Surat Terbuka Siswi SMKN di Pontianak Tarik Simpati

Regional

Editor sutan Dibaca : 1334

Surat Terbuka Siswi SMKN di Pontianak Tarik Simpati
ILUSTRASI (medansatu.com)
PONTIANAK, SP - Pemberitaan Suara Pemred terkait kasus dugaan kekerasan seksual DP, dosen Universitas Tanjungpura (Untan) terhadap VS, siswi SMK Pontianak menarik simpati masyarakat.  

Apalagi korban sempat menulis Surat Terbuka untuk Presiden tertanggal 12 Juni 2016 yang diunggah lewat akun Facebook Devi Suhandoyo milik Direktur Yayasan Nanda Dian Nusantara, Devi Tiomana, Selasa (14/6) pukul 15.30 WIB.  

Hingga Rabu (15/6) pukul 21.30, sudah 422 kali unggahan tersebut dibagikan netizen. Itu belum termasuk unggahan baru yang menyadur dan membagikannya sendiri. Dalam pantauan Suara Pemred, surat terbuka itu menjadi viral, dan dibahas secara nasional.
   

Perkembangan kasus yang dinilai lambat oleh sebagian masyarakat ini, sampai membuat Ridho Fathant, seorang pengacara yang berniat membantu pihak korban melakukan advokasi secara sukarela. Ia mendatangi kantor Suara Pemred, Rabu (15/6) sore dengan harapan bisa bertemu langsung dengan keluarga korban.
   

Sayangnya, niat itu terpaksa ditunda sementara. Banjir simpati pada korban membuat pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) membatasi orang-orang yang ingin bertemu korban. Bahkan, menurut informasi, Kapolresta Pontianak, AKBP Iwan Imam Susilo sempat ingin bertemu korban namun tidak diizinkan.  

Terkendala Dokumen


Dalam rapat rutin yang digelar BPMPAKB Kota Pontianak dengan kepolisian dan dinas terkait perihal kekerasan seksual terhadap anak, terungkap proses hukum beberapa kasus terhambat lantaran adanya perbedaan dokumen milik korban.  

Termasuk kasus DP, terduga pelaku pelecehan seksual terhadap VS, siswi SMK Pontianak.   “Kendala akta lahir juga, pelaku tidak mengakui apa yang dia lakukan, kecuali ada bukti langsung pasti bisa diproses,” ujar Darmanelly, Kepala BPMPAKB ketika ditanya apakah kendala pengusutan kasus DP juga karena akta lahir, usai rapat tersebut, Rabu (15/6).    

Dijelaskannya, terjadi ketidakcocokan antara akta yang ada dengan sejumlah dokumen terkait. Oleh karenanya, ia mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan informasi sejujurnya, dan membikin akta sesuai aturan yang berlaku. Sebab hal itu merupakan identitas penting.    

Sementara untuk pengusutannya, ia melimpahkan secara penuh ke pihak kepolisian. Menurut informasi yang ia dapat, saat ini polisi masih mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk kemudian mencocokkannya, hingga bisa menetapkan tersangka.
“Menurut informasi (polisi) masih mencari bukti yang kuat, kalau seseorang menjadi tersangka itu tentu ada prosedurnya jadi lebih hati-hati,” terangnya.    

Kapolresta Janji
 

Kapolresta Pontianak, AKBP Iwan Imam Susilo memastikan, personilnya di kepolisian sudah bekerja dengan baik dalam laporan dugaan pencabulan oleh oknum dosen berinisial DP dan korbannya VS siswi sekolah kejuruan.   “Mas boleh cek sama dia (Kasat Reskrim Kompol Andi Yul Lapawesean) WA (Whatsapp) saya apa. ‘Luruskan, tangani secara profesional,” ujar Imam kepada Suara Pemred, Rabu (15/6).  

Ia mengatakan, pihaknya tidak berpihak pada siapa pun. “Sampai detik sekarang pun, tidak ada yang menghubungi saya untuk pesanan-pesanan (kasus) itu, nggak ada,” ujarnya dengan tegas.  

Kapolresta menjelaskan, kasus seperti ini merupakan kasus yang sangat sensitif. “Makanya saya tetap (minta) luruskan, tangani secara profesional,” katanya.  
Dikatakannya, siapa pun pasti gregetan dengan kasus asusila yang melibatkan anak perempuan. “Aku juga punya anak perempuan. Mungkin kalau anakku diginikan mas, o saya ndak bakal begini, peluru yang di sini mas,” sebutnya, sambil mengarahkan jari ke mulutnya sendiri.  

Belum lama menjabat sebagai Kapolresta Pontianak, dan setelah membaca pemberitaan di koran, membuat Iwan Imam bertanya-tanya atas kasus dugaan asusila tersebut.  

“Ketika saya membaca ini, yang ada di otak saya, ada apa ini? Ada apa dengan penanganan ini? Ada apa dengan anak buah saya, apakah ada yang nggak benar dalam penanganan?” katanya.  

Untuk memastikan penanganan  kasus tersebut dilakukan dengan baik, Imam pun mempertanyakan hal itu ke bawahannya.
  Imam ingin bertemu langsung dengan korban dan pendamping korban. Ia ingin tahu, apakah penanganan anggotanya, ada yang tidak pas. Imam ingin tahu, mengapa sampai harus mengirim Surat ke Presiden, dan minta tuntutan keadilan.  

“Tapi belum tahu nih, perkembangan kasusnya sampai di mana. Maksudnya, takutnya anggota kami dalam penanganannya kurang pas,” terangnya.  

Kapolresta kembali menegaskan, terlepas dari kemungkinan adanya kepentingan dari luar, pihaknya tetap akan bekerja secara profesional.   “Saya sudah mewanti-wanti, apalagi menyangkut ini antara pendidik guru dengan murid. Terlepas dari mungkin ada kepentingan-kepentingan siapa di balik semua itu, yang jelas saya on the track. Perintah saya jelas, tangani secara profesional, Anda usah khawatir,” tegasnya.  

Sementara, Beby Nailufa, anggota Komisi D DPRD Pontianak mengatakan, prihatin usai membaca surat terbuka yang ditulis VS. Dirinya memang sudah melihat langsung kondisi korban beberapa waktu lalu.  

Menurutnya, surat tersebut adalah bentuk kekecewaan korban terhadap proses hukum yang seolah-olah tidak berpihak kepadanya.   "Semua pihak harus membuktikan bahwa, masyarakat kecil akan diperlakukan sama dan adil," pintanya.

Ia berkata, sungguh memprihatinkan ketika hukum sedang diperbaiki dengan membikin undang-undang yang melindungi anak-anak, justru dicederai oleh oknum yang berlatar belakang dunia pendidikan.  

Ia berharap semua pihak memperjuangkan keadilan. Jangan sampai hukum hanya lancip di bawah tapi tumpul di atas.   "Terlepas siapa pun pelaku memang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, namun kita berharap proses itu cepat dan jangan dilarutkan pemeriksaan dan proses pengadilannya," katanya.  

Beby menegaskan, Komisi D akan terus memantau proses hukum yang berjalan terhadap kasus ini, dan akan membantu upayakan semaksimal mungkin.
 

H
ome Schooling

Darmanelly, Kepala BPMPAKB menyatakan, penanganan korban selama pengamanan di shelter, pendidikannya terpenuhi dengan sistem home schooling. Untuk kesehatan, pendampingan psikologis turut diberikan.
  Hal itu dilakukan agar korban tidak mengalami trauma berat, sehingga mengganggu perkembangannya.  

“Kita berharap si anak tetap bisa eksis dengan dirinya, sesuai dengan cita-cita tanpa kendala. Kita harap keadilan tetap ada, pelaku dihukum sebagaimana perbuatannya,” ujarnya.  

Sebelumnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPAKB Pontianak, Zamni Ratli menceritakan, sejak awal bertemu korban, ketika melapor ke YNDN, Kamis (26/5) siang, ia melihat raut wajah tertekan. VS terlihat shock. Ia pun lebih banyak mengajak VS berbincang hal lain. Tak langsung menanyakan duduk persoalan. 

  “Langkah perlindungan dulu yang kami lakukan, benar salahnya itu kita belum meninjau sejauh itu, karena belum ada pembuktian. Yang penting bagaimana memindahkan anak ini, tidak lagi magang di sana,” kata Zamni dalam pertemuan bersama DRPD Kota Pontianak di YNDN, Kamis (9/6).    

Secara informal, ia segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pontianak lewat Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Paryono. Dengan sambungan telepon, Jumat (27/5) pagi, ia pun bertemu dengan Paryono dan mendiskusikan masalah ini.    

“Akhirnya kita ambil kesepakatan anak ini akan dipindahkan magangnya. Urusan Diknas nanti yang akan memanggil pihak sekolah, anak ini akan ditempatkan di mana. Kita juga lobi-lobi ke Mbak Devi untuk mencari pihak mana yang bersedia,” tambahnya.    

Namun atas pertimbangan Diknas dan sekolah, demi keamanan korban, akhirnya enam orang siswi SMK itu ditarik untuk magang di sekolah. “Respon dari Diknas juga cepat, langsung dipanggil guru-gurunya. Hari minggu juga ikut pergi ke rumah korban,” imbuhnya.  

Hanya saja, khusus korban, akhirnya menetap sementara di YNDN. Sementara lima rekannya yang lain tetap melanjutkan magang di sekolah mereka. Pihaknya juga menyediakan psikolog untuk korban. Perihal pendidikan, pihak sekolah secara rutin mengirimkan materi ajar.

Gurunya pun kerap berkunjung ke sana.   “Untuk selanjutnya kami akan melakukan rapat sampai yang bersangkutan diproses kepolisian. Kami juga sudah melakukan pendampingan psikolog, hasilnya juga sudah ada,” tutupnya.  


Salah satu komisioner KPAID, Alik Rosyad yang ditemui usai rapat rutin di BPMPAKB, Rabu (15/6) menjelaskan sejak awal pihaknya memang sudah melakukan pendampingan terhadap korban.   Terkait aspek hukum hal itu tentu jadi tanggung jawab penegak hukum.

“Kami senantiasa berkoordinasi untuk mengetahui perkembangan dan membantu apabila dibutuhkan,” katanya.    

Dijabarkannya, terhitung sejak awal 2016 hingga saat ini, sedikitnya ada 22 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani. Sebagian besar pelaku merupakan kerabat korban.   Namun, ditegaskannya, semua lingkungan dan semua profesi memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi korban dan pelaku.   “Sampai sekarang ada 22 kasus yang ditangani, salah satu yang sulit memang kasus (DP) ini,” tutupnya. (bls/umr/lis/sut)