Perseteruan Wali Kota Pontianak Sutarmidji dengan Sekda Kalbar M Zeet Berakhir

Regional

Editor sutan Dibaca : 1809

Perseteruan Wali Kota Pontianak Sutarmidji dengan Sekda Kalbar M Zeet Berakhir
HALAMAN 9 HARIAN SUARA PEMRED
PONTIANAK, SP - Perseteruan antara Wali Kota Pontianak, Sutarmidji dengan Sekda Kalbar M Zeet Ashovie memasuki babak akhir. Hal ini terkait hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pontianak tahun 2014. Gubernur Kalbar Cornelis, mempertemukan keduanya dalam rapat tertutup klarifikasi EKPPD di Kantor Gubernur, Kamis (2/6).

Rapat yang dipimpin langsung oleh gubernur dimulai pukul 11.00 WIB, dihadiri kedua belah pihak beserta jajarannya. Hadir pula tim Tim LPPD dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi Kalbar serta tim penilai daerah.

Dari pantauan Suara Pemred, sedikitnya ada delapan dus berkas pembuktian yang dibawa Pemkot Pontianak ke dalam ruang rapat klarifikasi tersebut. Rapat berlangsung sekitar dua jam. Tepat pukul 13.10 WIB, semua peserta meninggalkan ruangan.
Sutarmidji kemudian terlihat seperti tergesa-gesa keluar dari kantor gubernur. Saat ingin dimintai keterangan, wali kota yang akrab disapa Bang Midji ini, belum mau memberikan komentar.

Cornelis yang ditemui usai rapat menjawab ringan pernyataan sejumlah wartawan. Dikatakannya, semua permasalahan sudah selesai dan dan masing-masing pihak sudah saling memaafkan. "Biarlah kedua belah pihak saling introspeksi diri. Damai sejahtera semuanya, apalagi sekarang sudah mau puasa dan lebaran, harus saling memaafkan. Masing-masing introspeksi dirilah,” ucapnya sambil tersenyum.

Ketika ditanya dimana letak terjadinya kesalahan dalam penilaian LPPD Kota Pontianak tahun 2014 tersebut, dengan singkat Cornelis berkata, kisruh tersebut telah selesai. “Pokoknya semua sudah beres,” katanya.

Sementara itu, M Zeet Ashovie juga menyatakan bahwa permasalahan sudah selesai. Semua hanyalah kesalahan teknis. Dalam rapat, dia mengaku hanya sebagai penonton saja. Secara profesional dia hadir untuk meluruskan permasalahan, tanpa ada emosi sedikit pun.

Pihak Pemkot Pontianak telah mengakui jika ada beberapa SKPD yang tidak memberikan data yang diminta tim penilai dari pusat. “Ada 14 SKPD yang tidak memberikan informasi. Ketika diminta data, sampai batas waktu yang ditentukan, tidak juga ada. Maka kinerja Pemkot Pontianak tidak bisa dinilai. Itulah sebabnya kemarin angkanya kosong. Padahal performa mereka bagus, misalnya jalan, air bersih dan pendidikan,” bebernya.

Apalagi, jangka waktu yang diberikan untuk verifikasi data diakui memang pendek. Hanya lima hari. Itu pun dengan waktu tambahan satu hari. Meski data global LPPD Pontianak 2014 memang sudah diberikan Pemkot Pontianak, hanya saja rinciannya tidak ada.
“Kinerja Pemkot sudah bagus, namun ketika diminta datanya, tidak bisa. Padahal, waktu yang diberikan hanya lima hari,” terang M Zeet.

Terkait hasil penilaian, M Zeet mengatakan hal itu tidak bisa direvisi. Surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri sudah terlanjur dikeluarkan. Kota Pontianak pun kini berada di urutan 11 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar. Artinya prestasi kinerja penyelenggaraan PemkotPontianak terjun bebas dari tahun sebelumnya yang sempat berada di posisi kedua. “Hal ini merupakan pelajaran luar biasa bagi semua pihak. Kita mengapresiasi wali kota bisa membuka informasi ini seluas-luasnya. Cuma memang bicara tentang teknis, ini sangat teknis,” kata M Zeet.

Menanggapi ucapan yang pernah dilontarkan Midji dan tindakan memutus aliran air PDAM di Rumah Dinas Sekda Kalbar, M Zeet mengungkapkan, itu terserah Wali Kota Pontianak. “Pastinya air leding yang diputus hingga kini belum dipasang,” bebernya.

M Zeet pun menegaskan, permasalah ini hanyalah akibat dari miss komunikasi, dan dirinya mengaku telah memaafkan Midji. “Saya bersyukur hari ini sudah lurus, sudah selesai masalahnya. Dan harapan saya Pak Wali juga menerima,” katanya.

Dihubungi terpisah, Midji akhirnya mau berkomentar. Dia mengatakan, mengapresiasi Gubernur Kalbar yang memfasilitasi pertemuan dengan mendatangkan semua pihak terkait, termasuk tim LPPD pusat. Hal itu menunjukkan perhatian dan keseriusan Gubernur.

Disampaikannya pula, ini semua dalam rangka perbaikan kinerja ke depan. Midji menjelaskan semua kini sudah dianggap selesai. Hanya saja dalam pertemuan tersebut menurutnya tim penilai tidak bisa memberikan jawaban yang rasional. Misalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikatakan tidak diketahui, atau tidak ada informasi, tapi bisa dinilai pertumbuhannya rendah.

Begitu juga dengan pemberian nilai. Ada beberapa item yang diberi nilai 4,2 dan 4,048. Padahal angka tertinggi dalam penilaian adalah 4. Demikian pula angka putus sekolah yang dinilai rendah, sementara angka kelulusan dan melanjutkan tidak diketahui, atau tak ada informasi.

"Lalu bagaimana mereka tahu angka putus sekolah kalau tidak ada data kelulusan dan melanjutkan?" ujarnya bertanya. Ada pula penilaian 7 item yang dilakukan dengan dengan bertuliskan tahun 2013, ketika ditanya, tim mengatakan hal itu benar, padahal yang dievaluasi adalah LPPD 2014.

Sementara, ada pula beberapa item bertuliskan kabupaten, bukan kota. Ia berharap sistem bisa lebih teliti. Protes yang ia sampaikan, untuk perbaikan bersama ke depan agar lebih hati-hati. "Masih banyak lagi. Tapi ya sudahlah. Kami hanya ingin ada perbaikan dan kejujuran dalam menilai ke depan," pungkasnya. (bls/ind/sut)