Kapolda Kalbar: Tingkatkan Keamanan Perbatasan

Regional

Editor sutan Dibaca : 1366

Kapolda Kalbar: Tingkatkan Keamanan Perbatasan
PETA WILAYAH HUKUM- polrikalbar.wordpress.com
PONTIANAK, SP – Kapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol Musyafak mengatakan, sejak memimpin kepolisian di Kalbar, dirinya telah meminta kepada lima Mapolres yang berbatasan langsung dengan Malaysia, untuk meningkatkan keamanan di wilayahnya masing-masing.

Kapolda mengatakan, perhatian dan penekanan terhadap wilayah perbatasan, sudah diberikan sejak masuk di Kalbar. Sebagaimana diketahui, lima Mapolres di Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah, Sanggau, Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu dan Sintang.

“Saya atensi dan saya peringatkan kepada kelima Kapolres untuk meningkatkan keamanan di perbatasan,” kata Musyafak, usai menggelar upacara peringatan ulang tahun Bhayangkara ke 70, Jumat (1/7).

Menurutnya, sudah memang menjadi kewajiban Polda Kalbar, lantaran perhatian terhadap perbatasan telah menjadi kebijakan Presiden, dan kemudian dilanjutkan kebijakan Kapolri.   “Dan sudah menjadi kewajiban Kapolda Kalbar, untuk menyikapi dan menindaklanjuti kebijakan tersebut,” tuturnya.

Mantan Kapolda Jambi ini mengatakan, saat ini bertepatan dengan hari ulang tahun Bhayangkara ke 70 yang sekaligus pula dia mengaku bersyukur, Polda Kalbar yang dulunya Tipe B, kini telah menjadi Tipe A.

Namun demikian, dia mewanti-wanti seluruh jajaran, bahwa dengan kenaikan tipe tersebut, berarti tugas dan tanggungjawab ke depan menjadi lebih berat. “Sudah barang tentu (setelah kenaikan tipe) tugas menanti ke depan lebih berat. Karena kita di perbatasan Malaysia dengan negara lain, sehingga menjadi beban tersendiri dalam rangka meningkatkan tugas pokok kepolisian,” ucapnya.

Musyafak mengungkapkan, ketika menjadi Tipe A, Polda Kalbar akan mengalami sejumlah perubahan, semisal jabatan Wakapolda, yang sebelumnya Komisaris Besar (Kombes) akan menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen).

Sementara untuk pejabat-pejabat utama di Mapolda, yang sebelumnya berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) akan meningkat menjadi Komisaris Besar, yang diikuti pula dengan jajaran-jajaran di bawahnya. “Karena yang nantinya pejabat utama berpangkat AKBP, kan otomatis di bawahnya nanti akan ada AKBP yang lain. AKBP nantinya akan jadi Kombes,” ujarnya.  

Terkait dengan penambahan jumlah personel, Musyafak memastikan akan terjadi. Namun hal itu mesti melalui pelbagai proses, dan tidak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat. “Untuk personelnya sendiri sudah barang tentu nambah. Penambahan personel itukan melalui proses, namun langsung diisi penuh dengan seketika tidak mungkin,” ucapnya.

Sementara itu, berkaitan dengan rencana pembangunan Mapolres baru, seperti di Kayong Utara dan Kubu Raya, ditanggapi Gubernur Kalbar, Cornelis. Menurut dia, pemerintahan provinsi tidak dapat memberikan peranan, untuk membantu lahan dan biaya dalam pembangunan. “Itukan sudah ada departemen masing-masing, lahan mereka juga bisa beli. Sekarang sudah ada tersedia oleh negara. Kita kan tidak bisa intervensi,” kata Cornelis.

Begitu juga dengan proses hibah lahan pemerintah daerah kepada kepolisian, yang menurutnya itu tidak mungkin. “Dan tidak mungkin departemen dan non departemen minta hibah, karena mereka sudah ada anggarannya masing-masing. Kecuali polisi negara bagian, ini polisi negara Republik Indonesia. Yang bertanggungjawab dalam hal ini langsung kepada Presiden,” tuturnya. (ang/lis/sut