Kantor ULP Melawi Disegel

Regional

Editor sutan Dibaca : 2827

Kantor ULP Melawi Disegel
Kantor ULP Melawi yang disegel, Senin (11/7). (SUARA PEMRED/ EKO SUSILO)
MELAWI, SP–  Sejumlah kontraktor menyegel kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Melawi, Senin (11/7). Kantor pusat lelang elektronik dituding melakukan proses lelang yang tidak transparan dan berbau rekayasa untuk menetapkan pemenang lelang.

Satu di antara kontraktor di lokasi, Jhon Webb, kala itu bertemu langsung kepala ULP Melawi, menyampaikan keberatannya terhadap proses tender yang diikuti perusahaannya. “Kenapa pemenang tender malah perusahaan yang menawar paling tinggi,” tutur Webb.

Sebaliknya, kontraktor yang melakukan penawaran rendah malah digugurkan. Kondisi ini bisa dilihat dari lelang peningkatan jalan dua jalur, di mana selisih pemenang lelang dengan peserta lelang dengan penawaran terendah mencapai Rp 88 juta. “Ini berpotensi menimbulkan kerugian negara,” ungkapnya.

Wajar saja, Webb juga menduga adanya rekayasa dalam proses lelang sehingga setiap paket proyek sepertinya sudah diatur siapa saja pemenangnya.

Tak hanya paket proyek peningkatan ruas jalan dua jalur di dalam kota Nanga Pinoh, namun juga pada sejumlah paket proyek lain yang bernilai di atas miliaran rupiah. Kontraktor yang kecewa karena tak mendapati jawaban yang memuaskan dari kepala ULP, memilih menyegel kantor dengan cara mengunci dan merantai pintu kantor.

Sebelumnya, mereka juga meminta seluruh pegawai ULP ke luar dari dalam kantor. Sejumlah anggota polisi berpakaian preman juga terlihat mengawal aksi para kontraktor ini.

Usai menyegel kantor ULP, para kontraktor kemudian mendatangi DPRD Melawi. Disambut wakil ketua DPRD, Iif Usfayadi, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi serta keluhan terkait kinerja ULP. “Kami ingin nantinya dewan bisa memanggil ULP. Kami menganalisa kinerja ULP tak sesuai aturan. Baik dari mekanisme lelang, skema kerja, serta jadwal lelang yang kerap berubah-ubah,” kata Webb.

Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Melawi, Abang Baharudin juga menuding kejanggalan dalam proses lelang. Ia mencontohkan, seperti persoalan dokumen lelang yang kerap terjadi penambahan berbagai persyaratan.

“Saya sudah perhatikan di Sintang, Kapuas Hulu dan Melawi. Di Melawi ini syaratnya seperti ingin untuk mempersulit peserta lelang. Jadi terlihat seperti ada skenario untuk memenangkan satu peserta tertentu,” ucapnya.

Ketua Gapensi Melawi, Indra Fahrudi menuturkan, ada pula perusahaan yang mengikuti tender tak menerima undangan untuk klarifikasi berkas dari ULP. Padahal dua rekanan lainnya sudah terlebih dahulu menyerahkan klarifikasi berkas dua minggu sebelumnya.

“Makanya kami nilai banyak kejanggalan. Saya minta bila ada indikasi pidana, kami akan laporkan ke polres maupun kejaksaan,” katanya, di gedung DPRD.

Wakil Ketua DPRD, Iif Usfayadi, pihaknya sudah menerima laporan dan aspirasi dari para kontraktor yang kecewa dengan kinerja ULP. “Aspirasinya kita tampung dulu. Nantinya kami rapat bersama komisi terkait. Karena sekarang sebagian anggota dewan belum msuk kerja,” tuturnya.

Meski demikian, Iif meminta ULP bisa terbuka dan transparan, terkait proses lelang yang dilaksanakan disana. Termasuk soal perusahaan atau rekanan penyedia jasa yang menang lelang haruslah perusahaan yang layak dan memiliki kompetensi untuk mengerjakan proyek tersebut. “Kalau tak ada keterbukaan, termasuk nanti dalam rapat di DPRD, tak menutup kemungkinan DPRD akan bentuk Pansus untuk memeriksa seluruh proses pelelangan,” tegasnya.

Apalagi, ada isu sampai syarat untuk menjadi peserta pelelangan  diperberat. Mestinya, penentuan kualifikasi proyek, juga harusnya sesuai dengan “kamar”.
“Ya kalau memang masuk kualifikasi kecil, jangan dibuat non kecil. Begitu juga sebaliknya. Banyak dalam pemenang lelang perusahaan berbentuk CV menang dari PT. Padahal harusnya kalau paket kualifikasi diatas Rp 2,5 miliar masuk kategori non kecil dan dikerjakan oleh perusahaan berbadan hukum PT,” katanya.

Tak puas dengan penjelasan dari DPRD, para kontraktor memilih mendatangi Polres Melawi untuk membuat laporan soal dugaan kecurangan dalam proses lelang. Kontraktor juga menyerahkan anak kunci gembok pintu kantor ULP.

Kapolres Melawi, AKBP Oki Waskito sendiri menyatakan akan menindaklanjuti laporan kontraktor dan memeriksa berbagai berkas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki penegak hukum. “Akan kita teliti dulu, apakah ada pelanggaran pidana, atau mungkin lebih pada persoalan administrasi,” katanya.

Sebaliknya, Kepala ULP Melawi, Yusuf Salim membantah adanya rekayasa dalam penetapan pemenang lelang. Dirinya juga mengatakan instansinya sudah bekerja profesional dan sesuai dengan dokumen yang ada di paket. “Hanya memang masih ada yang kurang puas dengan hasil pelelangan,” katanya.

Di antaranya yang dipertanyakan soal lelang jalan dua jalur dan beberapa paket lainnya, seperti ruas jalan di Landau  Mumbung- Menukung dengan pagu Rp 18 miliar.

 “Intinya mereka mempertanyakan kenapa tidak menang,” terangnya.

Soal perusahaan dengan penawaran terendah digugurkan sebagai pemenang, Yusuf beralasan adanya berkas yang tak lengkap dalam proses lelang.

Hal ini dapat diketahui dalam dokumen pengadaannya terkait syarat kelengkapan berkas. “Keberatan bisa disampaikan dalam masa sanggahan. Nantinya bisa kami jawab, bila ada yang menyampaikan sanggahan. Seperti paket jalan dua jalur, akhir masa sanggahannya hingga pukul 03.00 sore ini (kemarin),” paparnya.

ULP Melawi, ungkap Yusuf juga telah melelang kurang lebih 70 paket proyek dengan nilai paket dari pagu hanya puluhan juta hingga puluhan miliar. Dari seluruh paket, baru sekitar 25 paket yang telah diumumkan pemenang.

Terkait soal disegelnya kantor ULP oleh kontraktor, pihaknya kini tinggal menunggu hingga segel tersebut dibuka. “Sementara ini, kita lapor ke atasan saja,” katanya.

Kadis Pekerjaan Umum Melawi, Hinduansyah justru  memilih tidak ikut campur dalam urusan ini. Karena seluruh proses lelang dilakukan di ULP dengan lelang online.


“Begitu selesai lelang di ULP hingga pemenangnya diumumkan, baru kontrak nanti ke kami (PU). Dinas tak bisa intervensi. Penetapan pemenang itu hak mereka. Pokoknya sampai clear sampai tak ada sanggahan baru kita kontrakkan,” katanya. (eko/loh/sut)