita lihat juga kronologis kejadian itu, mestinya berimbang. Apakah cocok kronologi kejadian itu, apakah cocok menurut versi terlapor dengan versi pelapor,” jelas Zalmi.  

Dia mengatakan, bukti visum itu lurus dari kacamata hukum, dan apakah itu sesuai dengan prosedur-prosedur visum. “Harapan kami, kejadian ini adalah tidak benar. Soal visum, nanti keterangan ahli yang menjelaskan itu,” terangnya.  

Zalmi mengatakan, dari pengakuan kliennya, DP menyatakan tidak melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut. Hal ini diperkuat dengan kondisi kesehatan si klien yang mengalami gangguan kesehatan penglihatan glaucoma sejak usia 4 tahun.  

“Dari pengakuan terlapor, klien kami menjawab dengan tegas tidak ada, tidak benar. Sebab dari segi kesehatan tidak mungkin beliau melakukan hal-hal itu. Baik kesehatan fisik maupun kesehatan mata,” katanya.  

Dengan kondisi kesehatan klienya itu, Zalmi khawatir suatu saat ada upaya merekaya hukum, terutama yang berkaitan dengan data dalam bentuk tulisan.   Ia khawatir penyakit yang melekat pada kliennya, bisa dijadikan suatu rekayasa hukum pada kliennya.

“Dengan jarak dekat saja tidak bisa melihat,” terangnya.   Meski sempat mengatakan akan menempuh jalur hukum, namun pihak terlapor menyatakan tetap membuka pintu maaf bagi pelapor.  

Sementara itu, Zalmi menjelaskan praktik hypnotherapi oleh kliennya sejatinya tidak diperuntukkan kepada hal-hal yang negatif melainkan tujuan semata-mata untuk sains.   “Hypnotherapi ini bukan untuk memperdaya hal-hal negatif apalagi perempuan. Tujuan klien kami semata-mata untuk sains,” tuturnya.  

Sementara itu, kuasa hukum Yanuar menambahkan, terkait dengan pemberitaan di Harian Suara Pemred yang menuliskan pernyataan Dr Aswandi yang mendukung hukum kebiri, saat dikonfirmasi, yang bersangkutan tidak pernah memberikan statement tersebut.  

“Dia (Dr Aswandi) kaget. Bukan seperti itu statementnya, seperti apa yang diberitakan Suara Pemred,” kata Yanuar yang mengaku telah mengkonfirmasi Aswandi.   Yanuar khawatir, pernyataan yang sebetulnya bukan dari Aswandi itu kemudian didengar oleh publik. “Sebagai intelektual, tentu publik akan mendengar statement (Aswandi) yang sebetulnya tidak pernah beliau keluarkan,” ucapnya.  

Sebelumnya dalam pemberitaan Suara Pemred, 29 Mei 2016, Pembantu Rektor I Untan, Aswandi marah begitu mengetahui, adanya laporan dugaan oknum dosen Untan mencabuli murid SMKN di Kota Pontianak.
“Kalau itu benar dilakukan oleh seorang dosen, hukum berat dan kebiri saja orang itu,” tuturnya, saat diwawancara Suara Pemred melalui telepon, Sabtu (28/5).

Menurut Aswandi, mestinya profesi seorang pendidik, apalagi dosen, harusnya menanamkan nilai kebaikan dan menjadi panutan peserta didik. Tidak hanya mahasiswa, tetapi juga kepada semua orang. “Kasus ini harus diungkap dan mendorong kepolisian untuk melakukan proses hukum. Tidak membedakan antara orang berduit dan tidak,” kata Aswandi.

Nah, di sini peran penegakan hukum untuk mengembangkan kasus. Bisa jadi, korban tidak hanya satu orang. Adapun untuk langkah Untan sendiri, akan menjadwalkan melakukan pemanggilan kepada oknum dosen bersangkutan, untuk dimintai keterangan langsung. “Bila memang terbukti. Akan ada sikap tegas dari Untan nantinya,” kata Aswandi.(ang/umr/bls/lis/sut)